Author: Widi Prihartanadi

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Soal Reformasi PPN, Ini Kata Dirjen Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Reformasi PPN yang direncanakan masuk dalam revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diharapkan dapat mengurangi distorsi dan memberikan keadilan. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemerintah selama ini telah memberikan banyak fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN). Fasilitas-fasilitas tersebut perlu dievaluasi dan diubah karena selama ini justru memunculkan distorsi. “Kita

Share This :
Standard

Gali Potensi Pajak, Aplikasi Baru Diluncurkan

KARANGANYAR, DDTCNews – Pemkab Karanganyar, Jawa Tengah menggali potensi pajak daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Portal Pajak Daerah (Sikpade) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kurniadi Maulato mengatakan aplikasi Sikpade merupakan hasil kolaborasi tiga instansi. Adapun ketiga instansi yang dimaksud adalah BKD, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan DPM PTSP. “Pergerakan kolaborasi ini termonitor pada satu layanan

Share This :
Standard

Kejar Setoran PBB, Camat dan Lurah Diminta Lebih Aktif

PANGKALPINANG, DDTCNews – Pemerintah Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung meminta camat dan lurah lebih aktif mendorong masyarakat patuh membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Radmida Dawam menilai kurangnya kepatuhan pembayaran PBB-P2 disebabkan masyarakat yang belum memahami manfaatnya. Padahal, lanjutnya, penerimaan PBB-P2 memiliki kontribusi besar dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan

Share This :
Standard

Pacu Setoran Pajak Parkir, Pemda Sisir Minimarket dan Penitipan Motor

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang melakukan penyisiran atas objek-objek pajak parkir demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kepala Subbidang Pajak Parkir dan Hiburan Bapenda Kota Serang Rizki Ikhwani mengatakan setoran pajak parkir di Kota Serang belum optimal. Untuk itu, Bapenda berkomitmen untuk memacu setoran parkir sebesar 20% mulai tahun ini. “Persentase

Share This :
Standard

Begini Rencana DJP dalam Memungut PPN Jasa Pendidikan

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan pemerintah tidak akan mengenakan PPN atas seluruh jasa pendidikan dalam revisi ketentuan PPN melalui RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan hanya jasa pendidikan dengan iuran tertentu saja yang nantinya dikenai PPN. Sayang, ia tidak menjelaskan lebih

Share This :
Standard

Asyik! Ada Pemutihan Denda untuk Semua Jenis Pajak

KARAWANG, DDTCNews – Pemkab Karawang, Jawa Barat, memberikan insentif pemutihan sanksi administrasi untuk 11 pajak daerah atau seluruh jenis pungutan yang menjadi kewenangan pemerintah. Plt Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Asep Aang Rahmatullah mengatakan penghapusan sanksi administrasi berlaku pada 11 jenis pajak diatur melalui Keputusan Bupati Karawang No.973/Kep.328-HUK/2021 tentang pemberian insentif bagi wajib pajak daerah. Menurutnya,

Share This :
Standard

Pendapatan Asli Daerah Diproyeksi Tidak Capai Target, Ini Alasannya

LOMBOK BARAT, DDTCNews – Pemkab Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan peluang untuk memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini sangat kecil. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Suparlan mengatakan sampai awal Juni 2021, realisasi penerimaan PAD baru mencapai 27% dari target Rp293 miliar. Kinerja tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan performa pada periode

Share This :
Standard

Sri Mulyani dan 4 Menkeu Dunia Dukung Pajak Minimum, Ini Alasannya

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama empat menteri keuangan lainnya dari Meksiko, Afrika Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat menyatakan dukungannya atas pengenaan pajak korporasi minimum global. Dalam opini berjudul Five Finance Ministers: Why We Need a Global Corporate Minimum Tax yang ditulis oleh kelima menteri, mereka membeberkan sejumlah alasan mengapa tarif pajak minimum global

Share This :
Standard

Ini Alasan Kenapa UMKM Perlu Perlakuan Pajak Khusus

JAKARTA, DDTCNews – Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang besar bagi perekonomian. Namun, karakteristik UMKM yang berbeda dengan bentuk usaha lain membuatnya perlu perlakuan pajak khusus. Manager DDTC Fiscal Research Denny Vissaro mengatakan setidaknya terdapat dua alasan mengapa UMKM umumnya memerlukan perlakuan pajak khusus. Terlebih dengan besarnya kontribusi UMKM terhadap ekonomi suatu negara. Pertama, UMKM

Share This :
Standard

Insentif PPh Final UMKM DTP Diperpanjang? Ini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) tengah membahas perlu tidaknya insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) diperpanjang mengingat batas waktu insentif tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2021. Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan insentif PPh final UMKM DTP akan berakhir bulan ini. Menurutnya, DJP masih melakukan pembahasan apakah insentif UMKM

Share This :
shape
shape2
Mulai Konsultasi
1
Butuh bantuan ?
Hallo,
Ada yang bisa kami bantu ?
Powered by