SURABAYA, DDTCNews – Pemprov Jawa Timur menyebut lebih dari 3 juta wajib pajak memanfaatkan insentif pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan 3,09 juta wajib pajak memanfaatkan insentif PKB dan BBNKB. Nilai belanja perpajakan untuk insentif PKB dan BBNKB mencapai Rp95,57 miliar. Di sisi lain,
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyiapkan 4 kebijakan untuk meningkatkan kemudahan dalam pembayaran pajak yang sudah terus membaik dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan meningkatnya kemudahan dalam pembayaran pajak tercermin pada kenaikan ranking indikator paying taxes dalam peringkat ease of doing business (EoDB) Indonesia. “Peringkat yang awalnya 148 [pada 2016] dari sisi kemudahan membayar
JAKARTA, DDTCNews – Pemberlakuan perubahan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) akan tergantung pada pemulihan ekonomi Indonesia. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media pada hari ini, Kamis (1/7/2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perubahan skema PPN menjadi bagian dari langkah reformasi pajak dan masuk dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dia
MATARAM, DDTCNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk segera melakukan penagihan aktif piutang pajak. Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan permintaan tersebut berlaku untuk Kota Bima, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Sumbawa Barat. Nilai piutang pada enam pemda tersebut mencapai Rp165,7
JAKARTA, DDTCNews – Ada 6 aspek perubahan terkait dengan Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diusulkan masuk dalam kerangka reformasi perpajakan 2021. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/6/2021). Materi yang akan masuk dalam revisi UU KUP, sambungnya, melengkapi berbagai langkah reformasi
BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung mengeklaim telah berhasil menagih tunggakan pajak daerah senilai Rp700 juta usai melakukan tindakan penyegelan. Kepala Bapenda Yanwardi mengatakan tindakan penyegelan terbukti efektif mendorong pelaku usaha menyelesaikan tunggakan pajak daerah. Menurutnya, beberapa tempat usaha menyetorkan tunggakan pajak daerah tersebut kepada pemkot dengan
BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Pemerintah Kota Bandar Lampung, Lampung tengah menggencarkan pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box di sejumlah tempat usaha untuk menggenjot penerimaan pajak daerah. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung Yanwardi mengatakan tapping box tersebut akan dipasang di sejumlah tempat usaha restoran, hotel, dan tempat hiburan. Pemasangan akan menyasar
JAKARTA, DDTCNews –Ditjen Pajak (DJP) kembali meniadakan layanan telepon Kring Pajak hingga Selasa (29/6/2021). Melalui unggahan di Twitter @kring_pajak, contact center DJP tersebut menyatakan layanan telepon Kring Pajak 1500200 untuk sementara dialihkan. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. “Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, untuk sementara waktu, 25, 28, dan 29 Juni 2021, Kring Pajak hanya
NGANJUK, DDTCNews – Pemkab Nganjuk, Jawa Timur menyelenggarakan program jemput bola pembayaran pajak sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). Kepala Bapenda Nur Solekan mengatakan program jemput bola melalui mobil keliling pembayaran PBB-P2 merupakan bentuk inovasi kebijakan untuk meningkatkan pelayanan pajak di masyarakat. Menurutnya, pelayanan mobil keliling
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) berencana kembali mengoperasikan layanan telepon Kring Pajak 1500200 pada besok, Kamis (23/6/2021). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan peniadaan layanan telepon Kring Pajak kemungkinan besar hanya berlaku pada hari ini. Dengan demikian, masyarakat atau wajib pajak bisa kembali memanfaatkan layanan itu mulai besok pagi. “Mudah-mudahan