Author: Widi Prihartanadi

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Mudahkan Wajib Pajak, ATM Khusus untuk Bayar PBB Disiapkan

PEKANBARU, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Riau terus memudahkan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), salah satunya dengan menyiapkan mesin cetak tagihan pajak seperti automated teller machine/ATM. Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan mesin khusus itu akan langsung mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Masyarakat pun bisa langsung membayarkan tagihan PBB-nya pada

Share This :
Standard

DJP: Kenapa Harus Nanti? Lapor SPT Hari Ini

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) gencar mengimbau wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan lebih awal. Topik tersebut masih menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (13/1/2021). Melalui semua akun media sosial resmi miliknya, DJP mengimbau agar wajib pajak tidak menunggu jelang akhir tenggat pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh)

Share This :
Standard

Mulai Dikenakan, Tarif Pajak Layanan Digital Dipatok 1,5%

NAIROBI, DDTCNews – Kenya resmi mengenakan pajak digital atau digital service tax (DST) atas seluruh transaksi digital di negara tersebut per Januari 2021. Otoritas pajak Kenya (Kenya Revenue Authority/KRA) menyatakan tarif DST yang dikenakan sebesar 1,5% dari nilai transaksi. Dari pajak tersebut, pemerintah menargetkan tambahan penerimaan hingga US$46 juta atau setara dengan Rp652,8 miliar. “Finance Act 2020

Share This :
Standard

Kejar Target Penerimaan, Pajak Ini Bakal Dihidupkan Kembali

KUPANG, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang berencana menghidupkan kembali pajak air tanah sebagai salah satu upaya mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp101 miliar tahun ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kota Kupang Ari Wijana mengatakan menghidupkan kembali pajak air tanah akan dikaji tahun ini. Menurutnya, sumur bor atau kerja sama dengan

Share This :
Standard

Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru Soal Fasilitas Pajak di KEK

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan resmi merilis ketentuan baru perihal fasilitas pajak penghasilan (PPh) yang diberikan di kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2020. Ketentuan terbaru yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 237/2020. Fasilitas pajak tersebut diberikan pemerintah kepada badan usaha penyelenggara KEK dan pelaku usaha yang menanamkan modalnya

Share This :
Standard

Dalam 6 Bulan, 7,8 Juta Pekerja Dapat Pemotongan Pajak

CANBERRA, DDTCNews – Otoritas pajak Australia (Australian Taxation Office/ATO) telah memberikan pengurangan pajak kepada 7,8 juta pekerja berpenghasilan rendah dan menengah dalam 6 bulan terakhir hingga Januari 2021. Josh Frydenberg mengatakan pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak untuk pekerja pada tahun fiskal 2020—2021. Dia berharap kebijakan itu mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19.

Share This :
Standard

Pakai NPPN? AR Teliti Penyampaian Pemberitahuan dari Wajib Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan penelitian atas penyampaian pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (11/1/2021). Ketentuan mengenai penelitian itu ditegaskan kembali dalam SE-50/PJ/2020. Surat edaran yang diteken oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo ini berlaku sejak 28 Desember 2020. Selama ini,

Share This :
Standard

Belanja Awal Tahun Diyakini Kunci Daya Tahan Ekonomi

JAKARTA, DDTCNews – Aktivitas belanja pemerintah pada awal tahun fiskal 2021 diyakini akan ikut menentukan daya tahan ekonomi untuk pulih dari pandemi Covid-19. Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan untuk mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah harus fokus meningkatkan permintaan masyarakat. Meningkatnya permintaan akan mendukung proses pemulihan ekonomi selain perkembangan vaksinasi masyarakat. “Faktor demand ini terkait dengan konsumsi

Share This :
Standard

PMK Baru! Sri Mulyani Revisi Tata Cara Pembayaran Dana Pensiun

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan merevisi ketentuan tentang tata cara pembayaran pensiun yang belum dibayarkan oleh PT Taspen dan PT Asabri melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 229/2020. “Untuk menyempurnakan tata cara pembayaran hak pensiun yang belum dibayarkan, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam PMK No. 70/2018,” tulis Kementerian Keuangan dalam konsideran PMK No.

Share This :
Standard

cocok nih untuk parajobseekers

Dicari Freelance penghasilan mulai belasan juta rupiah per bulan PT. JASA KONSULTAN KEUANGAN Akan menjelaskan caranya dalam Zoom meeting Gratis Jumat 8 Januari 2021 Jam 20.00 WIB – selesai Menghadirkan pembicara Mr. Wanto seorang EXPERT dalam dunia Permodalan Bisnis dan Jual Beli Perusahaan. Beliau hadir membawakan webinar Program upgrade khusus dengan tema Dicari Freelance penghasilan

Share This :
shape
shape2
Mulai Konsultasi
1
Butuh bantuan ?
Hallo,
Ada yang bisa kami bantu ?
Powered by