Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tunjuk 4 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) baru sebagai pemungut Pertambahan Nilai (PPN), yaitu Agoda Company Pte Ltd, Tencent Music Entertainment Hong Kong, Supercell Oy, dan WPEngine Inc. Dengan demikian, hingga 30 April 2023, sudah ada 148 pelaku usaha PMSE. Dari total itu, 129 pelaku PMSE telah menyetorkan PPN sebesar Rp 12,2 triliun
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, termasuk melalui pemeriksaan dan peningkatan kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperkuat pengawasan terhadap pelaporan SPT Tahunan Korporasi, yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Menurut Direktur Jenderal Pajak, peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Korporasi telah terjadi
Pemerintah memberikan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak perseroan yang berbentuk perseroan terbuka (Tbk). Namun, Wajib Pajak (WP) kriteria ini harus melampirkan laporan bulanan maupun kepemilikan saham. Selengkapnya, Pajak.com akan mengulasnya lebih detail berdasarkan regulasi terbaru mengenai ketentuan pelaporan WP Badan Perseroan Terbuka yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Siapa itu Wajib
Perusahaan multinasional yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia biasanya mempekerjakan Warga Negara Asing (WNA) untuk ditempatkan sebagai pekerja ahli dan posisi strategis lainnya. Menurut aturan perpajakan dalam yurisdiksi Indonesia, jika WNA telah bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun dan memperoleh penghasilan, maka dapat dikenakan pajak. Dalam aturan yang berlaku
Pemerintah telah menetapkan bahwa penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditur kepada pembeli agunan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1 persen terhitung mulai 1 Mei 2023. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih Oleh Kreditur Kepada Pembeli
PT. JASA KONSULTAN KEUANGAN mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H. Semoga hari yang suci ini dapat menjadikan kita semua pribadi yang beriman, kreatif, produktif, dan agamis. Bersama PT. Jasa Konsultan Keuangan PT. Jasa Laporan keuangan PT. BlockMoney Blockchain Indonesia “Selamat Datang di Masa Depan” Smart Way to Accounting Solutions Bidang Usaha
Kali ini, Pak Jaka dibantu oleh Tax Compliance & Audit Assistant Manager TaxPrime Eneng Shopuroh untuk menjawab pertanyaan mengenai perpanjangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) badan. Dalam hal ini Eneng menekankan bahwa perpanjangan waktu pelaporan tidak asal diberikan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib Pajak harus memenuhi kriteria tertentu sekaligus mengikuti mekanisme
Rasio pajak di Indonesia menjadi salah satu yang terendah di kawasan Asia Tenggara atau Asean dan tertinggal dari Thailand dan Malaysia. Hal itu disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa pada pekan lalu. Hal ini mengacu pada rasio pajak Indonesia yang bertengger di level 10,4 persen pada 2022. Perolehan tersebut naik dari tahun 2021 yang mencapai
Kementerian keuangan akan mengevaluasi penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK) karena kerap dianggap sebagai hal yang menakutkan bagi Wajib Pajak. Merespons hal itu, Associate Manager Corporate Tax Division Provisio Consulting Sani Lastian berpandangan, evaluasi yang perlu dilakukan adalah upaya account representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan konseling dengan WP atau
Dalam setiap transaksi, terutama berupa penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP), selalu ada bukti pembelian. Ini merupakan dokumen yang menunjukkan penjual telah menyerahkan BKP/JKP kepada pihak pembeli. Dari sisi pembeli, dokumen yang berfungsi sebagai bukti penerimaan BKP/JKP ini, dinamakan faktur pembelian. Bisa dikatakan, ini merupakan invoice yang diterima oleh konsumen atau