Dicari Freelance penghasilan mulai belasan juta rupiah per bulan PT. JASA KONSULTAN KEUANGAN Akan menjelaskan caranya dalam Zoom meeting Gratis Jumat 18 Desember 2020 Jam 19.30-20.00 WIB Menghadirkan pembicara Mr. Wanto seorang EXPERT dalam dunia Permodalan Bisnis dan Jual Beli Perusahaan. Beliau hadir membawakan webinar Program upgrade khusus dengan tema Dicari Freelance penghasilan mulai belasan
sumber:https://news.ddtc.co.id/enam-jenis-bumi-dan-bangunan-yang-tidak-dikenakan-pbb-p2-26969 “Selamat datang di Masa Depan” PT. Jasa Laporan Keuangan Indonesia Bidang Usaha / jasa : – Accounting Service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant) – Studi Kelayakan (Feasibility Study) – Projek Proposal / Media Pembiayaan – Pembuatan Perusahaan
KARANGANYAR, DDTCNews – Pemkab Karanganyar, Jawa Tengah realistis dalam menetapkan target penerimaan pajak daerah, khususnya untuk pajak bumi dan bangunanan pedesaan perkotaan (PBB-P2). Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kurniadi Maulato mengatakan pada tahun ini tidak ada kenaikan target penerimaan PBB-P2. Menurutnya, target tahun lalu senilai Rp26,5 miliar masih menjadi patokan pemkab karena kegiatan ekonomi masih
PEKANBARU, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Riau terus memudahkan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), salah satunya dengan menyiapkan mesin cetak tagihan pajak seperti automated teller machine/ATM. Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan mesin khusus itu akan langsung mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Masyarakat pun bisa langsung membayarkan tagihan PBB-nya pada
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) gencar mengimbau wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan lebih awal. Topik tersebut masih menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (13/1/2021). Melalui semua akun media sosial resmi miliknya, DJP mengimbau agar wajib pajak tidak menunggu jelang akhir tenggat pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh)
NAIROBI, DDTCNews – Kenya resmi mengenakan pajak digital atau digital service tax (DST) atas seluruh transaksi digital di negara tersebut per Januari 2021. Otoritas pajak Kenya (Kenya Revenue Authority/KRA) menyatakan tarif DST yang dikenakan sebesar 1,5% dari nilai transaksi. Dari pajak tersebut, pemerintah menargetkan tambahan penerimaan hingga US$46 juta atau setara dengan Rp652,8 miliar. “Finance Act 2020
KUPANG, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang berencana menghidupkan kembali pajak air tanah sebagai salah satu upaya mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp101 miliar tahun ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kota Kupang Ari Wijana mengatakan menghidupkan kembali pajak air tanah akan dikaji tahun ini. Menurutnya, sumur bor atau kerja sama dengan
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan resmi merilis ketentuan baru perihal fasilitas pajak penghasilan (PPh) yang diberikan di kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2020. Ketentuan terbaru yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 237/2020. Fasilitas pajak tersebut diberikan pemerintah kepada badan usaha penyelenggara KEK dan pelaku usaha yang menanamkan modalnya
CANBERRA, DDTCNews – Otoritas pajak Australia (Australian Taxation Office/ATO) telah memberikan pengurangan pajak kepada 7,8 juta pekerja berpenghasilan rendah dan menengah dalam 6 bulan terakhir hingga Januari 2021. Josh Frydenberg mengatakan pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak untuk pekerja pada tahun fiskal 2020—2021. Dia berharap kebijakan itu mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19.
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan penelitian atas penyampaian pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (11/1/2021). Ketentuan mengenai penelitian itu ditegaskan kembali dalam SE-50/PJ/2020. Surat edaran yang diteken oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo ini berlaku sejak 28 Desember 2020. Selama ini,