Author: Widi Prihartanadi

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

DJP Beri Sanksi Teguran Jika PJAP Tidak Penuhi Ketentuan Ini

JAKARTA, DDTCNews – Sanksi teguran merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang bisa dikenakan Ditjen Pajak (DJP) terhadap Penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP). Sesuai dengan SE-48/PJ/2021, sanksi teguran dikenakan jika berdasarkan pada hasil pengawasan diketahui PJAP tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 12 PER-11/PJ/2019 s.t.d.d. PER-10/PJ/2020. Simak pula ‘Ini 4 Sanksi Administratif yang Bisa Dikenakan DJP Terhadap

Share This :
Standard

Banyak Temuan Kesalahan Administrasi Pajak, Pemprov Perlu Evaluasi

SEMARANG, DDTCNews – Komisi C DPRD Jawa Tengah memberi catatan kepada pemprov terkait masih munculnya kesalahan administrasi dalam tata kelola pajak kendaraan bermotor (PKB). Wakil Ketua Komisi C DPRD Sriyanto Saputro mengatakan kesalahan input data pada sistem Samsat Online menimbulkan temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) 2020. Kesalahan tersebut berasal dari tata kelola PKB di Jawa Tengah. “Dari

Share This :
Standard

Camat dan Lurah Ikut Terjun Tagih Pajak, Penerimaan PBB Lampaui Target

PALEMBANG, DDTCNews – Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan berhasil mencatatkan realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) sejumlah Rp229,1 miliar per 1 Oktober 2021. Angka tersebut setara 101,85% dari target awal senilai Rp225 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Sulaiman Amin mengatakan penerimaan PBB bisa melampau target karena program jemput bola yang gencar dilakukan. Menurutnya,

Share This :
Standard

Soal Kewajiban Pencantuman NIK dan NPWP, Begini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews – Pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pelayanan publik akan memperkuat basis data yang dimiliki Ditjen Pajak (DJP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (5/10/2021). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pencantuman NIK dan NPWP dalam pemberian pelayanan

Share This :
Standard

Ini 4 Sanksi Administratif yang Bisa Dikenakan DJP Terhadap PJAP

JAKARTA, DDTCNews – Penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) bisa mendapatkan sanksi administratif jika tidak memenuhi persyaratan serta kewajiban dan larangan yang telah ditentukan. Ketentuan persyaratan yang dimaksud telah tertuang dalam Pasal 3 PER-11/PJ/2019 s.t.d.d. PER-10/PJ/2020. Sementara ketentuan kewajiban dan larangan telah diatur dalam Pasal 12 PER-11/PJ/2019 s.t.d.d. PER-10/PJ/2020. Sesuai dengan SE-48/PJ/2021, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ditjen Pajak (DJP) membuat nota

Share This :
Standard

Cegah Kebocoran Setoran Pajak, Perangkat Desa Dapat ‘Warning’ Khusus

CILACAP, DDTCNews – Pemkab Cilacap, Jawa Tengah memberikan imbauan khusus kepada perangkat desa dan kecamatan terkait upaya pengumpulan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). Sekda Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf mengatakan perangkat desa dan kecamatan akan dilibatkan langsung dalam administrasi PBB-P2. Setoran pajak dari warga dikumpulkan pada tingkat desa dan kecamatan. Oleh karena itu, dia

Share This :
Standard

Soal Integrasi Data NPWP dan NIK, Ini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews – Guna mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden No. 83/2021, Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan telah memiliki sistem pertukaran data antara DJP dan Kementerian Dalam Negeri. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pertukaran data antara DJP dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sudah berjalan sejak 2013. “Ketika masyarakat ingin

Share This :
Standard

Rayakan HUT ke-21, Pemprov Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan

PANGKAL PINANG, DDTCNews – Dalam merayakan HUT ke-21, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun ini mulai dari 1 Oktober hingga 30 Desember 2021. Kepala Badan Keuangan Daerah Babel Fery Afriyanto mengatakan program pemutihan itu diadakan untuk merayakan HUT ke-21 Provinsi Kepulauan Babel. Selain itu, insentif juga untuk meringankan ekonomi masyarakat

Share This :
Standard

Level PPKM Turun, Pemda Mulai Kejar Setoran Pajak Daerah

SLEMAN, DDTCNews – Pemkab Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai mengoptimalkan penerimaan pajak. Langah ini sejalan dengan level PPKM yang makin menurun. Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan warga dan pelaku usaha sudah memiliki kesadaran pajak yang baik bahkan pada situasi pandemi Covid-19. Namun, optimalisasi akan terus dilakukan untuk mencapai target penerimaan pada tahun ini.

Share This :
Standard

Tarif Maksimal Pajak Daerah Provinsi

Sumber:https://news.ddtc.co.id/tarif-maksimal-pajak-daerah-provinsi-33340   ” Selamat Datang Masa Depan ” PT. Jasa Konsultan Keuangan Bidang Usaha / jasa : – Accounting Service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant) – Studi Kelayakan (Feasibility Study) – Projek Proposal / Media Pembiayaan – Pembuatan

Share This :
shape
shape2
Mulai Konsultasi
1
Butuh bantuan ?
Hallo,
Ada yang bisa kami bantu ?
Powered by