SSE Bayar Pajak Mudan dan Cepat! Surat Setoran Elektronik (SSE) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terhutang ke kas negara melalui kantor pos atau Bank BUMN / BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan. SSE merupakan suatu sistem pembayaran pajak elektronik yang proses diadministrasikan oleh Biller
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen Jawa Tengah punya robot virtual untuk penagih tunggakan pajak daerah. Inovasi yang dikembangkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen ini efektif membantu menagih tunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga Rp 11 miliar sepanjang 2022. Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menuturkan, robot virtual penagih pajak merupakan engine software cerdas yang bisa melakukan
Kewajiban perpajakan yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal penerbitan surat. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga memberikan perpanjangan waktu pelunasan bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Apa kriteria Wajib Pajak yang dapat mengajukan perpanjangan waktu pelunasan pajak itu? Dan, bagaimana prosedur pengajuan perpanjangan waktu pelunasan pajak? Selengkapnya Pajak.com ulas
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II (Kanwil DJP Jateng II) mengedukasi youtuber untuk bisa gunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk mempermudah menghitung kewajiban perpajakan. Namun, youtuber wajib memberitahukan mengenai penggunaan metode norma penghitungan itu kepada DJP, paling lama tiga bulan sebelumnya. “Metode NPPN atau penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan norma dapat dipakai youtuber, jika memiliki penghasilan
Big data analytics sistem perpajakan Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin masif mendorong berbagai kegiatan masyarakat dilakukan melalui sistem. Produksi data dilakukan dalam skala yang semakin besar dan beragam, serta terus menerus dari waktu ke waktu. Sistem database management system (DBMS) yang sudah ada tidak cukup mampu menampung data yang semakin berlimpah untuk kepentingan yang besar.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 1 angka 23, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Dalam hal ini terdapat istilah faktur pajak pengganti dan faktur pajak batal. Apa bedanya? Pajak.com akan mengulasnya berdasarkan peraturan
Pemerintah melalui Bank Indonesia mendorong kenaikan bunga deposito untuk menarik investor. Hal ini dijalankan BI melalui negosiasi dengan industri perbankan. Namun, menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani, upaya BI tersebut tidak menyelesaikan masalah. Pasalnya para investor masih merasa khawatir dengan kondisi rupiah yang masih fluktuatif. Indef pun menyarankan agar
Saat membeli kendaraan bermotor, umumnya pemilik kendaraan harus menanggung sejumlah biaya kendaraan yang dibayarkan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah. Misalnya, kewajiban pajak tahunan kendaraan, biaya pajak lima tahunan kendaraan, biaya ganti pelat kendaraan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Nah, apa yang dimaksud dengan SWDKLLJ dan apa manfaatnya? SWDKLJJ merupakan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka kesempatan bagi mahasiswa, perorangan, kelompok, maupun badan/lembaga untuk mengajukan izin penelitian dalam ruang lingkup perpajakan. Jika riset berizin, peneliti akan mendapat kelengkapan data dan administrasi yang mendukung kualitas dari penelitian itu. Lantas, bagaimana cara mengajukan izin riset perpajakan di DJP secara on-line? Pajak.com akan mengulasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apa
Pengajuan penelitian di bidang perpajakan kepada Ditjen Pajak dapat dilakukan secara daring dengan sejumlah persyaratan yang mudah dan sederhana. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan membuka kesempatan bagi mahasiswa, perorangan, kelompok, maupun badan/lembaga untuk mengajukan izin penelitian dalam ruang lingkup perpajakan. Penelitian tersebut di antaranya mencakup untuk penyusunan skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah, riset tertentu,