Category: Article

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

NIK Sebagai NPWP, Punya KTP Sudah Harus Bayar Pajak? Ini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews – Sesuai dengan ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Terkait dengan ketentuan tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat terkait dengan kewajiban pembayaran pajak ketika sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memuat NIK. Melalui unggahan di Instagram, Ditjen Pajak

Share This :
Standard

Integrasi NIK dan NPWP Diyakini Bakal Perbaiki Kesadaran Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah meyakini integrasi data nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bakal ampuh meningkatkan kesadaran pajak. Kebijakan integrasi NIK-NPWP ini dituangkan pemerintah melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Perpres 83/2021. Beleid Perpres 83/2021 secara khusus mengatur tentang penggunaan NIK dan NPWP untuk pelayanan publik. Sementara UU HPP memungkinkan

Share This :
Standard

Jangan Lewatkan! Pemutihan dan Kelonggaran PBB-P2 Diadakan Lagi

TENGGARONG, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur memberikan insentif pembebasan denda administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Totok Heru Subroto mengatakan insentif diberikan untuk mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak. Selain pemutihan denda, Bapenda juga memperpanjang masa jatuh tempo PBB-P2 dari 30 September menjadi 31 Desember

Share This :
Standard

Struktur Tarif Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi dalam UU HPP

Sumber:https://news.ddtc.co.id/struktur-tarif-pajak-penghasilan-wp-orang-pribadi-dalam-uu-hpp-33497   ” Selamat Datang di Masa Depan ” PT. Jasa Konsultan Keuangan Bidang Usaha / jasa : – Accounting Service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant) – Studi Kelayakan (Feasibility Study) – Projek Proposal / Media Pembiayaan –

Share This :
Standard

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Bakal Pakai Skema Online

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) berencana menggunakan skema online dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela wajib pajak yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan dengan skema pengajuan keikutsertaan secara online, wajib pajak akan dimudahkan. Pada saat bersamaan, skema tersebut akan mengurangi interaksi langsung antara petugas pajak dan wajib pajak. “Karena yang sifatnya itu

Share This :
Standard

Omzet Hingga Rp500 Juta WP OP UMKM Bebas Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki omzet sampai dengan Rp500 juta tidak dikenai pajak penghasilan (PPh). Ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (8/10/2021). Bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto

Share This :
Standard

NIK Jadi NPWP, Sri Mulyani Jamin Kerahasiaan Data Wajib Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah bakal mengintegrasikan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kebijakan ini dituangkan melalui pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Terkait kebijakan baru tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin kerahasiaan data wajib pajak meski NIK bakal terintegrasi dengan NPWP. Sri Mulyani mengatakan penggunaan NIK sebagai NPWP orang

Share This :
Standard

Pemda Tebar Hadiah untuk Wajib Pajak Patuh, dari Motor Hingga Televisi

PALANGKA RAYA, DDTCNews – Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah membagikan beragam hadiah kepada masyarakat. Pemkot ingin mengapresiasi masyarakat yang membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tepat waktu. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Aratuni Djaban mengatakan program undian berhadiah itu diharapkan dapat memotivasi masyarakat agar patuh membayar pajak. Hadiah

Share This :
Standard

DJP Beri Sanksi Teguran Jika PJAP Tidak Penuhi Ketentuan Ini

JAKARTA, DDTCNews – Sanksi teguran merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang bisa dikenakan Ditjen Pajak (DJP) terhadap Penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP). Sesuai dengan SE-48/PJ/2021, sanksi teguran dikenakan jika berdasarkan pada hasil pengawasan diketahui PJAP tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 12 PER-11/PJ/2019 s.t.d.d. PER-10/PJ/2020. Simak pula ‘Ini 4 Sanksi Administratif yang Bisa Dikenakan DJP Terhadap

Share This :
Standard

Banyak Temuan Kesalahan Administrasi Pajak, Pemprov Perlu Evaluasi

SEMARANG, DDTCNews – Komisi C DPRD Jawa Tengah memberi catatan kepada pemprov terkait masih munculnya kesalahan administrasi dalam tata kelola pajak kendaraan bermotor (PKB). Wakil Ketua Komisi C DPRD Sriyanto Saputro mengatakan kesalahan input data pada sistem Samsat Online menimbulkan temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) 2020. Kesalahan tersebut berasal dari tata kelola PKB di Jawa Tengah. “Dari

Share This :
shape
shape2