Author: Widi Prihartanadi

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Kemendagri Imbau Pemda Digitalisasikan Pembayaran Pajak Daerah

JAKARTA, DDTCNews – Guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mengubah metode pembayaran pajak dan retribusi daerah dari konvensional menjadi digital. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan digitalisasi pembayaran diperlukan untuk mengoptimalkan PAD. Selain itu, digitalisasi juga akan membantu masyarakat menjalankan kewajibannya di tengah pandemi Covid-19.

Share This :
Standard

Hal Ini Jadi Alasan Perbaikan Layanan Pajak Saat Pandemi

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen pajak menjajal berbagai upaya untuk meningkatkan inovasi layanan kepada masyarakat. Salah satu pendorongnya adalah penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan adanya penilaian ZI WBK-WBBM mampu meningkatkan inovasi pada unit vertikal DJP.

Share This :
Standard

Makin Mudah, Pembayaran Pajak Daerah Bisa Pakai QRIS di Ponsel

JEPARA, DDTCNews – Pemkab Jepara, Jawa Tengah memperluas saluran pembayaran pajak daerah melalui pindai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ronji mengatakan saluran pembayaran pajak daerah lewat QRIS tidak hanya memudahkan pelayanan kepada warga dan pelaku usaha. Pembayaran secara elektronik juga meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. “Ini juga sebagai

Share This :
Standard

Kerahasiaan Data yang Dilengkapi NIK dan NPWP Wajib Dilindungi

JAKARTA, DDTCNews – Kerahasiaan data penerima pelayanan publik yang telah dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta telah tervalidasi wajib dilindungi. Ketentuan tersebut merupakan amanat dari Perpres 83/2021. Dalam beleid ini, penyelenggara pelayanan publik mensyaratkan penambahan atau pencantuman NIK dan/atau NPWP penerima layanan. “Penyelenggara wajib melindungi kerahasiaan data penerima layanan

Share This :
Standard

NIK dan NPWP Penerima Layanan Bakal Dipakai untuk Kepentingan Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Data nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan dimanfaatkan untuk berbagai tujuan seperti kepentingan perpajakan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Perpres 83/2021, data penerima layanan yang telah dilengkapi NIK dan NPWP dan telah tervalidasi juga bisa digunakan untuk pencegahan korupsi, pemutakhiran data

Share This :
Standard

Pegawai Kantor Pajak Terjun Lapangan, Ini yang Masyarakat Perlu Tahu

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengimbau masyarakat tak khawatir terkait mulai intensnya petugas yang turun ke lapangan. Ditjen Pajak, melalui seluruh KPP, memang mengutus pegawainya untuk melakukan kunjungan langsung atau visit kepada wajib pajak di daerah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmadrin Noor menyampaikan kunjungan langsung atau visit bukan proses bisnis baru yang dilakukan DJP. Dia menyampaikan

Share This :
Standard

Hal-Hal yang Harus Dilakukan Wajib Pajak Saat Mendapatkan SP2DK

Sumber:https://news.ddtc.co.id/hal-hal-yang-harus-dilakukan-wajib-pajak-saat-mendapatkan-sp2dk-33262   ” Selamat Datang di Masa Depan ” PT. Jasa Konsultan Keuangan Bidang Usaha / jasa : – Accounting Service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant) – Studi Kelayakan (Feasibility Study) – Projek Proposal / Media Pembiayaan –

Share This :
Standard

Perda Pajak Daerah Direvisi, Mutasi Kendaraan Akan Digratiskan

PEKANBARU, DDTCNews – DPRD dan Pemprov Riau akan segera mengesahkan revisi perda pajak daerah. Klausul yang akan direvisi tersebut adalah terkait dengan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pajak Daerah Sugeng Pranoto mengatakan pembahasan mengenai revisi peraturan itu telah selesai. Salah satu poin krusial dalam raperda yakni pembebasan BBNKB. “Akan

Share This :
Standard

Kawal Kebijakan Pajak Pemerintah, Komwasjak Soroti 3 Isu Ini

JAKARTA, DDTCNews – Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) berkomitmen untuk turut berperan mengawal kebijakan dan administrasi perpajakan. Ketua Komwasjak Mardiasmo mengatakan bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi pada PMK 18/2020, pihaknya telah secara proaktif memberikan rekomendasi terkait perluasan basis pajak, insentif perpajakan, dan integrasi administrasi berbasis teknologi informasi. “Komwasjak punya prinsip kita proaktif dan juga responsif

Share This :
Standard

Patuh Bayar PBB Selama Pandemi, Wajib Pajak Diganjar Penghargaan Pemda

SLEMAN, DDTCNews – Pemkab Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan apresiasi kepada wajib pajak patuh PBB-P2. Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan apresiasi diberikan kepada 105 wajib pajak yang tetap patuh membayar pajak pada situasi pandemi Covid-19. Peraih penghargaan dipilih secara selektif untuk pembayaran tagihan tahun pajak 2021. “Kesadaran dan ketaatan seluruh warga Sleman dalam

Share This :
shape
shape2
Mulai Konsultasi
1
Butuh bantuan ?
Hallo,
Ada yang bisa kami bantu ?
Powered by