JAKARTA, DDTCNews – Hingga deadline pada 30 April 2021, masih banyak wajib pajak badan yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2020. Kinerja tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (3/5/2021). Berdasarkan pada data Ditjen Pajak (DJP), Hingga 1 Mei 2021, realisasi penyampaian SPT Tahunan PPh
JAKARTA, DDTCNews – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) LaNyalla Mattalitti menyarankan para gubernur memberikan insentif pajak kendaraan bermotor untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. LaNyalla mengatakan pemberian keringanan pajak kendaraan akan membantu ekonomi masyarakat, terutama pada kelompok menengah ke bawah. Jika diberi insentif, menurut dia, ekonomi di daerah bisa pulih lebih cepat.
JAKARTA, DDTCNews – Besok, Jumat (30/4/2021), merupakan hari terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) badan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) mengatakan jelang deadline, pelaporan SPT Tahunan PPh badan menunjukkan peningkatan meskipun tidak setinggi saat periode penyampaian untuk wajib pajak orang pribadi. “Terjadi peningkatan menuju hari-hari terakhir,” katanya, Kamis (29/4/2021). Otoritas tetap
DEPOK, DDTCNews – Pemkot Depok akan memangkas tarif pajak restoran dari yang awalnya 10% menjadi 7%. Tarif tersebut mulai berlaku pada tahun depan. Kepala Bidang Pajak Daerah I Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Endra mengatakan Pemkot Depok akan menyosialisasikan beleid terbaru, yang memuat kebijakan penurunan tarif, agar diketahui pelaku usaha restoran dan konsumen. “Belum
JAKARTA, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta menargetkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dapat dikirimkan ke e-mail masing-masing wajib pajak mulai pekan depan. Kepala Subbidang Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Zidni Agni Apriya mengatakan teknologi yang diperlukan dalam menerbitkan SPPT PBB-P2 elektronik tersebut sudah
JAKARTA, DDTCNews – Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) Hantriono Joko Susilo telah meresmikan aplikasi Katiri Sala di KPP Pratama Bantaeng. Katiri Sala adalah Katalog Mandiri Seputar Pajak dan Layanannya. Katiri Sala merupakan bagian inovasi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri. “Inovasi ini bertujuan
MATARAM, DDTCNews – Samsat Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan kemudahan bagi masyarakat terkait dengan pajak kendaraan bermotor (PKB). Layanan informasi tagihan PKB bisa diakses masyarakat yang memiliki kendaraan terdaftar di NTB. Informasi tagihan PKB bisa dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp. “Pemilik kendaraan tidak perlu repot-repot pergi ke Samsat untuk mengecek pajak mereka. Anda cukup mengambil ponsel
BEIJING, DDTCNews – Munculnya central bank digital currency (CBDC) atau mata uang digital yang diterbitkan bank sentral dinilai memiliki implikasi yang signifikan terhadap aspek perpajakan. Secara konsep, keberadaan CBDC seperti yuan digital yang diterbitkan oleh China memungkinkan pemerintah mengawasi setiap transaksi yang di masyarakat. Dengan demikian, tidak ada transaksi yang tidak dapat dilacak. “CBDC akan membuat pengelakan
JAKARTA, DDTCNews – Petugas Samsat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan akan mulai mendatangi rumah penunggak pajak kendaraan bermotor setelah Lebaran pada bulan depan. Kepala UPTB Samsat OKU Humaniora Basili Basmark mengatakan petugas akan menagih tunggakan pajak kendaraan tersebut secara langsung. Dia berharap strategi itu bisa mendorong masyarakat membayar tunggakan pajak. “Dalam program door
PURWOKERTO, DDTCNews – Pemkab Banyumas, Jawa Tengah memberikan insentif pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) pada 2021. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Eko Prijanto mengatakan pemkab melanjutkan insentif PBB-P2 berupa pemutihan atau pembebasan sanksi administrasi tunggakan pajak. Menurutnya pembebasan sanksi pajak berlaku untuk tunggakan pada 2016 sampai 2019. “Jadi yang termasuk piutang di tahun