Category: Article

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Struktur Tarif Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi dalam UU HPP

Sumber:https://news.ddtc.co.id/struktur-tarif-pajak-penghasilan-wp-orang-pribadi-dalam-uu-hpp-33497   ” Selamat Datang di Masa Depan ” PT. Jasa Konsultan Keuangan Bidang Usaha / jasa : – Accounting Service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant) – Studi Kelayakan (Feasibility Study) – Projek Proposal / Media Pembiayaan –

Share This :
Standard

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Bakal Pakai Skema Online

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) berencana menggunakan skema online dalam pelaksanaan program pengungkapan sukarela wajib pajak yang diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan dengan skema pengajuan keikutsertaan secara online, wajib pajak akan dimudahkan. Pada saat bersamaan, skema tersebut akan mengurangi interaksi langsung antara petugas pajak dan wajib pajak. “Karena yang sifatnya itu

Share This :
Standard

Omzet Hingga Rp500 Juta WP OP UMKM Bebas Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki omzet sampai dengan Rp500 juta tidak dikenai pajak penghasilan (PPh). Ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (8/10/2021). Bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto

Share This :
Standard

NIK Jadi NPWP, Sri Mulyani Jamin Kerahasiaan Data Wajib Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah bakal mengintegrasikan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kebijakan ini dituangkan melalui pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Terkait kebijakan baru tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin kerahasiaan data wajib pajak meski NIK bakal terintegrasi dengan NPWP. Sri Mulyani mengatakan penggunaan NIK sebagai NPWP orang

Share This :
Standard

Pemda Tebar Hadiah untuk Wajib Pajak Patuh, dari Motor Hingga Televisi

PALANGKA RAYA, DDTCNews – Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah membagikan beragam hadiah kepada masyarakat. Pemkot ingin mengapresiasi masyarakat yang membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tepat waktu. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Aratuni Djaban mengatakan program undian berhadiah itu diharapkan dapat memotivasi masyarakat agar patuh membayar pajak. Hadiah

Share This :
Standard

DJP Beri Sanksi Teguran Jika PJAP Tidak Penuhi Ketentuan Ini

JAKARTA, DDTCNews – Sanksi teguran merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang bisa dikenakan Ditjen Pajak (DJP) terhadap Penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP). Sesuai dengan SE-48/PJ/2021, sanksi teguran dikenakan jika berdasarkan pada hasil pengawasan diketahui PJAP tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 12 PER-11/PJ/2019 s.t.d.d. PER-10/PJ/2020. Simak pula ‘Ini 4 Sanksi Administratif yang Bisa Dikenakan DJP Terhadap

Share This :
Standard

Banyak Temuan Kesalahan Administrasi Pajak, Pemprov Perlu Evaluasi

SEMARANG, DDTCNews – Komisi C DPRD Jawa Tengah memberi catatan kepada pemprov terkait masih munculnya kesalahan administrasi dalam tata kelola pajak kendaraan bermotor (PKB). Wakil Ketua Komisi C DPRD Sriyanto Saputro mengatakan kesalahan input data pada sistem Samsat Online menimbulkan temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) 2020. Kesalahan tersebut berasal dari tata kelola PKB di Jawa Tengah. “Dari

Share This :
Standard

Camat dan Lurah Ikut Terjun Tagih Pajak, Penerimaan PBB Lampaui Target

PALEMBANG, DDTCNews – Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan berhasil mencatatkan realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) sejumlah Rp229,1 miliar per 1 Oktober 2021. Angka tersebut setara 101,85% dari target awal senilai Rp225 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Sulaiman Amin mengatakan penerimaan PBB bisa melampau target karena program jemput bola yang gencar dilakukan. Menurutnya,

Share This :
Standard

Soal Kewajiban Pencantuman NIK dan NPWP, Begini Kata DJP

JAKARTA, DDTCNews – Pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pelayanan publik akan memperkuat basis data yang dimiliki Ditjen Pajak (DJP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (5/10/2021). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pencantuman NIK dan NPWP dalam pemberian pelayanan

Share This :
Standard

Ini 4 Sanksi Administratif yang Bisa Dikenakan DJP Terhadap PJAP

JAKARTA, DDTCNews – Penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) bisa mendapatkan sanksi administratif jika tidak memenuhi persyaratan serta kewajiban dan larangan yang telah ditentukan. Ketentuan persyaratan yang dimaksud telah tertuang dalam Pasal 3 PER-11/PJ/2019 s.t.d.d. PER-10/PJ/2020. Sementara ketentuan kewajiban dan larangan telah diatur dalam Pasal 12 PER-11/PJ/2019 s.t.d.d. PER-10/PJ/2020. Sesuai dengan SE-48/PJ/2021, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ditjen Pajak (DJP) membuat nota

Share This :
shape
shape2
Mulai Konsultasi
1
Butuh bantuan ?
Hallo,
Ada yang bisa kami bantu ?
Powered by