JAKARTA, DDTCNews – Ada 6 aspek perubahan terkait dengan Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diusulkan masuk dalam kerangka reformasi perpajakan 2021. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/6/2021). Materi yang akan masuk dalam revisi UU KUP, sambungnya, melengkapi berbagai langkah reformasi
BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung mengeklaim telah berhasil menagih tunggakan pajak daerah senilai Rp700 juta usai melakukan tindakan penyegelan. Kepala Bapenda Yanwardi mengatakan tindakan penyegelan terbukti efektif mendorong pelaku usaha menyelesaikan tunggakan pajak daerah. Menurutnya, beberapa tempat usaha menyetorkan tunggakan pajak daerah tersebut kepada pemkot dengan
BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Pemerintah Kota Bandar Lampung, Lampung tengah menggencarkan pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box di sejumlah tempat usaha untuk menggenjot penerimaan pajak daerah. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung Yanwardi mengatakan tapping box tersebut akan dipasang di sejumlah tempat usaha restoran, hotel, dan tempat hiburan. Pemasangan akan menyasar
JAKARTA, DDTCNews –Ditjen Pajak (DJP) kembali meniadakan layanan telepon Kring Pajak hingga Selasa (29/6/2021). Melalui unggahan di Twitter @kring_pajak, contact center DJP tersebut menyatakan layanan telepon Kring Pajak 1500200 untuk sementara dialihkan. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. “Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, untuk sementara waktu, 25, 28, dan 29 Juni 2021, Kring Pajak hanya
NGANJUK, DDTCNews – Pemkab Nganjuk, Jawa Timur menyelenggarakan program jemput bola pembayaran pajak sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). Kepala Bapenda Nur Solekan mengatakan program jemput bola melalui mobil keliling pembayaran PBB-P2 merupakan bentuk inovasi kebijakan untuk meningkatkan pelayanan pajak di masyarakat. Menurutnya, pelayanan mobil keliling
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) berencana kembali mengoperasikan layanan telepon Kring Pajak 1500200 pada besok, Kamis (23/6/2021). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan peniadaan layanan telepon Kring Pajak kemungkinan besar hanya berlaku pada hari ini. Dengan demikian, masyarakat atau wajib pajak bisa kembali memanfaatkan layanan itu mulai besok pagi. “Mudah-mudahan
JEPARA, DDTCNews – Pemkab Jepara, Jawa Tengah meluncurkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2 dalam bentuk elektronik pada tahun ini. Kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara Ronji mengatakan mulai tahun ini Pemkab Jepara memiliki dua model SPPT PBB-P2, yaitu dalam bentuk kertas dan elektronik (e-SPPT). Menurutnya, model e-SPPT makin memudahkan pelayanan pajak
PATI, DDTCNews – Insentif pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diberikan Pemprov Jawa Tengah sudah mulai dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Pati. Kepala Seksi PKB Samsat Kabupaten Pati Hadi Jatmiko mengatakan insentif pemutihan sanksi administrasi PKB diatur melalui Pergub No.5/2021. Insentif pajak tersebut, sambungnya, berlaku pada 6 Mei—6 September 2021. “Pemutihan istilahnya pembebasan denda pajak
JAKARTA, DDTCNews – Untuk merayakan HUT Jakarta ke-494, wajib pajak DKI Jakarta yang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui Tokopedia berkesempatan untuk mendapatkan cashback. “Nikmati cashback hingga Rp15.000 dengan memasukkan kode promo PLUSJKT pada saat membayarkan PBB DKI Jakarta melalui Tokopedia,” tulis Bapenda DKI Jakarta melalui akun Instagram @humaspajakjakarta, Selasa (22/6/2021). Fasilitas cashback dari Tokopedia
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merevisi ketentuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha. Melalui PMK 56/2021, pemerintah memerinci dan menambah beberapa ketentuan terkait dengan penggunaan nilai buku dalam rangka pemekaran usaha untuk kepentingan penerapan aturan di bidang pajak pajak penghasilan. “Untuk kepentingan penerapan ketentuan di bidang pajak penghasilan, wajib pajak dapat menggunakan nilai