Jasa Laporan Keuangan
Blockmoney Blockchain indonesia
Jasa Konsultan Pajak
Jasa Laporan Pajak
Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan dokumen penting dalam pelaporan PPh Pasal 23. Bukti Pemotongan ini berfungsi sebagai bukti bahwa telah dilakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak (WP).
Jenis-jenis Bukti Pemotongan PPh Pasal 23:
Sejak penerapan Coretax (1 Januari 2025), bukti pemotongan PPh Pasal 23 dibuat secara elektronik melalui modul e-Bupot di Portal Wajib Pajak (PMK 81 Tahun 2024 dan PER-11/PJ/2025). Jenis bukti potong yang relevan:
- Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi (BPPU): dipakai pemotong dalam negeri untuk PPh Pasal 23, serta PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, dan Pasal 22.
- Bukti Pemotongan Non-Residen (BPNR): dipakai untuk PPh Pasal 26 atas transaksi dengan Wajib Pajak luar negeri yang bukan bentuk usaha tetap, selain imbalan pekerjaan atau jasa orang pribadi.
Penggunaan Jenis Bukti Pemotongan yang Tepat:
Penerima penghasilan dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, menggunakan BPPU dengan mencantumkan NPWP atau NIK penerima. Penerima luar negeri yang bukan bentuk usaha tetap menggunakan BPNR. Penerima yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif PPh Pasal 23 100% lebih tinggi.
Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23:
Setiap jenis Bukti Pemotongan memiliki format dan kolom yang harus diisi dengan lengkap dan benar. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 23:
- Identitas Pembayar Penghasilan: Nama, NPWP, dan alamat lengkap pembayar penghasilan.
- Identitas Penerima Penghasilan: Nama, NPWP (jika ada), dan alamat lengkap penerima penghasilan.
- Jenis Penghasilan: Pilih jenis penghasilan yang sesuai dengan penghasilan yang dibayarkan.
- Penghasilan Bruto: Masukkan jumlah penghasilan bruto sebelum dipotong pajak.
- Biaya yang Terkait (jika ada): Masukkan jumlah biaya yang terkait dengan penghasilan, jika ada.
- Tarif Pajak: Pilih tarif pajak yang sesuai dengan jenis penghasilan.
- Pajak yang Dipotong: Hitung besarnya pajak yang dipotong dengan mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang terkait (jika ada).
- Tanda Tangan dan Cap Pembayar Penghasilan: Bubuhkan tanda tangan dan cap pembayar penghasilan pada Bukti Pemotongan.
Pelaporan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23:
Pembayar penghasilan wajib melaporkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui SPT Masa PPh Pasal 23. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Filing DJP.
Catatan pembaruan 4 November 2026: jenis bukti pemotongan PPh Pasal 23 diperbarui sesuai ketentuan e-Bupot Coretax (PMK 81 Tahun 2024 dan PER-11/PJ/2025); nama formulir pada versi sebelumnya tidak sesuai.
Bersama
PT. Jasa Konsultan Keuangan
PT. Jasa Laporan keuangan
PT. BlockMoney Blockchain Indonesia
“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solutions
Bidang Usaha / jasa:
– ACCOUNTING Service
– Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service)
– Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent)
– KONSULTAN pajak (TAX Consultant)
– Studi Kelayakan (Feasibility Study)
– Projek Proposal / Media Pembiayaan
– Pembuatan PERUSAHAAN Baru
– Jasa Digital MARKETING (DIMA)
– Jasa Digital EKOSISTEM (DEKO)
– Jasa Digital EKONOMI (DEMI)
– 10 Peta Uang BLOCKCHAIN
Hubungi: Widi Prihartanadi / Tuti Alawiyah :0811 808 5705 / 0811 808 5705
Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc:
jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
jasakonsultankeuangan.co.id
WebSite :
https://jasakonsultankeuangan.co.id/
https://sumberrayadatasolusi.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.com/
https://jejaringlayanankeuangan.co.id/
https://marineconstruction.co.id/
https://g.page/jasa-konsultan-keuangan-jakarta?share
Sosial media:
https://www.instagram.com/p/B5RzPj4pVSi/?igshid=vsx6b77vc8wn/
https://twitter.com/pt_jkk/status/1211898507809808385?s=21
https://www.facebook.com/JasaKonsultanKeuanganIndonesia
https://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b
Digital EKOSISTEM (DEKO) Web KOMUNITAS (WebKom) PT JKK DIGITAL:
Platform komunitas corporate BLOCKCHAIN industri keuangan
#JasaKonsultanKeuangan #BlockMoney #jasalaporankeuangan #jasakonsultanpajak #jasamarketingdigital
#JejaringLayananKeuanganIndonesia #jkkinspirasi #jkkmotivasi #jkkdigital #jkkgroup
#sumberrayadatasolusi #satuankomandokesejahteraanprajuritindotama
#blockmoneyindonesia #marinecontruction #mitramajuperkasanusantara #jualtanahdanbangunan
#jasakonsultankeuangandigital #sinergisistemdansolusi #Accountingservice #Tax #pajak #PPN
Punya pertanyaan tentang topik ini?
Tulis pertanyaan atau pengalaman usaha Anda di kolom komentar di bawah. Tim konsultan PT Jasa Konsultan Keuangan membaca setiap komentar dan menjawabnya langsung di halaman ini, sehingga pembaca lain dengan kasus serupa ikut terbantu. Gratis, cukup nama dan email (email tidak ditampilkan).
Apakah bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang dibahas dalam tulisan ini sekarang dibuat melalui Coretax?
Tulisan ini menjelaskan bahwa bukti pemotongan PPh Pasal 23 berfungsi sebagai bukti bahwa pajak atas penghasilan penerima telah dipotong, dan menjadi dokumen penting dalam pelaporan. Sejak sistem administrasi pajak Direktorat Jenderal Pajak beralih ke Coretax, pembuatan dan pelaporan bukti potong dilakukan melalui sistem tersebut, sehingga data lawan transaksi perlu lengkap dan benar. Panduan resmi penggunaannya tersedia di pajak.go.id.
Konsultasi awal 30 menit tanpa biaya: https://wa.me/628118085705