Author: Widi Prihartanadi

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mulai mengirimkan e-mail kepada wajib pajak yang berisikan imbauan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS). DJP melalui e-mail tersebut menyatakan seluruh wajib pajak yang belum mengungkapkan semua hartanya berkesempatan mengikuti PPS. Program itu berlangsung selama 6 bulan, sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2022. “Memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi seluruh wajib pajak untuk dapat

Share This :
Standard

Sediakan Layanan Konsultasi PPS, KPP Ini Buka Loket Khusus

JAKARTA, DDTCNews – Guna menyambut program pengungkapan sukarela (PPS) yang diadakan mulai 1 Januari 2022, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pulogadung membuka loket khusus Layanan Konsultasi PPS di Tempat Pelayanan Terpadu. Kepala KPP Pratama Jakarta Pulogadung Yulianingsih mengatakan loket layanan konsultasi PPS disiapkan untuk mengakomodasi wajib pajak yang ingin melakukan konsultasi terkait dengan harta

Share This :
Standard

DJP Siapkan E-Wallet Khusus bagi WP untuk Bayar Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) sedang merancang layanan baru melalui core tax administration system. Nantinya, wajib pajak bisa memiliki e-wallet khusus untuk transaksi perpajakan. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Hantriono Joko Susilo mengatakan e-wallet yang dimaksud adalah semacam escrow account atau semacam rekening bersama yang dapat digunakan wajib pajak untuk membayar pajak. “Nanti mereka bisa taruh uang di bank, nanti itu

Share This :
Standard

Bersiap, Core Tax System Mudahkan DJP Akses Data WP & Blokir Rekening

JAKARTA, DDTCNews – Core tax administration system yang sedang dikembangkan Ditjen Pajak (DJP) bakal mempermudah otoritas meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) kepada perbankan. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Hantriono Joko Susilo mengatakan pihaknya selama ini telah aktif meminta IBK kepada perbankan bila hendak memeriksa atau memblokir rekening wajib pajak. Namun, selama ini permintaan IBK

Share This :
Standard

Soal NPWP 16 Digit, Dirjen Pajak Minta Perbankan Lakukan Ini

JAKARTA, DDTCNews – Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi berimplikasi besar terhadap sistem administrasi pajak. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan penggunaan NIK sebagai common identifier harus dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Menurutnya, sektor perbankan juga perlu melakukan penyesuaian sistem administrasi sebelum coretax administration system resmi digunakan dan dioperasikan DJP. “Ini yang mungkin

Share This :
Standard

Data 11 Januari 2022: Sebanyak 2.850 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak 2.850 wajib pajak sudah mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS). Deklarasi luar negeri mengalami lonjakan cukup tinggi, hingga 35,5% dibanding hari sebelumnya. Ditjen Pajak (DJP) merilis nilai deklarasi luar negeri telah menembus angka Rp100 miliar. Berdasarkan pada statistik PPS dalam Angka yang dipublikasikan Ditjen Pajak (DJP) melalui laman pajak.go.id/pps, berikut perincian data per 11 Januari 2022:

Share This :
Standard

Siap-Siap Bayar Pajak! 82.000 SPPT PBB-P2 Mulai Dicetak

CIREBON, DDTCNews – Pemkot Cirebon, Jawa Barat, mulai mencetak 82.000 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) 2022. Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengatakan pencetakan SPPT PBB-P2 tersebut menjadi bentuk dari kesiapan pemda memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Pemkot menargetkan penerimaan pajak dari PBB-P2 akan mencapai Rp30 miliar tahun

Share This :
Standard

SPT Masa PPh Unifikasi Paling Sedikit Memuat Hal Ini

JAKARTA, DDTCNews – Sesuai dengan PER-24/PJ/2021, pemotong/pemungut PPh melaporkan bukti pot/put unifikasi kepada Ditjen Pajak (DJP) menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh unifikasi. SPT Masa PPh unifikasi meliputi beberapa jenis PPh, yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Bukti pot/put unifikasi dan SPT Masa

Share This :
Standard

Bursa Disiapkan, Siap-Siap Pemerintah Bakal Pajaki Aset Kripto

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyatakan tengah berupaya membentuk bursa kripto yang mengatur perdagangan kripto secara legal. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan bursa kripto diperlukan untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi konsumen maupun pedagang aset kripto. Jika bursa kripto telah terbentuk, pemerintah juga akan segera menyusun ketentuan perpajakannya. “Saya pikir untuk sekarang yang penting kita

Share This :
Standard

DJP Sebut Laba dari Cryptocurrency Harus Dilaporkan di SPT Tahunan

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak harus melaporkan keuntungan dari transaksi cryptocurrency atau kripto di SPT Tahunan dan membayar kewajiban pajak penghasilan dari transaksinya tersebut. DJP melalui akun @kring_pajak menyatakan pemerintah saat ini belum mengatur secara khusus tentang perlakuan pajak atas penghasilan dari penjualan cryptocurrency. Untuk itu, PPh harus dibayar sesuai dengan ketentuan umum. “Dikarenakan belum ada peraturan khusus

Share This :
shape
shape2
Mulai Konsultasi
1
Butuh bantuan ?
Hallo,
Ada yang bisa kami bantu ?
Powered by