Author: Widi Prihartanadi

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyiapkan mekanisme pengolahan data hasil pengawasan berbasis kewilayahan yang dilakukan oleh KPP Pratama. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan data yang diperoleh akan dibagi ke dalam dua kelompok. Pembagian kategori tersebut berdasarkan status perpajakan pelaku usaha dalam bentuk nomor pokok wajib pajak (NPWP). “Adapun data hasil

Share This :
Standard

DJP Tegaskan Pemanfaatan Insentif Pajak Bukan Penentu Pemeriksaan

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pemanfaatan insentif bukanlah faktor penentu pemeriksaan terhadap wajib pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (21/9/2021). Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Direktorat Peraturan Perpajakan II DJP Dwi Setyobudi mengatakan pemeriksaan dilakukan berdasarkan sejumlah faktor lain. Salah satunya jika wajib pajak mengaku

Share This :
Standard

Kejar Penerimaan, Pemda Perlu Kebut Digitalisasi Pajak dan Retribusi

GIANYAR, DDTCNews – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali mendorong Pemkab Gianyar meningkatkan digitalisasi APBD, khususnya pada pos penerimaan. Kepala KPwBI Bali Trisno Nugroho mengatakan Pemkab Gianyar perlu meningkatkan upaya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Proses bisnis tersebut berlaku pada penerimaan dan belanja dalam APBD Kabupaten Gianyar. “Kami juga mendorong agar tim percepatan dan perluasan

Share This :
Standard

Belum Semua Kantor Pajak Terjunkan Pegawai ke Lapangan, DJP Lihat Ini

JAKARTA, DDTCNews – Tidak semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ditjen Pajak (DJP) sudah melakukan pengawasan berbasis kewilayahan secara penuh. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (20/9/2021). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pelaksanaan pengawasan berbasis kewilayahan, khususnya melalui penugasan pegawai ke lapangan, tetap disesuaikan dengan

Share This :
Standard

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

JAKARTA, DDTCNews – Topik terpopuler pekan ini tak jauh-jauh dari hubungan wajib pajak dengan fiskus. Hal ini terlihat dari 2 berita yang mencatatkan jumlah pembaca terbanyak, periode 13-17 September 2021. Isu pertama adalah digencarkannya kembali praktik pengawasan berbasis kewilayahan oleh Ditjen Pajak (DJP). Otoritas, melalui KPP Pratama, mulai menerjunkan petugasnya untuk melakukan pengawasan langsung terhadap

Share This :
Standard

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

BANGLI, DDTCNews – Pemkab Bangli, Bali mengembangkan aplikasi yang memudahkan warganya melihat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 secara online. Sekretaris Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Dewa Gede Meranggi Adnyana mengatakan aplikasi Klik SPPT makin memudahkan warga melaksanakan kewajiban pajak daerah. Melalui aplikasi tersebut, warga tidak perlu mendatangi kantor BKPAD untuk mengetahui jumlah pajak

Share This :
Standard

Ditjen Pajak Diminta Gencar Periksa Influencer, Begini Respons Taxmin

JAKARTA, DDTCNews – Warganet di media sosial Twitter menyarankan Ditjen Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan terkait kepatuhan pajak para pemengaruh alias influencer. Seperti kita tahu, para influencer ini mendulang untung dari promosi yang dilakukan via akun media sosial. Akun @rendrasd menandai akun @DirjenPajakRI dalam cuitannya yang mengutip sebuah link berita tentang pemeriksaan kepatuhan pajak influencer di Filipina. Menurutnya, langkah

Share This :
Standard

Pegawai Kantor Pajak Mulai Terjun ke Lapangan, Simak Penjelasan DJP

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memastikan proses bisnis pengawasan berbasis kewilayahan sudah mulai dijalankan oleh KPP tingkat Pratama. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan eksekusi pengawasan berbasis kewilayahan khususnya petugas yang terjun ke lapangan disesuaikan dengan level PPKM yang berlaku. “Tergantung situasi dan kondisi. Serta level PPKM di wilayah kerja KPP

Share This :
Standard

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menjamin adanya fasilitas insentif pajak dan retribusi daerah bagi pelaku UMKM dan koperasi. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan insentif fiskal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. “Insentif misalnya berupa pengurangan atau keringanan pajak daerah, pengurangan atau keringanan retribusi daerah, serta

Share This :
Standard

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dipastikan Tidak Tambah Beban WP

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menegaskan opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tidak akan menambah beban wajib pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (16/9/2021). Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan skema opsen tidak menciptakan beban baru

Share This :
shape
shape2
Mulai Konsultasi
1
Butuh bantuan ?
Hallo,
Ada yang bisa kami bantu ?
Powered by