Author: Widi Prihartanadi

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Standard

Pemprov Bidik Setoran Pajak Kendaraan 2021 Capai Rp1 Triliun

SAMARINDA, DDTCNews – Pemprov Kalimantan Timur menargetkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) senilai Rp1 triliun pada 2021, atau naik 20% dari target yang ditetapkan tahun ini. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati mengatakan optimistis target penerimaan PKB tahun depan bisa tercapai mengingat kepatuhan masyarakat membayar pajak makin baik. “Sebagaimana yang disampaikan Gubernur bahwa masyarakat

Share This :
Standard

Sedang Digugat Otoritas Pajak, Facebook Tutup 3 Perusahaan Afiliasi

WASHINGTON, DDTCNews – Facebook memutuskan untuk menutup tiga perusahaan terafiliasi di Irlandia di tengah gugatan sengketa pajak yang diajukan oleh Internal Revenue Service (IRS) kepada korporasi sosial media tersebut. Dengan dilikuidasinya tiga perusahaan terafiliasi di Irlandia tersebut, Facebook akan merepatriasi seluruh intellectual propertyyang selama ini dipegang oleh perusahaan terafiliasinya di Irlandia tersebut. “Intellectual property yang terkait dengan

Share This :
Standard

Kecuali Pejabat, Warga Asing Dilarang Masuk RI Mulai 1 Januari 2021

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memutuskan melarang warga negara asing (WNA) masuk ke wilayah Indonesia mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2021. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kebijakan itu untuk menyikapi munculnya varian baru dari Covid-19 di Inggris. Menurutnya, Satgas Penanganan Covid-19 akan merilis surat edaran mengenai kebijakan tersebut. “Rapat kabinet terbatas 28

Share This :
Standard

Tahun Depan, Otoritas Mulai Pungut Pajak Google

MADRID, DDTCNews – Pemerintah Spanyol akan mengenalkan jenis pungutan baru dalam bentuk pajak layanan digital atau digital services tax (DST) pada tahun fiskal 2021. Pungutan yang populer dengan sebutan ‘Pajak Google’ ini efektif berlaku pada April 2021. Pemerintah berharap pajak digital tersebut dapat menjadi sumber penerimaan baru bagi anggaran negara melalui perubahan kebijakan pajak. Selain itu, otoritas

Share This :
Standard

Pengusaha Minta Impor Vaksin Covid-19 untuk Karyawan Bebas Pajak

MANILA, DDTCNews – Pengusaha swasta meminta Pemerintah Filipina untuk dapat memberikan izin impor vaksin Covid-19 secara langsung serta membebaskannya dari pungutan pajak. Presiden Perusahaan Jaringan Listrik Nasional Filipina (National Grid Corp. of the Philippines/NGCP) Anthony Almeda mengatakan pemerintah perlu mengesahkan undang-undang yang mendorong sektor swasta memberikan vaksin kepada karyawan. Menurutnya, vaksin Covid-19 menjadi faktor penting

Share This :
Standard

Genjot Penerimaan Pajak, Aplikasi e-Ponti Diluncurkan

PONTIANAK, DDTCNews – Pemkot Pontianak, Kalimantan Barat, meluncurkan aplikasi Pajak Online Terintegrasi Elektronik atau e-ponti sebagai upaya untuk memacu setoran pajak daerah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan aplikasi e-ponti tersebut akan mempermudah wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari proses pendaftaran hingga pembayaran pajak. “Diharapkan dengan aplikasi tersebut akan mendapatkan kemudahan, transparansi, dan

Share This :
Standard

Otoritas Siapkan Aplikasi Khusus untuk Bayar Pajak Properti

PHNOM PENH, DDTCNews – Departemen Umum Perpajakan (General Department of Taxation/GDT) Kamboja menyiapkan aplikasi khusus untuk membayar pajak properti guna memudahkan pembayaran pajak masyarakat. Dirjen Pajak Kamboja Kong Vibol mengatakan otoritas telah mengembangkan aplikasi pajak properti, meski belum merilis aplikasi tersebut ke masyarakat. Selain memudahkan wajib pajak, aplikasi itu juga membantu petugas pajak dalam mendata

Share This :
Standard

Meninjau Kemudahan Pajak di Negara-Negara APEC

ASIA-Pasific Economic Cooperation (APEC) pada tahun 2020 merilis “Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies” yang mengupas iklim investasi di masing-masing negara yang bersangkutan. Iklim investasi dilihat dari sisi kemudahan berusaha, pembayaran pajak, ekspor-impor, pinjaman, kontrak, ketenagakerjaan, hingga perlindungan terhadap para investor di negara-negara APEC. Tabel berikut secara khusus memperlihatkan skor maupun peringkat

Share This :
shape
shape2
Mulai Konsultasi
1
Butuh bantuan ?
Hallo,
Ada yang bisa kami bantu ?
Powered by