Jenis-Jenis SPT Masa PPN dan Contohnya: Panduan Praktis untuk Pelaporan Pajak Bulanan

Super Admin
October 17, 2025

Era Digital, Pelaporan Pajak Semakin Praktis

Setiap pengusaha kena pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN setiap bulan.
Melalui sistem digital seperti e-Faktur dan DJP Online, pelaporan kini menjadi lebih mudah, cepat, dan aman — tanpa harus mengantre di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa SPT Masa PPN memiliki beberapa jenis, dan masing-masing digunakan sesuai dengan karakteristik transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.

Apa Itu SPT Masa PPN?

SPT Masa PPN adalah laporan pajak bulanan yang wajib disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan seluruh transaksi terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Laporan ini mencakup:

Pajak keluaran atas penyerahan barang/jasa kena pajak.
Pajak masukan atas pembelian barang/jasa kena pajak.
Hasil perhitungan lebih bayar atau kurang bayar PPN.

SPT Masa PPN dilaporkan setiap akhir masa pajak (bulan berikutnya) dan disampaikan secara elektronik melalui e-Faktur.

Dasar Hukum SPT Masa PPN

Kewajiban pelaporan SPT Masa PPN diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN (telah diubah terakhir dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021).
PER-03/PJ/2022 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN.
PMK Nomor 151/PMK.03/2013 yang mengatur tata cara pelaporan elektronik.

Dasar hukum ini menegaskan bahwa setiap PKP wajib melaporkan SPT Masa PPN secara tepat waktu dan benar, baik dalam kondisi ada transaksi maupun tidak.

Jenis-Jenis SPT Masa PPN dan Contohnya

Berikut jenis-jenis SPT Masa PPN yang perlu dipahami oleh setiap pelaku usaha 👇

🟦 1. SPT Masa PPN dengan Transaksi Penyerahan (Normal)

Ini adalah jenis SPT yang paling umum digunakan oleh PKP yang memiliki kegiatan usaha aktif setiap bulan.
Contoh:
PT Sinar Jaya melakukan penjualan jasa konsultasi senilai Rp100 juta (belum termasuk PPN 11%).
Maka, PT Sinar Jaya wajib:

Menerbitkan faktur pajak keluaran sebesar Rp11 juta.
Melaporkan transaksi tersebut dalam SPT Masa PPN bulan berjalan.

📌 Digunakan oleh: Pengusaha aktif yang rutin menjual barang/jasa kena pajak setiap bulan.

🟧 2. SPT Masa PPN Lebih Bayar

Jenis ini muncul apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran.
Contoh:
PT Maju Makmur membeli bahan baku dengan PPN Rp22 juta, namun hanya menjual produk dengan PPN Rp15 juta.
Selisih Rp7 juta menjadi lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta restitusi (pengembalian pajak).

📌 Digunakan oleh: PKP dengan aktivitas pembelian besar, misalnya sektor manufaktur atau ekspor.

🟩 3. SPT Masa PPN Kurang Bayar

Terjadi ketika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, sehingga wajib pajak harus menyetor kekurangan tersebut ke kas negara.
Contoh:
CV Nusantara menjual produk dengan PPN Rp20 juta, sementara PPN masukan hanya Rp10 juta.
Maka terdapat kekurangan Rp10 juta yang wajib disetor sebelum pelaporan SPT.

📌 Digunakan oleh: PKP dengan volume penjualan lebih tinggi dibandingkan pembelian dalam periode tertentu.

🟨 4. SPT Masa PPN Nihil (Tanpa Transaksi)

SPT Nihil dilaporkan apabila dalam satu masa pajak tidak ada transaksi kena pajak sama sekali.
Meskipun tidak ada kegiatan usaha, PKP tetap wajib melaporkan SPT Masa PPN.

📌 Digunakan oleh: PKP yang sedang tidak beroperasi sementara, baru berdiri, atau dalam proses perizinan.

🟪 5. SPT Pembetulan PPN (Revisi)

Jika ditemukan kesalahan dalam pelaporan SPT sebelumnya, PKP dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN.
Contoh:
Terdapat faktur pajak keluaran yang belum dilaporkan pada bulan sebelumnya. PKP wajib melakukan pembetulan dan melaporkannya kembali ke DJP.

📌 Digunakan oleh: PKP yang perlu memperbaiki data pelaporan, baik karena kesalahan input atau kelalaian.

Batas Waktu Pelaporan SPT Masa PPN

📆 Tanggal penting yang wajib diingat:

Batas penyetoran PPN: tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Batas pelaporan SPT Masa PPN: tanggal 20 bulan berikutnya.

Keterlambatan melaporkan akan dikenai sanksi administrasi sesuai Pasal 7 UU KUP, yaitu Rp500.000 per masa pajak.

Cara Praktis Melaporkan SPT Masa PPN Melalui e-Faktur

Login ke aplikasi e-Faktur DJP.
Input data pajak keluaran dan pajak masukan.
Lakukan validasi untuk memastikan tidak ada error.
Upload SPT Masa PPN ke sistem DJP.
Dapatkan BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) sebagai tanda sah pelaporan.

📌 Pastikan koneksi internet stabil dan sertifikat digital masih aktif sebelum proses upload.

Kesimpulan

Memahami jenis-jenis SPT Masa PPN sangat penting bagi pengusaha dan badan usaha di wilayah INDONESIA agar tidak salah dalam pelaporan pajak bulanan.

Dengan menggunakan sistem e-Faktur, seluruh proses menjadi lebih efisien, transparan, dan sesuai regulasi DJP.
Pelaporan pajak yang akurat bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga bentuk profesionalitas perusahaan.

Bersama

PT. Jasa Konsultan Keuangan
PT. Jasa Laporan keuangan
PT. BlockMoney Blockchain Indonesia

“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solutions

Bidang Usaha / jasa:
– ACCOUNTING Service
– Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service)
– Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent)
– KONSULTAN pajak (TAX Consultant)
– Studi Kelayakan (Feasibility Study)
– Projek Proposal / Media Pembiayaan
– Pembuatan PERUSAHAAN Baru
– Jasa Digital MARKETING (DIMA)
– Jasa Digital EKOSISTEM (DEKO)
– Jasa Digital EKONOMI (DEMI)
– 10 Peta Uang BLOCKCHAIN

Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0813 8070 0057 / 0811 1085 705

Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc:
jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
jasakonsultankeuangan.co.id