MATARAM, DDTCNews – Masyarakat di empat kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini bisa menikmati fasilitas membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) lewat aplikasi Gojek. Senior Vice President Sales Gopay Arno Tse mengatakan pembayaran PBB-P2 di NTB melalui fitur Go Tagihan di aplikasi Gojek berlaku untuk wilayah administrasi Kota Mataram, Kabupaten Dompu, Kota
JAKARTA, DDTCNews – Batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 Desember 2020 jatuh pada hari ini, Rabu (20/1/2021). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional. Ditjen Pajak (DJP) mengatakan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember tetap harus disampaikan walaupun nihil. SPT tersebut disampaikan oleh kantor pemberi kerja untuk melaporkan PPh
PARIS, DDTCNews – Rancangan undang-undang pajak lingkungan yang dirilis pada Januari 2021 dikritik karena dinilai tidak progresif dalam merespons perubahan iklim. LSM Climate Action Network (CAN) menilai RUU pajak lingkungan gagal mengakomodasi usulan Citizens Convention on Climate—kelompok yang terdiri atas 150 orang—untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 40% pada 2030. “RUU terkait dengan iklim
JAKARTA, DDTCNews – Setidaknya ada kelompok 8 wajib pajak yang tidak akan mendapat sanksi administrasi berupa denda jika terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (19/1/2021). Berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), penyampaian SPT yang terlambat akan dikenai
JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan penandatanganan komitmen kerja sama senilai total Rp1,5 triliun antara penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jokowi mengatakan kerja sama itu sangat penting untuk mendorong UMKM masuk dalam rantai produksi global dan berkembang. Dia berharap usaha-usaha mikro
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak bisa menggunakan layanan melalui Twittercontact center Ditjen Pajak (DJP), @kring_pajak, jika menemui hambatan permintaan kode verifikasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Untuk mempercepat proses informasi kode verifikasi/token e-filing, wajib pajak perlu pertama, mem-follow akun @kring_pajak. Kedua, me-mention 1 kali saja dengan hashtag #KodeVerifikasi. Ketiga, tunggu balasan (reply) dan pesan langsung (direct message/DM) dari @kring_pajak. “Mention dan DM yang berulang kali akan membuat #KawanPajak mengulang antrean,”
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memberikan pernyataan resmi terkait dengan terbitnya PMK 239/2020 yang memuat fasilitas pajak untuk penanganan Covid-19. Pernyataan resmi itu tertuang dalam Siaran Pers Nomor: SP-1/2021 bertajuk Fasilitas Pajak Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tetap Tersedia yang dipublikasikan pada pagi ini, Jumat (15/1/2021). Melalui PMK 239/2020, jangka waktu pemberian fasilitas pajak dalam PMK 143/2020 dan PP 29/2020diperpanjang. “Menteri
Dicari Freelance penghasilan mulai belasan juta rupiah per bulan PT. JASA KONSULTAN KEUANGAN Akan menjelaskan caranya dalam Zoom meeting Gratis Jumat 18 Desember 2020 Jam 19.30-20.00 WIB Menghadirkan pembicara Mr. Wanto seorang EXPERT dalam dunia Permodalan Bisnis dan Jual Beli Perusahaan. Beliau hadir membawakan webinar Program upgrade khusus dengan tema Dicari Freelance penghasilan mulai belasan
sumber:https://news.ddtc.co.id/enam-jenis-bumi-dan-bangunan-yang-tidak-dikenakan-pbb-p2-26969 “Selamat datang di Masa Depan” PT. Jasa Laporan Keuangan Indonesia Bidang Usaha / jasa : – Accounting Service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant) – Studi Kelayakan (Feasibility Study) – Projek Proposal / Media Pembiayaan – Pembuatan Perusahaan
KARANGANYAR, DDTCNews – Pemkab Karanganyar, Jawa Tengah realistis dalam menetapkan target penerimaan pajak daerah, khususnya untuk pajak bumi dan bangunanan pedesaan perkotaan (PBB-P2). Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kurniadi Maulato mengatakan pada tahun ini tidak ada kenaikan target penerimaan PBB-P2. Menurutnya, target tahun lalu senilai Rp26,5 miliar masih menjadi patokan pemkab karena kegiatan ekonomi masih