Big data analytics sistem perpajakan Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin masif mendorong berbagai kegiatan masyarakat dilakukan melalui sistem. Produksi data dilakukan dalam skala yang semakin besar dan beragam, serta terus menerus dari waktu ke waktu. Sistem database management system (DBMS) yang sudah ada tidak cukup mampu menampung data yang semakin berlimpah untuk kepentingan yang besar.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 1 angka 23, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Dalam hal ini terdapat istilah faktur pajak pengganti dan faktur pajak batal. Apa bedanya? Pajak.com akan mengulasnya berdasarkan peraturan
Pemerintah melalui Bank Indonesia mendorong kenaikan bunga deposito untuk menarik investor. Hal ini dijalankan BI melalui negosiasi dengan industri perbankan. Namun, menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani, upaya BI tersebut tidak menyelesaikan masalah. Pasalnya para investor masih merasa khawatir dengan kondisi rupiah yang masih fluktuatif. Indef pun menyarankan agar
Saat membeli kendaraan bermotor, umumnya pemilik kendaraan harus menanggung sejumlah biaya kendaraan yang dibayarkan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah. Misalnya, kewajiban pajak tahunan kendaraan, biaya pajak lima tahunan kendaraan, biaya ganti pelat kendaraan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Nah, apa yang dimaksud dengan SWDKLLJ dan apa manfaatnya? SWDKLJJ merupakan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka kesempatan bagi mahasiswa, perorangan, kelompok, maupun badan/lembaga untuk mengajukan izin penelitian dalam ruang lingkup perpajakan. Jika riset berizin, peneliti akan mendapat kelengkapan data dan administrasi yang mendukung kualitas dari penelitian itu. Lantas, bagaimana cara mengajukan izin riset perpajakan di DJP secara on-line? Pajak.com akan mengulasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apa
Pengajuan penelitian di bidang perpajakan kepada Ditjen Pajak dapat dilakukan secara daring dengan sejumlah persyaratan yang mudah dan sederhana. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan membuka kesempatan bagi mahasiswa, perorangan, kelompok, maupun badan/lembaga untuk mengajukan izin penelitian dalam ruang lingkup perpajakan. Penelitian tersebut di antaranya mencakup untuk penyusunan skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah, riset tertentu,
DPR dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) pada 7 Oktober 2021, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Dalam omnibus law tersebut, terdapat klaster Pajak Penghasilan (PPh) yang memuat substansi tentang tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan Perseroan Terbuka atau go public. Seperti apakah tarifnya? Untuk diketahui, perseroan terbuka (Tbk) merupakan
Di saat Indonesia dihantam badai pandemi COVID-19 atau krisis global, pemerintah berupaya menerapkan beragam kebijakan fiskal, salah satunya memberikan insentif perpajakan. Secara umum, kebijakan fiskal didefinisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan perekonomian dalam suatu negara. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur segala pendapatan dan pengeluaran negara. Secara lebih komprehensif, Pajak.com akan mengulasnya berdasarkan pelbagai referensi. Apa
“Tugas kita sebagai penerus bangsa adalah meneruskan cita-cita dari para pejuang di masa lampau bahwasanya Indonesia akan jadi negara yang kuat dan mampu bersaing di kancah internasional. Selamat Hari Pahlawan.” Bersama PT. Jasa Konsultan Keuangan PT. Jasa Laporan keuangan PT. BlockMoney Blockchain Indonesia “Selamat Datang di Masa Depan” Smart Way to Accounting Solutions Bidang Usaha
Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan dan melaporkan pajak-pajak yang terutang. Untuk memastikan hak dan kewajiban pajak masyarakat dijalankan sesuai dengan ketentuan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan fungsi pengawasan dan pemeriksaan. Apabila berdasarkan hasil pengawasan atau pemeriksaan ditemukan data atau keterangan telah