JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Koperasi dan UKM menilai kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu diperbesar. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rochman mengatakan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat mencapai lebih dari 60%. Namun, setoran pajaknya masih sangat kecil. “Pada 2014, penerimaan pajak dari PPh final
SEMARANG, DDTCNews – Pemkot Semarang mengadakan undian berhadiah dengan tema “Makan Kenyang 474 Dapat Hadiah” sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam membayar pajak, terutama pajak restoran. Plh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Widoyono mengatakan masyarakat berkesempatan memenangkan undian berhadiah di antaranya 10 kulkas, 10 smart TV32 inch, dan 10 LED
JAKARTA, DDTCNews – Selama Ramadan 1442 H/2021, ada perubahan waktu pelayanan yang diberikan Ditjen Pajak (DJP). Melalui akun Twitter @DitjenPajakRI, otoritas memberikan informasi adanya perubahan waktu pelayanan di seluruh kantor pajak. Perubahan waktu tersebut juga berlaku untuk layanan yang diberikan contact center DJP, Kring Pajak. Adapun waktu pelayanan adalah pukul 08.00—15.00. “Untuk waktunya mengacu pada wilayah waktu masing-masing ya.
MUSI BANYUASIN, DDTCNews – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan meminta bantuan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk menagih tunggakan pajak restoran yang nilainya mencapai Rp4,97 miliar. Kepala BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin Riki Junaidi mengatakan telah penyerahan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kepala Kejari Musi Banyuasin Marcos Simare-mare. Menurutnya, penyerahan SKK
MUSI BANYUASIN, DDTCNews – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan meminta bantuan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk menagih tunggakan pajak restoran yang nilainya mencapai Rp4,97 miliar. Kepala BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin Riki Junaidi mengatakan telah penyerahan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kepala Kejari Musi Banyuasin Marcos Simare-mare. Menurutnya, penyerahan SKK
TABANAN, DDTCNews – UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Bapenda Bali wilayah Tabanan menyebutkan sebanyak 27.612 kendaraan belum membayar tunggakan pajak 2020 sampai dengan April 2021. Kasi Penagihan dan Keberatan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Bapenda Bali wilayah Tabanan AA Sagung Inten Darma Padmi menilai pandemi Covid-19 telah memengaruhi kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).
Sumber:https://news.ddtc.co.id/sederet-jasa-tenaga-kerja-yang-tidak-dikenakan-ppn-29044 “Selamat datang di Masa Depan” PT. Jasa Laporan Keuangan Indonesia Bidang Usaha / jasa : – Accounting Service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant) – Studi Kelayakan (Feasibility Study) – Projek Proposal / Media Pembiayaan – Pembuatan Perusahaan
Kami dari PT. Jasa Konsultan Keuangan menawarkan jasa Accounting Service diantaranya, sebagai berikut: Jasa akuntansi keuangan (financial accounting) yaitu penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan (SAK) di indonesia yang telah mengadopsi International Accounting Standard (IAS)/International Financial Reporting Standard (IFRS) berdasarkan komitmen konvergensi standar akuntansi internasional. Jasa akuntansi manajerial (managerial accounting) yaitu penyusunan informasi keuangan
JAKARTA, DDTCNews – Selain terus mengimbau wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Ditjen Pajak (DJP) akan menguji kepatuhan material. Langkah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (7/4/2021). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan otoritas akan selalu mengedepankan langkah edukasi dan persuasi untuk meningkatkan kepatuhan
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah sedang mematangkan rencana penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) final atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak dalam negeri. Rencana tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (5/4/2021). Penyesuaian tarif yang berlaku saat ini 15% menjadi 10% dipertimbangkan setelah terbitnya aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni PP 9/2021. Dalam PP tersebut,