Category: Article

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Laporkan Realisasi Repatriasi PPS via “On-line”

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengajak Wajib Pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk segera laporkan realisasi repatriasi atau investasi secara on-line melalui aplikasi e-Reporting PPS. Sebab batas waktu penyampaian realisasi itu paling lambat 31 Mei 2023. “Aplikasi e-Reporting PPS diakses secara on-line melalui pajak.go.id. Batas waktu pelaporan untuk tahun pertama ini telah diperpanjang sehingga dapat dilakukan sampai dengan 31 Mei

Share This :
Standard

DJP Tunjuk 4 Pelaku Usaha PMSE Baru

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tunjuk 4 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) baru sebagai pemungut Pertambahan Nilai (PPN), yaitu Agoda Company Pte Ltd, Tencent Music Entertainment Hong Kong, Supercell Oy, dan WPEngine Inc. Dengan demikian, hingga 30 April 2023, sudah ada 148 pelaku usaha PMSE. Dari total itu, 129 pelaku PMSE telah menyetorkan PPN sebesar Rp 12,2 triliun

Share This :
Standard

“Peningkatan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Korporasi Meningkat Tipis dan Mendorong Peningkatan Penerimaan Negara”

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, termasuk melalui pemeriksaan dan peningkatan kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperkuat pengawasan terhadap pelaporan SPT Tahunan Korporasi, yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Menurut Direktur Jenderal Pajak, peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Korporasi telah terjadi

Share This :
Standard

Ketentuan Pelaporan WP Badan Perseroan Terbuka

Pemerintah memberikan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak perseroan yang berbentuk perseroan terbuka (Tbk). Namun, Wajib Pajak (WP) kriteria ini harus melampirkan laporan bulanan maupun kepemilikan saham. Selengkapnya, Pajak.com akan mengulasnya lebih detail berdasarkan regulasi terbaru mengenai ketentuan pelaporan WP Badan Perseroan Terbuka yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Siapa itu Wajib

Share This :
Standard

Memanfaatkan P3B, Bagaimana Cara Hitung PPh WNA?

Perusahaan multinasional yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia biasanya mempekerjakan Warga Negara Asing (WNA) untuk ditempatkan sebagai pekerja ahli dan posisi strategis lainnya. Menurut aturan perpajakan dalam yurisdiksi Indonesia, jika WNA telah bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun dan memperoleh penghasilan, maka dapat dikenakan pajak. Dalam aturan yang berlaku

Share This :
Standard

Ilustrasi Kewajiban Kreditur atas Penyerahan AYDA

Pemerintah telah menetapkan bahwa penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA) oleh kreditur kepada pembeli agunan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1 persen terhitung mulai 1 Mei 2023. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih Oleh Kreditur Kepada Pembeli

Share This :
Standard

selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah.

PT. JASA KONSULTAN KEUANGAN mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H. Semoga hari yang suci ini dapat menjadikan kita semua pribadi yang beriman, kreatif, produktif, dan agamis. Bersama PT. Jasa Konsultan Keuangan PT. Jasa Laporan keuangan PT. BlockMoney Blockchain Indonesia “Selamat Datang di Masa Depan” Smart Way to Accounting Solutions Bidang Usaha

Share This :
Standard

Perpanjangan Waktu Pelaporan SPT Tahunan Tak Asal Diberikan

Kali ini, Pak Jaka dibantu oleh Tax Compliance & Audit Assistant Manager TaxPrime Eneng Shopuroh untuk menjawab pertanyaan mengenai perpanjangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) badan. Dalam hal ini Eneng menekankan bahwa perpanjangan waktu pelaporan tidak asal diberikan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib Pajak harus memenuhi kriteria tertentu sekaligus mengikuti mekanisme

Share This :
Standard

Rasio Pajak RI Salah Satu yang Terendah di Asean, Apa Dampaknya?

Rasio pajak di Indonesia menjadi salah satu yang terendah di kawasan Asia Tenggara atau Asean dan tertinggal dari Thailand dan Malaysia.  Hal itu disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa pada pekan lalu. Hal ini mengacu pada rasio pajak Indonesia yang bertengger di level 10,4 persen pada 2022. Perolehan tersebut naik dari tahun 2021 yang mencapai

Share This :
Standard

Provisio Consulting: Pra-SP2DK Terbit, KPP Sebaiknya Konseling WP

Kementerian keuangan akan mengevaluasi penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK) karena kerap dianggap sebagai hal yang menakutkan bagi Wajib Pajak. Merespons hal itu, Associate Manager Corporate Tax Division Provisio Consulting Sani Lastian berpandangan, evaluasi yang perlu dilakukan adalah upaya account representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan konseling dengan WP atau

Share This :
shape
shape2
Mulai Konsultasi
1
Butuh bantuan ?
Hallo,
Ada yang bisa kami bantu ?
Powered by