JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan pemerintah tidak akan mengenakan PPN atas seluruh jasa pendidikan dalam revisi ketentuan PPN melalui RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan hanya jasa pendidikan dengan iuran tertentu saja yang nantinya dikenai PPN. Sayang, ia tidak menjelaskan lebih
KARAWANG, DDTCNews – Pemkab Karawang, Jawa Barat, memberikan insentif pemutihan sanksi administrasi untuk 11 pajak daerah atau seluruh jenis pungutan yang menjadi kewenangan pemerintah. Plt Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Asep Aang Rahmatullah mengatakan penghapusan sanksi administrasi berlaku pada 11 jenis pajak diatur melalui Keputusan Bupati Karawang No.973/Kep.328-HUK/2021 tentang pemberian insentif bagi wajib pajak daerah. Menurutnya,
LOMBOK BARAT, DDTCNews – Pemkab Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan peluang untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini sangat kecil. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Suparlan mengatakan sampai awal Juni 2021, realisasi penerimaan PAD baru mencapai 27% dari target Rp293 miliar. Kinerja tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan performa pada periode
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama empat menteri keuangan lainnya dari Meksiko, Afrika Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat menyatakan dukungannya atas pengenaan pajak korporasi minimum global. Dalam opini berjudul Five Finance Ministers: Why We Need a Global Corporate Minimum Tax yang ditulis oleh kelima menteri, mereka membeberkan sejumlah alasan mengapa tarif pajak minimum global
JAKARTA, DDTCNews – Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang besar bagi perekonomian. Namun, karakteristik UMKM yang berbeda dengan bentuk usaha lain membuatnya perlu perlakuan pajak khusus. Manager DDTC Fiscal Research Denny Vissaro mengatakan setidaknya terdapat dua alasan mengapa UMKM umumnya memerlukan perlakuan pajak khusus. Terlebih dengan besarnya kontribusi UMKM terhadap ekonomi suatu negara. Pertama, UMKM
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) tengah membahas perlu tidaknya insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) diperpanjang mengingat batas waktu insentif tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2021. Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan insentif PPh final UMKM DTP akan berakhir bulan ini. Menurutnya, DJP masih melakukan pembahasan apakah insentif UMKM
KEDIRI, DDTCNews – Guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan publik, Pemkab Kediri, Jawa Timur memperluas sarana pembayaran nontunai pada pos penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan digitalisasi pembayaran nontunai kini mulai merambah kewajiban pajak daerah dan tiket wisata yang dikelola pemkab. Awalnya, pembayaran nontunai dimulai hanya untuk pembayaran
PEMUTIHAN pajak kendaraan bermotor (PKB) masih menjadi salah satu insentif yang diberikan sejumlah pemerintah daerah. Selain untuk meringankan beban wajib pajak karena masih dalam masa pandemi Covid-19, pemutihan PKB juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Berdasarkan pada riset yang dilakukan DDTC Fiscal Research, setidaknya 13 pemerintah provinsi di Indonesia menggelar pemutihan PKB pada tahun ini.
NUNUKAN, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara meluncurkan aplikasi Bayar Pajak Tidak Ribet Hemat Biaya dan Akuntabel (Bapak Tiri Hebat) untuk mempermudah masyarakat membayar pajak. Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengatakan aplikasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemkab mengalihkan sistem pembayaran daerah dari konvensional menjadi serba digital. Dengan kemudahan tersebut, dia berharap kepatuhan masyarakat
SURABAYA, DDTCNews – Pemprov Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk segera memanfaatkan pemutihan pajak kendaraan bermotor karena hanya berlaku sampai akhir bulan ini. Melalui akun Instagram, Bapenda Jatim mengatakan insentif pajak kendaraan bermotor (PKB) masih berlaku sampai dengan 24 Juni 2021. Kebijakan insentif PKB terdiri atas 3 skema. Pertama, bebas sanksi administrasi PKB dan bea balik nama