Author: Super Admin

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Cara Hitung PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan Baru

Sumber:https://news.ddtc.co.id/cara-hitung-pph-pasal-25-untuk-wajib-pajak-badan-baru-27173 “Selamat datang di Masa Depan” PT. Jasa Laporan Keuangan Indonesia Bidang Usaha / jasa : – Accounting Service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant) – Studi Kelayakan (Feasibility Study) – Projek Proposal / Media Pembiayaan – Pembuatan Perusahaan

Share This :
Standard

Pemerintah Rombak Aturan Soal Imbalan

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memperjelas ketentuan tata cara pemberian imbalan bunga melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Pemerintah merombak skema pemberian imbalan bunga mengikuti ketentuan dalam UU Cipta Kerja dengan menghapus Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 PP No. 74/2011tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. RPP tersebut

Share This :
Standard

Solusi membuka usaha tanpa harus mengeluarkan modal.

*BUTUH MODAL UNTUK USAHA?* Kami dari PT Jasa Konsultan Keuangan akan membantu jalur alternatif keperluan bapak Ibu tersebut, tanpa jaminan dan tanpa bunga. Ikuti Penjelasannya dalam acara Zoom Meeting Gratis kami, Jumat 22 Januari 2021, Jam 20.00-21.00 WIB. *Strategi Memiliki Perusahaan Pendanaan sendiri dimodali Investor untuk Keperluan modal usaha Bapak/Ibu* Sudah ada beberapa alumni kami

Share This :
Standard

Bencana Alam Awal 2021, DJP Susun Relaksasi Administrasi Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) tengah menyiapkan payung hukum yang memuat relaksasi administrasi untuk wajib pajak yang terdampak bencana alam pada awal 2021. Langkah otoritas tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (21/1/2021). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas tengah menyusun payung hukum yang

Share This :

Mendorong Transparansi Pajak melalui Kerjasama Pajak Global

FENOMENA penghindaran dan penggelapan pajak telah cukup lama menjadi diskursus publik di tingkat global. Berdasakan laporan Global Financial Integrity (2019), di Indonesia, fenomena tersebut menyebabkan adanya penerimaan pajak yang tidak terpungut berjumlah sekitar USD6,5 miliar atau setara dengan 6% dari nilai total penerimaan negara pada 2016. Indonesia juga masuk dalam sepuluh besar negara dengan ketimpangan

Share This :
Standard

Bayar PBB-P2 di 4 Daerah Ini Kini Bisa Lewat Aplikasi Gojek

MATARAM, DDTCNews – Masyarakat di empat kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini bisa menikmati fasilitas membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) lewat aplikasi Gojek. Senior Vice President Sales Gopay Arno Tse mengatakan pembayaran PBB-P2 di NTB melalui fitur Go Tagihan di aplikasi Gojek berlaku untuk wilayah administrasi Kota Mataram, Kabupaten Dompu, Kota

Share This :
Standard

Deadline Hari Ini! Jangan Telat Lapor SPT Masa PPh Pasal 21

JAKARTA, DDTCNews – Batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 Desember 2020 jatuh pada hari ini, Rabu (20/1/2021). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional. Ditjen Pajak (DJP) mengatakan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember tetap harus disampaikan walaupun nihil. SPT tersebut disampaikan oleh kantor pemberi kerja untuk melaporkan PPh

Share This :
Standard

Jago IT & Ingin Buat Pengaruh di Perpajakan Bareng DDTC? Cek Info Ini

PERKEMBANGAN teknologi informasi yang sangat cepat telah berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali bidang perpajakan. Berpengalaman lebih dari 13 tahun, kini DDTC siap untuk meningkatkan kontribusinya di dalam industri perpajakan di Indonesia melalui transformasi digital. Dengan akumulasi dari hasil riset dan data yang dimiliki, DDTC ingin menyediakan suatu layanan solusi perpajakan terpadu yang

Share This :
Standard

Berbelit-Belit, RUU Pajak Lingkungan Dikritik

PARIS, DDTCNews – Rancangan undang-undang pajak lingkungan yang dirilis pada Januari 2021 dikritik karena dinilai tidak progresif dalam merespons perubahan iklim. LSM Climate Action Network (CAN) menilai RUU pajak lingkungan gagal mengakomodasi usulan Citizens Convention on Climate—kelompok yang terdiri atas 150 orang—untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 40% pada 2030. “RUU terkait dengan iklim

Share This :
Standard

Sanksi Denda Telat Lapor SPT Tidak Dikenakan untuk Wajib Pajak Ini

JAKARTA, DDTCNews – Setidaknya ada kelompok 8 wajib pajak yang tidak akan mendapat sanksi administrasi berupa denda jika terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (19/1/2021). Berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), penyampaian SPT yang terlambat akan dikenai

Share This :
shape
shape2
Mulai Konsultasi
1
Butuh bantuan ?
Hallo,
Ada yang bisa kami bantu ?
Powered by