AGUS Edy merupakan salah satu pelaku usaha yang merasakan dampak pahitnya pandemi Covid-19. Pemilik restoran Lamun Ombak di Medan tersebut mengaku pendapatan usaha atau omzet tergerus hingga 30-40%. “Sebelum corona, pengunjung banyak, wisatawan banyak, semua ramai lah. Sekarang, wisatawan enggak ada yang masuk, lokal aja yang masuk. Mahasiswa juga bahkan enggak ada. Libur begitu,” katanya dalam
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak penerima insentif pajak pada masa pandemi Covid-19. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (30/11/2021). Berdasarkan pada informasi dalam Laporan APBN Kita edisi November 2021, Ditjen Pajak menyadari isu pengawasan pemanfaatan insentif cukup krusial. Untuk merespons hal ini, DJP memperbaiki
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak harus cermat dalam memperlakukan transaksi sewa untuk kepentingan penghitungan pajak. Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh II Ditjen Pajak (DJP) Ilmianto Himawan menerangkan ada perbedaan dalam mengidentifikasi sewa antara PSAK 73 dan ketentuan pajak. Dengan demikian, bisa jadi suatu kontrak bisa dianggap mengandung sewa berdasarkan PSAK 73 tapi tidak
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan jurus yang mereka siapkan untuk menekan sengketa pajak. Ada 4 langkah yang menyasar 4 proses bisnis utama DJP. Direktur Keberatan dan Banding DJP Wansepta Nirwanda mengatakan upaya untuk menekan sengketa yang berlaku pada keberatan dan banding terdiri dari 4 program. Pertama, peningkatan kapasitas dan kompetensi fiskus. “Dari sisi SDM,
JAKARTA, DDTCNews – Keputusan pemerintah untuk memangkas tarif PPh final atau bunga obligasi ternyata memberikan dampak terhadap realisasi PPh final yang diterima oleh pemerintah. Kementerian Keuangan mencatat realisasi PPh final sepanjang Januari-Oktober 2021 terkontraksi hingga minus 1,1% dari periode yang sama tahun lalu. Khusus pada Oktober, realisasi penerimaan PPh final turun 18,1%. “PPh final terkontraksi
GIANYAR, DDTCNews – Puluhan ribu wajib pajak di Kabupaten Gianyar, Bali telah memanfaatkan insentif pajak kendaraan bermotor (PKB). Kepala UPTD Samsat Gianyar Anak Agung Rai Sugiartha mengatakan sebanyak 36.400 wajib pajak sudah melunasi tunggakan PKB. Total angka tersebut berasal dari tunggakan pembayaran PKB mobil dan motor sampai dengan 10 tahun. “Ada 36.400 unit kendaraan yang
“Jasamu selalu kami kenang, Bung Tomo. Perjuanganmu kami lanjutkan. Selamat Hari Pahlawan 10 November.” ” Selamat Datang di Masa Depan ” PT. Jasa Konsultan Keuangan Bidang Usaha / jasa : – Accounting Service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant)
“Jasamu selalu kami kenang, Perjuanganmu kami lanjutkan. Selamat Hari Pahlawan 10 November.” ” Selamat Datang di Masa Depan ” PT. Jasa Konsultan Keuangan Bidang Usaha / jasa : – Accounting Service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant) –
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) tetap melakukan penelitian terhadap pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang mengajukan restitusi PPN dipercepat PMK 9/2021 s.t.d.t.d PMK 149/2021. Merujuk pada lampiran Surat Edaran Dirjen Pajak SE-44/PJ/2021, fungsional penyuluh pajak atau fungsional asisten penyuluh pajak akan melakukan penelitian untuk pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak bagi PKP berisiko
WASHINGTON, DDTCNews – Belum lama sejak non-fungible tokens (NFT) mulai digandrungi masyarakat, pemerintah Amerika Serikat (AS) sudah meliriknya sebagai potensi penerimaan baru. Melalui undang-undang (UU) infrastrukstur H.R.3684, pialang kripto wajib untuk melaporkan kegiatan jual, beli, maupun produksi kripto pada otoritas pajak Amerika Serikat (IRS). Akuntan Publik James Yuchum menjelaskan dampak aturan ini bagi NFT melalui cuitan akun