Jawaban singkat: SPT Tahunan PPh Badan wajib dilampiri laporan keuangan berupa neraca (laporan posisi keuangan) dan laporan laba rugi, sesuai Pasal 4 ayat (4) UU KUP. Di Coretax, angka kedua laporan itu diisikan ke formulir induk dan Lampiran 1 (rekonsiliasi laporan keuangan) sesuai sektor usaha, ditambah lampiran lain seperti penyusutan fiskal dan data pengurus bila ada.
Pertanyaan ini makin sering muncul sejak pelaporan SPT Tahunan Badan pindah ke Coretax DJP. Banyak direktur PT dan CV kaget karena sistem meminta data laporan keuangan per pos, bukan sekadar unggah berkas. Berikut penjelasan dari sumber resmi Direktorat Jenderal Pajak, langkah persiapan, dan contoh kasus.
Dasar Aturan: Laporan Keuangan sebagai Lampiran Wajib
Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menetapkan bahwa SPT wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Semua badan usaha (PT, CV, firma, koperasi, yayasan) termasuk wajib pembukuan menurut Pasal 28 UU KUP.
Batas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak (Pasal 3 ayat (3) UU KUP). Untuk tahun buku Januari–Desember 2026, artinya paling lambat 30 April 2027.
Apa Saja yang Diminta Coretax
Panduan Coretaxpedia di pajak.go.id menyebut dokumen yang perlu disiapkan sebelum melapor SPT Tahunan Badan:
- Laporan posisi keuangan (neraca) akhir tahun.
- Laporan laba rugi satu tahun pajak.
- Bukti pemotongan/pemungutan PPh yang menjadi kredit pajak.
- Dokumen pendukung lain yang diperlukan, misalnya daftar aset tetap.
Di formulir induk bagian informasi laporan keuangan, perusahaan memilih sektor usaha. Pilihan ini menentukan jenis Lampiran 1 (rekonsiliasi laporan keuangan) yang wajib diisi. Sistem juga menanyakan apakah laporan keuangan diperiksa akuntan publik; bila ya, perusahaan mengisi opini dan NPWP kantor akuntan publik. Bila ada penyusutan atau amortisasi fiskal, Lampiran 9 ikut diisi, begitu pula lampiran data pengurus.
Kami juga menyarankan menyimpan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dokumen ini membantu menjelaskan angka saat ada permintaan keterangan dari kantor pajak, bank, atau calon mitra.
Langkah Menyiapkan Lampiran Laporan Keuangan
- Tutup buku per 31 Desember. Pastikan saldo kas dan bank cocok dengan rekening koran.
- Buat jurnal penyesuaian. Penyusutan, beban yang masih harus dibayar, piutang ragu-ragu, dan persediaan akhir.
- Susun neraca dan laba rugi komersial. Gunakan pos yang mudah dipetakan ke akun Lampiran 1 sesuai sektor usaha.
- Lakukan rekonsiliasi fiskal. Pisahkan biaya yang tidak boleh dikurangkan dan hitung penyusutan fiskal per kelompok harta.
- Cocokkan dengan data Coretax. Peredaran usaha dibandingkan dengan faktur keluaran; kredit pajak dibandingkan dengan bukti potong yang tampil di sistem.
- Isi dan periksa ulang sebelum kirim. Mulai dari formulir induk, lalu lampiran, kemudian bayar kurang bayar bila ada.
Contoh Kasus
Sebuah CV distributor alat tulis di Jakarta Timur mencatat penjualan Rp6,2 miliar sepanjang 2026. Pembukuan bulanannya hanya berupa catatan kas, tanpa daftar aset dan tanpa jurnal penyesuaian. Saat mencoba mengisi Lampiran 1 di Coretax, angka persediaan dan penyusutan kosong, sehingga laba fiskal tidak bisa dihitung. Setelah pembukuan dirapikan, terlihat ada dua kendaraan operasional yang belum disusutkan dan faktur keluaran Desember yang belum dicatat sebagai penjualan. Kedua temuan itu diperbaiki sebelum SPT dikirim, sehingga angka di neraca, laba rugi, dan data faktur di Coretax saling cocok.
Butuh bantuan menyusun lampiran dan melaporkan SPT badan? Lihat jasa lapor SPT Tahunan Badan. Agar tutup buku tidak menumpuk di akhir tahun, gunakan jasa pembukuan bulanan Jakarta dari PT Jasa Konsultan Keuangan.
Pertanyaan Terkait
Metode pembukuan di Coretax diisi apa?
Badan usaha memilih pembukuan, karena PT, CV, dan badan lain wajib menyelenggarakan pembukuan. Orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun boleh memilih pencatatan dan memakai norma penghitungan, dengan memberitahukannya melalui Coretax.
Apa yang dimaksud dengan pembukuan dalam pajak?
Menurut UU KUP, pembukuan adalah proses pencatatan teratur untuk mengumpulkan data harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak.
Kepada siapa wajib pajak mengajukan izin untuk menyelenggarakan pembukuan?
Pembukuan pada dasarnya diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan mata uang rupiah tanpa perlu izin. Izin baru diperlukan bila perusahaan ingin memakai bahasa asing dan mata uang dolar Amerika Serikat; izin itu dari Menteri Keuangan dan diajukan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
Apakah laporan keuangan untuk SPT harus diperiksa akuntan publik?
UU KUP tidak mewajibkan semua laporan keuangan diperiksa akuntan publik. Coretax hanya menanyakan statusnya. Kewajiban pemeriksaan bisa datang dari aturan lain, misalnya ketentuan perseroan untuk perusahaan tertentu, atau dari permintaan bank dan pemberi proyek.
Sumber resmi: UU KUP Pasal 1, 3, 4, dan 28 (pajak.go.id); Coretaxpedia “Lapor SPT Tahunan Badan” (pajak.go.id). Ketentuan dapat berubah; periksa pengumuman terbaru DJP sebelum melapor.

Bersama
PT. Jasa Konsultan Keuangan –
PT. Jasa Laporan Keuangan
PT. BlockMoney BlockChain Indonesia

“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solution — Cara Cerdas untuk Solusi Akuntansi
Bidang Usaha / Jasa — AKUNTANSI Melayani:
- Jasa Accounting Service dan Penyusunan Laporan Keuangan
- Peningkatan Profit Bisnis
- Pemeriksaan Pengelolaan (Manajemen Keuangan dan Akuntansi, Uji Tuntas)
- Konsultan Pajak
- Studi Kelayakan
- Proposal Proyek / Media Pembiayaan
- Pembuatan Perusahaan Baru
- Jasa Digital Pemasaran (DIMA)
- Jasa Digital Ekosistem (DEKO)
- Jasa Digital Ekonomi (DEMI)
- 10 Peta Uang BLOCKCHAIN
Hubungi:
Widi Prihartanadi — WhatsApp 0877 0070 0705
Tuti Alawiyah (PIC Layanan) — WhatsApp 0811 808 5705
Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc: jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
Alamat Kantor:
PT. Jasa Konsultan Keuangan — Gedung Patra Jasa Office Tower Lt. 17 Ruang 1704, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.
Kantor Jakarta Timur: Jl. Inspeksi Kalimalang No. 97, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
Google Maps:
https://g.page/jasa-konsultan-keuangan-jakarta?share
PT JASA KONSULTAN KEUANGAN INDONESIA — https://share.google/M8r6zSr1bYax6bUEj
Situs web:
https://jasakonsultankeuangan.co.id/
https://blockmoney.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.com/
https://sumberrayadatasolusi.co.id/
https://jejaringlayanankeuangan.co.id/
https://skkpindotama.co.id/
https://mmpn.co.id/
https://marineconstruction.co.id/
Media sosial:
YouTube: https://youtube.com/@jasakonsultankeuangan2387
Instagram: https://www.instagram.com/p/B5RzPj4pVSi/
X/Twitter: https://twitter.com/pt_jkk
Facebook: https://www.facebook.com/JasaKonsultanKeuanganIndonesia
LinkedIn: https://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b
Digital EKOSISTEM (DEKO) — Web KOMUNITAS (WebKom) PT JKK DIGITAL: Platform komunitas korporat BLOCKCHAIN industri keuangan.
#JasaKonsultanKeuangan #BlockMoney #JasaLaporanKeuangan #JasaKonsultanPajak #JasaMarketingDigital #JejaringLayananKeuanganIndonesia #JKKInspirasi #JKKMotivasi #JKKDigital #JKKGroup #SumberRayaDataSolusi #SatuanKomandoKesejahteraanPrajuritIndotama #BlockMoneyIndonesia #MarineConstruction #MitraMajuPerkasaNusantara #JasaKonsultanKeuanganDigital #SinergiSistemDanSolusi #AccountingService #ArusKas #ModalKerja #Tax #Pajak #PPN
Punya pertanyaan tentang topik ini?
Tulis pertanyaan atau pengalaman usaha Anda di kolom komentar di bawah. Tim konsultan PT Jasa Konsultan Keuangan membaca setiap komentar dan menjawabnya langsung di halaman ini, sehingga pembaca lain dengan kasus serupa ikut terbantu. Gratis, cukup nama dan email (email tidak ditampilkan).


