• Widi Prihartanadi
• November 14, 2026

Tarif penyusutan fiskal 2026 menentukan berapa besar biaya penyusutan harta usaha yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto saat menghitung Pajak Penghasilan (PPh) badan. Dasarnya adalah Pasal 11 Undang-Undang PPh sebagaimana diubah dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud yang diundangkan 17 Juli 2023. Menjelang tutup buku 2026, panduan ini merangkum kelompok harta, tarif, cara menghitung, dan hal yang perlu dicek sebelum SPT Tahunan Badan disusun.

Ringkasan Singkat

• Harta berwujud bukan bangunan dibagi menjadi empat kelompok dengan masa manfaat 4, 8, 16, dan 20 tahun.
• Metode yang boleh dipakai: garis lurus atau saldo menurun. Bangunan hanya boleh garis lurus.
• Bangunan permanen 20 tahun (5%), bangunan tidak permanen 10 tahun (10%).
• Penyusutan dimulai pada bulan pengeluaran, sehingga tahun pertama dihitung proporsional.
• Selisih antara penyusutan di pembukuan dan ketentuan pajak menjadi koreksi fiskal di SPT Tahunan.

Tabel Tarif Penyusutan Fiskal 2026 per Kelompok Harta

Tarif berikut mengacu pada Pasal 11 ayat (6) UU PPh dan masih berlaku pada tahun pajak 2026. Rincian jenis harta di setiap kelompok tercantum dalam lampiran PMK 72 Tahun 2023.

Tanah pada umumnya tidak disusutkan. Pengelompokan harta harus mengikuti jenis harta dalam lampiran PMK, bukan sekadar kebijakan internal perusahaan.

Pokok Aturan PMK 72 Tahun 2023 yang Perlu Diingat

PMK 72 Tahun 2023 mencabut PMK-96/PMK.03/2009, PMK-248/PMK.03/2008, dan PMK-249/PMK.03/2008. Beberapa pokok yang berpengaruh pada pembukuan 2026:

• Pilihan masa manfaat bangunan permanen. Wajib pajak dapat memilih masa manfaat 20 tahun atau masa manfaat sesuai pembukuannya, dengan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai tata cara dalam PMK. Untuk bangunan yang dimiliki sebelum tahun pajak 2022, batas pemberitahuannya adalah 30 April 2024.
• Biaya perbaikan besar yang menambah masa manfaat dikapitalisasi ke nilai sisa buku fiskal, lalu disusutkan untuk sisa masa manfaat.
• Penggantian asuransi. Selisih antara nilai sisa buku dan uang penggantian diakui sebagai penghasilan atau kerugian pada tahun terjadinya.
• Bidang usaha tertentu seperti kehutanan dan perkebunan tanaman keras memakai masa manfaat 20 tahun, sedangkan ternak memiliki kelompok tersendiri.

Cara Menghitung Penyusutan Fiskal: Contoh 2026

Misalkan PT Maju membeli mesin kelompok 2 seharga Rp240.000.000 pada April 2026. Karena penyusutan dimulai pada bulan pengeluaran, tahun 2026 dihitung 9 bulan (April sampai Desember).

Metode garis lurus (12,5%): penyusutan setahun Rp240.000.000 × 12,5% = Rp30.000.000. Penyusutan 2026 = 9/12 × Rp30.000.000 = Rp22.500.000. Tahun 2027 dan seterusnya Rp30.000.000 per tahun sampai nilai buku habis.

Metode saldo menurun (25%): penyusutan 2026 = Rp240.000.000 × 25% × 9/12 = Rp45.000.000. Nilai sisa buku awal 2027 menjadi Rp195.000.000, sehingga penyusutan 2027 = Rp195.000.000 × 25% = Rp48.750.000. Pada akhir masa manfaat, sisa nilai buku disusutkan sekaligus.

Bangunan permanen: gedung kantor senilai Rp1.200.000.000 disusutkan 5% per tahun, yaitu Rp60.000.000 per tahun selama 20 tahun bila memakai masa manfaat menurut aturan pajak.

Metode saldo menurun memberi beban lebih besar di awal, sehingga laba kena pajak tahun pertama lebih kecil. Pilihan metode sebaiknya disesuaikan dengan rencana usaha dan dipakai secara konsisten.

Penyusutan Komersial vs Fiskal dan Koreksi di SPT

Laporan keuangan komersial mengikuti standar akuntansi, sedangkan perhitungan pajak mengikuti UU PPh dan PMK. Bila perusahaan menyusutkan mobil selama 5 tahun di pembukuan, padahal menurut pajak termasuk kelompok 2 (8 tahun), beban penyusutan komersial lebih besar. Selisihnya menjadi koreksi fiskal positif yang menambah penghasilan kena pajak. Dengan tarif PPh badan umum 22%, kesalahan kecil di daftar aset dapat berujung pada kurang bayar beserta sanksinya.

Persiapan Sebelum SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2026

SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2026 disampaikan paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir, yaitu 30 April 2027 bagi tahun buku kalender, melalui Coretax DJP. Langkah yang disarankan sebelum tutup buku:

1. Cocokkan daftar aset tetap dengan bukti pembelian dan lokasi fisik aset.
2. Tetapkan kelompok setiap harta sesuai lampiran PMK 72 Tahun 2023.
3. Pastikan bulan perolehan tercatat benar, terutama aset yang dibeli menjelang akhir tahun.
4. Catat aset yang dijual, rusak, atau diasuransikan agar keuntungan atau kerugiannya diakui.
5. Siapkan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal sebagai lampiran SPT, lengkap dengan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan.

Bila pembukuan masih dicatat manual atau daftar aset belum lengkap, layanan jasa lapor SPT Tahunan Badan dan jasa pembukuan untuk Coretax dari PT Jasa Konsultan Keuangan dapat membantu menyusun daftar penyusutan fiskal dan rekonsiliasinya. Untuk UMKM, tersedia juga jasa laporan keuangan UMKM.

Tanya Jawab Tarif Penyusutan Fiskal 2026

Berapa tarif penyusutan fiskal 2026 untuk harta bukan bangunan?

Tarif garis lurus: kelompok 1 sebesar 25%, kelompok 2 sebesar 12,5%, kelompok 3 sebesar 6,25%, dan kelompok 4 sebesar 5% per tahun. Tarif saldo menurun: 50%, 25%, 12,5%, dan 10% sesuai Pasal 11 UU PPh dan PMK 72 Tahun 2023.

Berapa tarif penyusutan fiskal untuk bangunan?

Bangunan permanen disusutkan 5% per tahun dengan masa manfaat 20 tahun, dan bangunan tidak permanen 10% per tahun dengan masa manfaat 10 tahun. Bangunan hanya boleh memakai metode garis lurus.

Kapan penyusutan fiskal mulai dihitung?

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, sehingga tahun pertama dihitung secara proporsional sesuai jumlah bulan. Untuk bidang usaha tertentu seperti perkebunan, penyusutan dapat dimulai pada bulan produksi komersial.

Apakah penyusutan komersial boleh langsung dipakai di SPT Tahunan?

Tidak selalu. Bila masa manfaat atau metode di pembukuan berbeda dengan ketentuan pajak, selisihnya dicatat sebagai koreksi fiskal dalam SPT Tahunan PPh Badan agar laba kena pajak sesuai aturan.

Sumber: UU PPh Pasal 11 sebagaimana diubah UU 7/2021 (HPP); PMK 72 Tahun 2023; siaran pers DJP 1 Agustus 2023 (pajak.go.id). Informasi bersifat umum; penerapan pada kondisi perusahaan perlu dikonsultasikan.