• Widi Prihartanadi
• October 30, 2026

Penulis: Tim Konsultan PT Jasa Konsultan Keuangan · Kategori: Article · 29 Oktober 2026

Hapus sanksi telat lapor SPT kini terbuka lebar bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penghapusan sanksi administratif hingga 100% bagi SPT yang disampaikan pada 8 Oktober sampai 31 Desember 2026. Setelah itu, besar pengurangan turun bertahap, sehingga waktu terbaik untuk merapikan kewajiban pajak adalah sekarang.

Ringkasan Singkat

• 100% sanksi dihapus bila SPT terlambat disampaikan 8 Oktober – 31 Desember 2026; turun menjadi 50% (Januari–Maret 2027) dan 25% (April–Juni 2027).
• Tidak otomatis: wajib pajak harus mengajukan permohonan ke DJP, paling lambat 1 Oktober 2028.
• Bukan pemutihan pokok pajak: yang dihapus hanya sanksi administratif; pokok pajak tetap wajib dilunasi.

1. Dasar Hukum Hapus Sanksi Telat Lapor SPT

Kebijakan ini berpijak pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang menyempurnakan PMK Nomor 118 Tahun 2024, dengan aturan pelaksana Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 yang ditetapkan pada 8 Oktober 2026. Tujuannya memberi keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan bagi wajib pajak yang beritikad baik menyelesaikan kewajibannya.

2. Besaran Pengurangan Sanksi per Periode

Pesannya jelas: semakin cepat SPT disampaikan, semakin besar sanksi yang terhapus.

3. SPT dan Sanksi yang Termasuk

4. Syarat Mengajukan Penghapusan Sanksi

1. Memenuhi ketentuan PMK 118/2024 sebagaimana diubah dengan PMK 71/2026.
2. Surat pernyataan bermeterai bahwa tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lain (bila pernah, lampirkan permohonan pencabutannya).
3. Surat pernyataan bermeterai bahwa sanksi timbul karena kekhilafan, bukan karena kesalahan wajib pajak.
4. Sanksi yang dimohonkan belum dibayar atau dilunasi.

Langkah Praktis yang Bisa Dimulai

1. Periksa kewajiban yang tertinggal — daftar SPT Tahunan dan SPT Masa yang belum disampaikan atau perlu dibetulkan.
2. Rapikan pembukuan dan hitung ulang pajak — pastikan angka laporan keuangan mendukung SPT yang akan disampaikan.
3. Sampaikan SPT dan lunasi pokok pajak sebelum 31 Desember 2026 agar mendapat penghapusan 100%.
4. Ajukan permohonan penghapusan sanksi melalui Coretax DJP beserta surat pernyataan yang disyaratkan.
5. Simpan bukti — bukti penyampaian SPT, pembayaran, dan permohonan untuk arsip perusahaan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah penghapusan sanksi ini berlaku otomatis?
Tidak. Wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada DJP, paling lambat 1 Oktober 2028. Batas permohonan ini tidak memperpanjang batas penyampaian SPT dan pembayaran.

Apakah pokok pajak ikut dihapus?
Tidak. Yang dihapus hanya sanksi administratif. DJP menegaskan kebijakan ini bukan pemutihan pajak, sehingga pokok pajak tetap harus dilunasi.

Bagaimana jika sanksi sudah terlanjur dibayar?
Penghapusan hanya berlaku untuk sanksi yang belum dibayar atau dilunasi.

Apakah badan usaha (PT/CV) bisa memanfaatkannya?
Bisa. Kebijakan ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memenuhi syarat.

Penutup

Hapus sanksi telat lapor SPT adalah kesempatan bagi pemilik usaha untuk merapikan kewajiban pajak dengan biaya yang jauh lebih ringan. Kuncinya ada pada pembukuan yang tertib dan perhitungan pajak yang tepat sebelum 31 Desember 2026. PT Jasa Konsultan Keuangan bersama PT Jasa Laporan Keuangan siap mendampingi melalui layanan Jasa Accounting Service: merapikan pembukuan, menyusun laporan keuangan, menghitung ulang pajak, hingga menyiapkan permohonan penghapusan sanksi.

Ingin memastikan perusahaan Anda memenuhi syarat? Jadwalkan Konsultasi Awal 30 menit tanpa biaya atau isi Form Calon Client.

Apakah usaha Anda masih memiliki SPT yang tertunda? Tuliskan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar.

Informasi umum, bukan nasihat pajak untuk kasus tertentu. Ketentuan lengkap mengacu pada PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026.

Referensi

• CNN Indonesia — DJP Hapus Sanksi Telat Lapor SPT 100 Persen hingga Akhir 2026
• CNBC Indonesia — Hitungan Hapus Sanksi Pajak
• IKPI — DJP Hapus Sanksi Administratif hingga 100 Persen
• Direktorat Jenderal Pajak — Pelaksanaan PMK 71 Pengurangan Sanksi Administratif

Baca juga: Jasa Konsultan Pajak Jakarta 2026: Kalender Kewajiban Pajak Usaha, Coretax, dan Persiapan SPT Tahunan Badan · RUPST 2026 dan Jasa Accounting Service: Panduan Kepatuhan Laporan Tahunan PT