JAKARTA, DDTCNews – Indeks kepuasan pelayanan perpajakan pada 2020 lalu tercatat senilai 3,40. Angka ini turun tipis ketimbang skor pada 2019 sebesar 3,42 atau 2018 dengan nilai 3,41. Tahun 2020 memang cukup menantang bagi otoritas pajak karena adanya pandemi Covid-19. Jika dikonversikan ke dalam persentase maka indeks kepuasan pelayanan perpajakan pada 2020 mencapai 85,08%. Kendati
JAKARTA, DDTCNews – Pelaksanaan pengawasan merupakan salah satu cakupan dalam aktivitas inti yang menjadi strategi optimalisasi penerimaan pajak tahun ini. Berdasarkan pada Laporan Tahunan 2020 Ditjen Pajak (DJP), otoritas akan menjalankan sejumlah strategi optimalisasi penerimaan pajak 2021, baik melalui aktivitas inti maupun pada fungsi pengungkitnya (enabler). Aktivitas inti mencakup pengawasan serta perluasan basis pemajakan. “Strategi
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memanfaatkan outbound call – penyampaian informasi kepada wajib pajak/penanggung pajak dengan telepon – dalam program click, call, dan counter (3C). Langkah DJP tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (22/10/2021). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan outbound call hanya digunakan terhadap wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kriteria itu menyangkut
JAKARTA, DDTCNews – Rasio cakupan pemeriksaan (audit coverage ratio/ACR) untuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi pada tahun lalu masing-masing sebesar 2,42% dan 1,11%. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (21/10/2021). Sesuai dengan Laporan Tahunan 2020 Ditjen Pajak (DJP), ACR merupakan besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyatakan adanya mekanisme pelaporan penggunaan data perpajakan yang diperoleh dari luar negeri. Salah satunya berlaku untuk data outbond yang berasal dari yurisdiksi mitra dalam pertukaran informasi berdasarkan permintaan atau exchange of information on request/ EoIR. Unit vertikal yang mendapatkan limpahan data tersebut wajib menyampaikan laporan pemanfaatan data. “Unit kantor DJP yang menerima
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) terus mengembangkan layanan outbound call dalam program click, call, dan counter (3C). Program ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak sekaligus melakukan pengawasan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan outbound call hanya dilakukan kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut yakni wajib pajak yang belum melakukan pelaporan pajak dan/atau belum melakukan pembayaran
” Selamat Datang di Masa Depan ” PT. Jasa Konsultan Keuangan Bidang Usaha / jasa : – Accounting Service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant) – Studi Kelayakan (Feasibility Study) – Projek Proposal / Media Pembiayaan – Pembuatan Perusahaan
JAKARTA, DDTCNews – Digitalisasi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada aplikasi Approweb menjadi salah satu pengembangan yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) pada tahun lalu. Dalam Laporan Tahunan 2020 DJP disebutkan digitalisasi SP2DK akan menggantikan penerbitan SP2DK di Approweb yang saat ini masih membutuhkan tanda tangan basah kepala kantor. Dengan demikian, SP2DK dibuat
TANGERANG, DDTCNews – Pemerintah Kota Tangerang, Banten, kembali memberikan insentif penghapusan sanksi denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Kiki Wibhawa mengatakan relaksasi diberikan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Insentif berlaku pada 18 Oktober hingga 31 Desember 2021. “Relaksasi yang dilaksanakan merupakan bentuk
JAKARTA, DDTCNews – Puluhan ribu wajib pajak orang pribadi dan badan masuk radar pemeriksaan Ditjen Pajak pada tahun lalu. Berdasarkan laporan tahunan DJP 2020, otoritas menerbitkan 85.760 laporan hasil pemeriksaan (LHP) sepanjang tahun lalu. Realisasi penerimaan dari hasil pemeriksaan dan penagihan mencapai Rp54,23 triliun. “Agar pelaksanaan pemeriksaan memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pajak maka