JAKARTA, DDTCNews – Peningkatan peran kampus sebagai jembatan antara otoritas dan wajib pajak sebagai salah satu cara untuk menciptakan sistem pajak yang ideal. Staf Ahli Bidang Riset dan Penelitian Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) B. Bawono Kristiaji mengatakan sistem pajak yang ideal memerlukan peran yang kuat dari pihak ketiga sebagai jembatan antara
Sumber:https://news.ddtc.co.id/daftar-keterangan-yang-harus-tercantum-dalam-faktur-pajak-28014 “Selamat datang di Masa Depan” PT. Jasa Laporan Keuangan Indonesia Bidang Usaha / jasa : – Accounting Service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant) – Studi Kelayakan (Feasibility Study) – Projek Proposal / Media Pembiayaan – Pembuatan Perusahaan
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menambahkan menu layanan baru pada aplikasi Kunjung Pajak. Melalui akun Instagramnya, DJP kembali mengingatkan bagi semua orang yang memiliki keperluan untuk berkunjung ke kantor pajak wajib mengambil nomor antrean. Pengambilan dilakukan secara online melalui aplikasi Kunjung Pajak pada laman http://kunjung.pajak.go.id. “#KawanPajak, bagi yang harus berkunjung ke kantor pajak untuk menunaikan hak dan
JAKARTA, DDTCNews – Penerimaan dari semua jenis pajak pada Januari 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan kinerja pada Januari 2020. Realisasi kinerja penerimaan pajak menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (24/2/2021). Dari semua jenis pajak, penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan mengalami kontraksi paling dalam, yakni sebesar 54,44%. Pada Januari 2020, penerimaan PPh
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak pada Januari 2021 mengalami penurunan hingga 15,3% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kontraksi penerimaan tersebut sebagai dampak berlanjutnya perlemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Januari 2021 tercatat senilai Rp68,5 triliun atau 5,6% terhadap
Sumber:https://news.ddtc.co.id/besaran-sanksi-denda-bagi-wajib-pajak-yang-telat-lapor-spt-27951 “Selamat datang di Masa Depan” PT. Jasa Laporan Keuangan Indonesia Bidang Usaha / jasa : – Accounting Service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant) – Studi Kelayakan (Feasibility Study) – Projek Proposal / Media Pembiayaan – Pembuatan Perusahaan
JAKARTA, DDTCNews – Kewenangan pemerintah pusat untuk mengatur kebijakan fiskal daerah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.10/2021 tentang pajak dan retribusi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Beleid tersebut memiliki dua tujuan utama antara lain memperkuat peran pemda dalam mendukung kebijakan fiskal nasional dan mendukung upaya penyederhanaan perizinan berusaha di daerah. Nanti, penyesuaian
Sumber:https://news.ddtc.co.id/kriteria-wajib-pajak-tak-dikenai-sanksi-denda-meski-telat-lapor-spt-27915 “Selamat datang di Masa Depan” PT. Jasa Laporan Keuangan Indonesia Bidang Usaha / jasa : – Accounting Service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant) – Studi Kelayakan (Feasibility Study) – Projek Proposal / Media Pembiayaan – Pembuatan Perusahaan
JAKARTA, DDTCNews – Bersamaan dengan musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) badan 2020, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan wajib pajak terkait dengan penyusunan transfer pricing documentation (TP Doc). Partner of Transfer Pricing Services DDTC Romi Irawan mengatakan hingga saat ini tidak terdapat kebijakan relaksasi deadlinepenyampaian SPT maupun dokumen kelengkapan SPT seperti yang diberikan Ditjen Pajak (DJP)
JAKARTA, DDTCNews – Kendala pengiriman kode verifikasi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui email pada tahun lalukembali terjadi tahun ini. Ditjen Pajak (DJP) meminta wajib pajak menggunakan alternatif permintaan kode token yang dikirim melalui short message service (SMS). Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi menyebutkan penggunaan sistem one time password(OTP) melalui SMS masih belum banyak. DJP akan mendorong penggunaan