Author: Widi Prihartanadi

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Ketentuan Pelaporan WP Badan Perseroan Terbuka

Pemerintah memberikan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak perseroan yang berbentuk perseroan terbuka (Tbk). Namun, Wajib Pajak (WP) kriteria ini harus melampirkan laporan bulanan maupun kepemilikan saham. Selengkapnya, Pajak.com akan mengulasnya lebih detail berdasarkan regulasi terbaru mengenai ketentuan pelaporan WP Badan Perseroan Terbuka yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Siapa itu Wajib

Share This :
Standard

Memanfaatkan P3B, Bagaimana Cara Hitung PPh WNA?

Perusahaan multinasional yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia biasanya mempekerjakan Warga Negara Asing (WNA) untuk ditempatkan sebagai pekerja ahli dan posisi strategis lainnya. Menurut aturan perpajakan dalam yurisdiksi Indonesia, jika WNA telah bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun dan memperoleh penghasilan, maka dapat dikenakan pajak. Dalam aturan yang berlaku

Share This :
Standard

Ilustrasi Kewajiban Kreditur atas Penyerahan AYDA

Pemerintah telah menetapkan bahwa penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditur kepada pembeli agunan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1 persen terhitung mulai 1 Mei 2023. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih Oleh Kreditur Kepada Pembeli

Share This :
Standard

selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah.

PT. JASA KONSULTAN KEUANGAN mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H. Semoga hari yang suci ini dapat menjadikan kita semua pribadi yang beriman, kreatif, produktif, dan agamis. Bersama PT. Jasa Konsultan Keuangan PT. Jasa Laporan keuangan PT. BlockMoney Blockchain Indonesia “Selamat Datang di Masa Depan” Smart Way to Accounting Solutions Bidang Usaha

Share This :
Standard

Perpanjangan Waktu Pelaporan SPT Tahunan Tak Asal Diberikan

Kali ini, Pak Jaka dibantu oleh Tax Compliance & Audit Assistant Manager TaxPrime Eneng Shopuroh untuk menjawab pertanyaan mengenai perpanjangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) badan. Dalam hal ini Eneng menekankan bahwa perpanjangan waktu pelaporan tidak asal diberikan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib Pajak harus memenuhi kriteria tertentu sekaligus mengikuti mekanisme

Share This :
Standard

Rasio Pajak RI Salah Satu yang Terendah di Asean, Apa Dampaknya?

Rasio pajak di Indonesia menjadi salah satu yang terendah di kawasan Asia Tenggara atau Asean dan tertinggal dari Thailand dan Malaysia.  Hal itu disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa pada pekan lalu. Hal ini mengacu pada rasio pajak Indonesia yang bertengger di level 10,4 persen pada 2022. Perolehan tersebut naik dari tahun 2021 yang mencapai

Share This :
Standard

Provisio Consulting: Pra-SP2DK Terbit, KPP Sebaiknya Konseling WP

Kementerian keuangan akan mengevaluasi penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK) karena kerap dianggap sebagai hal yang menakutkan bagi Wajib Pajak. Merespons hal itu, Associate Manager Corporate Tax Division Provisio Consulting Sani Lastian berpandangan, evaluasi yang perlu dilakukan adalah upaya account representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan konseling dengan WP atau

Share This :
Standard

Faktur Pembelian, Kegunaan, Komponen dan Hubungannya dengan e-Faktur

Dalam setiap transaksi, terutama berupa penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP), selalu ada bukti pembelian. Ini merupakan dokumen yang menunjukkan penjual telah menyerahkan BKP/JKP kepada pihak pembeli. Dari sisi pembeli, dokumen yang berfungsi sebagai bukti penerimaan BKP/JKP ini, dinamakan faktur pembelian. Bisa dikatakan, ini merupakan invoice yang diterima oleh konsumen atau

Share This :
Standard

Pulihkan Ekonomi, Pemprov DKI Beri Insentif Fiskal dan Kemudahan Bayar Pajak

Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif fiskal serta kemudahan pembayaran pajak melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan peraturan ini diterbitkan sebagai langkah untuk memulihkan ekonomi melalui pajak daerah. “Seperti yang kita ketahui, pajak daerah mempunyai peranan

Share This :
Standard

Perbedaan Penggelapan dan Penghindaran Pajak

Selain bertugas melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan kegiatan penegakan hukum. Salah satunya, di awal tahun 2023, penyidik Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara menyerahkan tersangka penggelapan pajak senilai Rp 740 juta ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Di sisi lain, DJP juga memperkuat pencegahan praktik penghindaran pajak dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor

Share This :
shape
shape2