Category: Article

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Semua UMKM Bakal Pungut PPN Final

JAKARTA, DDTCNews – Tidak semua UMKM wajib memungut pajak pertambahan nilai (PPN) final yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (15/10/2021). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan sesuai dengan PMK 197/2013, pengusaha kecil adalah usaha dengan omzet

Share This :
Standard

DJP Tetapkan 3 Tema Utama Edukasi Perpajakan

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menetapkan tiga tema utama dalam pelaksanaan edukasi perpajakan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) No. PER-12/PJ/2021. Berdasarkan PER 12/PJ/2021, tiga tema tersebut antara lain meliputi peningkatan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, dan peningkatan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku. “Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan

Share This :
Standard

Percepat Pemulihan Ekonomi, Insentif Perpajakan Perlu Diperluas

JAKARTA, DDTCNews – Proses pemulihan ekonomi nasional dinilai masih perlu dukungan kebijakan insentif perpajakan yang luas. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI Chandra Wijaya menilai terobosan kebijakan masih diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi domestik. Setidaknya ada 2 kebijakan yang menurutnya cukup ampuh meningkatkan konsumsi rumah tangga. Pertama, memperluas kebijakan subsidi dan belanja sosial pada kelompok masyarakat

Share This :
Standard

Simak, Ini Skema Pengenaan Pajak Karbon dalam UU HPP

PENGENAAN pajak karbon yang diusulkan pemerintah resmi masuk dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR pada 7 Oktober 2021. Dalam UU HPP, ketentuan pajak karbon mulai berlaku pada 1 April 2022. Ketentuan pajak karbon yang masuk dalam UU HPP berbeda dari usulan awal pemerintah melalui RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Share This :
Standard

DJP Mulai Hitung Dampak Konsensus Pajak Global terhadap Penerimaan

JAKARTA, DDTCNews – Konsensus atas proposal Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) dinilai akan memberikan dampak terhadap kinerja penerimaan pajak di tiap negara atau yurisdiksi, tak terkecuali Indonesia. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan otoritas pajak saat ini masih menghitung tambahan atau pengurangan pajak

Share This :
Standard

Ada Batasan Omzet Tidak Kena Pajak, UMKM Diharapkan Ekspansi Usaha

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan berharap fasilitas batasan peredaran bruto tidak kena pajak pada UU Harmonisasi Pemulihan Perpajakan (HPP) dapat mendorong UMKM melakukan ekspansi usaha. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan adanya batasan omzet tidak kena pajak tersebut maka sebagian penghasilan yang sebelumnya dipakai untuk membayar pajak, kini dapat digunakan

Share This :
Standard

Pelaporan dan Pembayaran 11 Jenis Pajak Ini Kini Bisa Lewat Aplikasi

PEKANBARU, DDTCNews – Pemkot Pekanbaru, Riau, meluncurkan aplikasi Smart Tax yang akan mendigitalisasi pembayaran 11 jenis pajak daerah. Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengatakan Smart Tax merupakan bentuk komitmen pemkot dalam berinovasi di bidang pajak daerah. Menurutnya, aplikasi tersebut akan memberikan kemudahan pada wajib pajak karena pembayarannya dapat dilakukan secara digital. “Kami berupaya agar pengelolaan pendapatan

Share This :
Standard

Aturan Baru, Platform Digital Tak Pungut Pajak Bisa Diputus Aksesnya

JAKARTA, DDTCNews – UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap platform penyelenggara sistem elektronik yang tidak menyelenggarakan kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak Pasal 32A UU KUP. Bila penyelenggara sistem transaksi elektronik tidak memenuhi ketentuan Pasal 32A UU KUP yang telah diubah dengan UU HPP, pemutusan akses dapat dikenakan

Share This :
Standard

NIK Sebagai NPWP, Punya KTP Sudah Harus Bayar Pajak? Ini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews – Sesuai dengan ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Terkait dengan ketentuan tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat terkait dengan kewajiban pembayaran pajak ketika sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memuat NIK. Melalui unggahan di Instagram, Ditjen Pajak

Share This :
Standard

Integrasi NIK dan NPWP Diyakini Bakal Perbaiki Kesadaran Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah meyakini integrasi data nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bakal ampuh meningkatkan kesadaran pajak. Kebijakan integrasi NIK-NPWP ini dituangkan pemerintah melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Perpres 83/2021. Beleid Perpres 83/2021 secara khusus mengatur tentang penggunaan NIK dan NPWP untuk pelayanan publik. Sementara UU HPP memungkinkan

Share This :
shape
shape2