Belum Sepakati Pajak Karbon, Pengusaha Berikan Sejumlah Catatan

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

JAKARTA, DDTCNews – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penerapan pajak karbon di Indonesia akan memberikan tantangan bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama mengatakan pihaknya telah menyampaikan pandangan pelaku usaha tentang pajak karbon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR. Apindo, ujarnya, memberikan beberapa catatan penting termasuk tantangan penerapan pajak karbon di Indonesia.

“Secara umum kami tidak sepakat atau belum dapat setuju dengan rencana pemerintah mengenakan pajak karbon,” katanya dalam acara Bahtsul Masail Nasional Pajak dan Perdagangan Karbon PBNU, Kamis (9/9/2021).

Siddhi memaparkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan pajak karbon yang masuk dalam revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pertama masih banyak ketakjelasan dari rencana pemerintah tersebut.

Menurutnya, Apindo belum melihat desain kebijakan yang jelas dari pemerintah tentang pajak karbon utamanya penetapan tingkat kewajaran tarif pajak. Selain itu, aspek teknis pengenaan pajak dan penerima manfaat dari kebijakan pajak karbon juga dinilai belum jelas.

Selanjutnya, pemerintah juga tidak menjabarkan dengan detail terkait pemanfaatan penerimaan pajak karbon. Pemerintah, ujarnya, perlu menjabarkan secara perinci terkait komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sesuai Kesepakatan Paris.

Siddhi juga menilai pemerintah tidak menjelaskan kedudukan pajak karbon dengan jenis pungutan lain seperti PPh dan PPN pada tingkat pusat, serta PKB pada tingkat daerah. Hal tersebut dianggap berpotensi memunculkan pajak berganda pada administrasi pajak.

“Absennya pengaturan tersebut berpotensi menciptakan pajak berganda,” terangnya.

Catatan lain yang ditambahkan Siddhi adalah daya beli masyarakat yang berpotensi tergerus jika harga di level konsumen justru terkerek. Menurutnya, upaya penurunan emisi yang sejalan dengan dinamika pemulihan ekonomi saat ini adalah skema perdagangan emisi. (sap)

Sumber:https://news.ddtc.co.id/belum-sepakati-pajak-karbon-pengusaha-berikan-sejumlah-catatan-32719

 

” Selamat Datang di Masa Depan ”

PT. Jasa Konsultan Keuangan

Bidang Usaha / Jasa :

– Accounting Service

– Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service)

– Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent)

– Konsultan Pajak (Tax Consultant)

– Studi Kelayakan (Feasibility Study)

– Projek Proposal / Media Pembiayaan

– Pembuatan Perusahaan Baru

– Jasa Digital Marketing (DIMA)

– Jasa Digital Ekosistem (DEKO)

– Jasa Digital Ekonomi (DEMI)

– 10 Peta Uang Blockchain

Hubungi widi prihartanadi / wendy via jonata : 0877 0070 0705 / 0811 1085 705

Email:
headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc:
jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com

WebSite :
www.JasaLaporanKeuangan.co.id


https://www.facebook.com/JasaKonsultanKeuanganIndonesia
http://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b

Digital Ekosistem (DEKO) Web Komunitas (WebKom) PT JKK Digital :
Platform komunitas corporate blockchain industri keuangan

http://BlockMoney.ID

Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shape
shape2
Mulai Konsultasi
1
Butuh bantuan ?
Hallo,
Ada yang bisa kami bantu ?
Powered by