Author: Widi Prihartanadi

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Mulai Sekarang, NPWP Instansi Pemerintah Sudah Wajib Digunakan

JAKARTA, DDTCNews – Terhitung sejak 1 September 2021, dirjen pajak menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau mencabut pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) bendahara pemerintah. Dalam Pasal 6 ayat (1) PER-02/PJ/2021 s.t.d.d. PER-13/PJ/2021 disebutkan dirjen pajak menerbitkan NPWP baru untuk instansi pemerintah secara jabatan sesuai dengan ketentuan PMK 231/2019 untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan sejak masa pajak Juli 2020.

Share This :
Standard

Cek Keaslian Suket PP 23 Bisa Lewat DJP Online, Begini Caranya

JAKARTA, DDTCNews – Pemotong/pemungut pajak yang bertransaksi dengan wajib pajak penerima manfaat fasilitas PPh final UMKM DTP bisa menggunakan DJP Online untuk mempermudah urusannya. Pemotong/pemungut pajak bisa memanfaatkan menu Rumah Konfirmasi Dokumen pada DJP Online untuk mengetahui keaslian dari surat keterangan PP 23 lawan transaksi. Bila surat keterangan PP 23 dari wajib pajak lawan transaksi

Share This :
Standard

Amankan Penerimaan Pajak, Pemda Gencarkan Penegakan Hukum

INDRAMAYU, DDTCNews – Pemkab Indramayu, Jawa Barat menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mengamankan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar mengatakan kerja sama antara pemkab dan Kejari Indramayu akan berlangsung pada tataran penegakan hukum. Dia berharap kinerja penerimaan pajak daerah dapat meningkat tajam melalui kerja sama ini. “Kita

Share This :
Standard

Cara Menghitung PPh Pasal 25

Sumber:https://news.ddtc.co.id/cara-menghitung-pph-pasal-25-32657   “selamat Datang di Masa Depan” PT. Jasa Konsultan Keuangan Bidang Usaha / Jasa : – Accounting service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant) – Studi Kelayakan (Feasibility Study) – Projek Proposal / Media Pembiayaan – Pembuatan Perusahaan

Share This :
Standard

Pemutihan Pajak Jadi Andalan Pemda Kerek Penerimaan

BANJARMASIN, DDTCNews – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor menjadi jurus ampuh yang dipakai sejumlah daerah untuk mendongkrak penerimaan di tengah tekanan pandemi. Salah satu daerah yang ikut mengandalkan strategi kebijakan ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel Rustamaji mengatakan pajak kendaraan bermotor PKB) menjadi penyumbang terbesar

Share This :
Standard

Berisiko Tinggi, WP PT yang Belum Diaudit Bisa Diperiksa DJP

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak perseroan terbatas (PT) dengan omzet atau aset di atas Rp50 miliar cenderung memiliki risiko kepatuhan lebih rendah bila laporan keuangannya telah diaudit akuntan publik. Hal itu terungkap melalui catatan Ditjen Pajak (DJP) atas data tahun pajak 2019. Data tersebut menunjukkan wajib pajak badan berbentuk PT yang laporan keuangannya belum diaudit

Share This :
Standard

DJP Mulai Cek Ulang Pemanfaatan Insentif Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) melakukan pengecekan atas pemanfaatan insentif pajak. Langkah otoritas tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (7/9/2021). Pengecekan dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan pemberian insentif pajak pada 2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pengecekan dan penagihan kembali dilakukan tiap kantor pelayanan

Share This :
Standard

Pariwisata Masih Lesu, Pengusaha Apresiasi Insentif Pajak Daerah

MATARAM, DDTCNews – Kebijakan insentif pajak daerah yang digulirkan Pemkot Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan apresiasi dari pelaku usaha. Ketua Asosiasi Hotel Mataram Yono Sulistyo mengatakan insentif pajak daerah cukup membantu menjaga arus kas perusahaan selama pandemi Covid-19. Dia menyampaikan disalurkannya insentif membuat pelaku usaha menghemat pembayaran pajak. Salah satu jenis insentif yang dirasakan

Share This :
Standard

Masuk Pengembangan Tahap 2, Aplikasi M-Pajak Bakal Punya 5 Fitur Baru

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) terus melakukan pembaruan dan penambahan fitur pada aplikasi M-Pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan aplikasi M-Pajak sedang dikembangkan secara bertahap. Pengembangan tahap pertama, ujarnya, baru saja dirampungkan oleh DJP. “Pengembangan M-Pajak sendiri akan dibagi atas 3 tahapan di mana tahapan pertama telah diselesaikan,” katanya Senin

Share This :
Standard

Tekan Ruang Gerak Calo, Layanan Pajak Keliling Disiapkan

SERANG, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang, Banten mengembangkan aplikasi pembayaran pajak secara digital dan pelayanan pembayaran pajak keliling (Pepeling). Kebijakan ini diambil untuk menekan praktik pembayaran pajak melalui calo. Kepala Bapenda Kota Serang Hari W Pamungkas mengatakan selama ini pembayaran pajak melalui calo memunculkan biaya tambahan bagi wajib pajak. “Pepeling ini juga

Share This :
shape
shape2
Mulai Konsultasi
1
Butuh bantuan ?
Hallo,
Ada yang bisa kami bantu ?
Powered by