JAKARTA, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta kembali mengingatkan wajib pajak apabila surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun ini tidak lagi disampaikan dalam bentuk kertas. Bapenda DKI menyatakan SPPT PBB mulai tahun ini disampaikan secara elektronik melalui e-SPPT PBB, tidak dicetak dalam bentuk kertas dan disebarkan oleh
BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Lampung mampu mengumpulkan penerimaan senilai Rp53,69 miliar dari pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam 2 bulan terakhir. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung Adi Erlansyah mengatakan penerimaan tersebut berasal dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Bapenda akan terus menggancarkan sosialisasi. “Semaksimal mungkin
PADANG, DDTCNews – Wali Kota Padang, Sumatra Barat Hendri Septa meminta petugas pajak lapangan lebih aktif menjalankan tugasnya agar target pendapatan asli daerah (PAD) segera tercapai. Hendri mengatakan petugas pajak lapangan menjadi ujung tombak tercapainya target penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, petugas pajak harus dibekali dengan keterampilan yang baik agar penagihan pajak daerah lebih
SITUBONDO, DDTCNews – Pemkab Situbondo, Jawa Timur merilis data terkait dengan desa-desa yang sama sekali tidak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) selama 5 tahun terakhir ini. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Hariyadi Tedjo Laksono mengatakan sebanyak 15 desa dari total 132 desa di Kabupaten Situbondo sama sekali tidak
BADUNG, DDTCNews – Pemkab Badung, Bali akan fokus melakukan penagihan aktif atas piutang pajak sebagai bagian dari rencana rasionalisasi APBD 2021. Kepala Bappenda I Made Sutama mengatakan akan mengoptimalkan penagihan pajak, terutama dari beberapa jenis pajak untuk mengamankan penerimaan seperti pajak berbasis properti, pajak hotel, dan pajak restoran. “Kami akan kejar tunggakan-tunggakan lama. Misalnya, untuk
TANJUNG PINANG, DDTCNews – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad ingin memaksimalkan penggunaan platform digital dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di tengah pandemi Covid-19. Ansar mengatakan platform digital akan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Kebutuhan platform digital juga dinilai makin mendesak lantaran kegiatan masyarakat yang terbatas karena pandemi Covid-19 saat ini. “Platform digital memiliki
KEDIRI, DDTCNews – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur mengadakan undian hadiah bertajuk Kenyang Berhadiah Pajak Restoran Kota Kediri sebagai salah satu upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit mengatakan undian berhadiah tersebut merupakan cara pemkot memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, acara tersebut juga sebagai langkah membudayakan masyarakat tertib membayar pajak daerah. “Hal
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah melakukan evaluasi pemanfaatan 6 insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi Covid-19. Langkah pemerintah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (26/5/2021). Periode pemberian 6 insentif pajak yang diatur dalam PMK 9/2021 berakhir pada bulan depan. Kementerian Keuangan tengah melakukan evaluasi untuk menentukan diperpanjang atau tidaknya periode pemberian
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan tengah mengevaluasi pemberian sejumlah insentif pajak yang akan masa berlakunya akan berakhir pada Juni 2021. Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan realisasi pemanfaatan insentif pajak untuk dunia usaha sejauh ini telah sesuai dengan prediksi pemerintah. Evaluasi tersebut dibutuhkan untuk mengkaji diperlukan atau tidaknya perpanjangan periode pemberian insentif.
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh jajaran di Ditjen Pajak (DJP) tetap konsisten menjalankan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty beserta aturan turunannya. Sri Mulyani mengatakan pemerintah bersama DPR mengesahkan UU Pengampunan Pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Sejak disahkan pada 2016, sambungnya, tetap ada sejumlah konsekuensi yang harus dijalankan hingga