Category: Article

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Diskon Pajak Daerah Masih Ramai, Pemutihan PBB-P2 Kembali Diadakan

TANGERANG, DDTCNews – Pemerintah Kota Tangerang, Banten, kembali memberikan insentif penghapusan sanksi denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Kiki Wibhawa mengatakan relaksasi diberikan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Insentif berlaku pada 18 Oktober hingga 31 Desember 2021. “Relaksasi yang dilaksanakan merupakan bentuk

Share This :
Standard

Laporan Terbaru DJP, Puluhan Ribu WP OP dan Badan Diperiksa Tahun Lalu

JAKARTA, DDTCNews – Puluhan ribu wajib pajak orang pribadi dan badan masuk radar pemeriksaan Ditjen Pajak pada tahun lalu. Berdasarkan laporan tahunan DJP 2020, otoritas menerbitkan 85.760 laporan hasil pemeriksaan (LHP) sepanjang tahun lalu. Realisasi penerimaan dari hasil pemeriksaan dan penagihan mencapai Rp54,23 triliun. “Agar pelaksanaan pemeriksaan memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pajak maka

Share This :
Standard

Ditjen Pajak Rilis Laporan, Begini Kilas Balik Kinerja Tahun 2020

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) merilis laporan tahunan 2020 yang mengurai kinerja otoritas di tengah situasi pandemi Covid-19. DJP menyampaikan realisasi penerimaan pajak pada tahun lalu mencapai Rp1.072,11 triliun atau 89,43% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 19,55% (menyertakan indikator PPh migas) dan kontraksi sebesar 17,41% (tanpa komponen PPh migas).

Share This :
Standard

Isu Terpopuler: Ketentuan Soal PPN Final dan PPS Hindarkan Sanksi 200%

JAKARTA, DDTCNews – Melanjutkan tren pekan lalu, topik terkait UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) masih hangat didiskusikan warganet. Namun, berbeda dengan pekan lalu yang masih berfokus pada sejumlah poin utama yang diatur dalam UU HPP, isu terpopuler pekan ini mulai menyasar perincian peraturan yang lebih teknis. Pembahasan tentang PPN final misalnya, menjadi yang terpopuler. Ketentuan

Share This :
Standard

Genjot Pendapatan Daerah, Bayar Pajak dan Retribusi Bakal 100% Digital

SINGARAJA, DDTCNews – Pemkab Buleleng, Bali melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan meningkatkan pelayanan pajak elektronik. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Ni Made Susi Adnyani mengatakan pemkab akan meningkatkan pungutan pajak berbasis daring. Optimalisasi pembayaran online berlaku pada pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. “Kami sudah menerapkan pemungutan pajak dan retribusi secara online sejak

Share This :
Standard

Road Map Pajak Karbon di Indonesia 2021-2025

Sumber: https://news.ddtc.co.id/road-ma p-pajak-karbon-di-indonesia-2021-2025-33700   ” Selamat Datang di Masa Depan ” PT. Jasa Konsultan Keuangan Bidang Usaha / jasa : – Accounting Service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant) – Studi Kelayakan (Feasibility Study) – Projek Proposal / Media

Share This :
Standard

Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Semua UMKM Bakal Pungut PPN Final

JAKARTA, DDTCNews – Tidak semua UMKM wajib memungut pajak pertambahan nilai (PPN) final yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (15/10/2021). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan sesuai dengan PMK 197/2013, pengusaha kecil adalah usaha dengan omzet

Share This :
Standard

DJP Tetapkan 3 Tema Utama Edukasi Perpajakan

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menetapkan tiga tema utama dalam pelaksanaan edukasi perpajakan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) No. PER-12/PJ/2021. Berdasarkan PER 12/PJ/2021, tiga tema tersebut antara lain meliputi peningkatan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, dan peningkatan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku. “Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan

Share This :
Standard

Percepat Pemulihan Ekonomi, Insentif Perpajakan Perlu Diperluas

JAKARTA, DDTCNews – Proses pemulihan ekonomi nasional dinilai masih perlu dukungan kebijakan insentif perpajakan yang luas. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI Chandra Wijaya menilai terobosan kebijakan masih diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi domestik. Setidaknya ada 2 kebijakan yang menurutnya cukup ampuh meningkatkan konsumsi rumah tangga. Pertama, memperluas kebijakan subsidi dan belanja sosial pada kelompok masyarakat

Share This :
Standard

Simak, Ini Skema Pengenaan Pajak Karbon dalam UU HPP

PENGENAAN pajak karbon yang diusulkan pemerintah resmi masuk dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR pada 7 Oktober 2021. Dalam UU HPP, ketentuan pajak karbon mulai berlaku pada 1 April 2022. Ketentuan pajak karbon yang masuk dalam UU HPP berbeda dari usulan awal pemerintah melalui RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Share This :
shape
shape2
Mulai Konsultasi
1
Butuh bantuan ?
Hallo,
Ada yang bisa kami bantu ?
Powered by