Bersama PT. Jasa Konsultan Keuangan PT. Jasa Laporan keuangan PT. BlockMoney Blockchain Indonesia “Selamat Datang di Masa Depan” Smart Way to Accounting Solutions Bidang Usaha / jasa: – Accounting Service – Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service) – Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent) – Konsultan Pajak (Tax Consultant) – Studi Kelayakan
https://www.youtube.com/watch?v=RjxbZuyEqAs “Tahun 2022 telah berlalu dan tahun 2023 telah datang dengan pesona baru. Saya berharap tahun ini mengisi hidupmu dengan kesuksesan dan kemakmuran. Selamat Tahun Baru.” Bersama PT. Jasa Konsultan Keuangan PT. Jasa Laporan keuangan PT. BlockMoney Blockchain Indonesia “Selamat Datang di Masa Depan” Smart Way to Accounting Solutions Bidang Usaha / jasa: – Accounting
Fungsi, Jenis, dan Daluwarsa Ketetapan Pajak – Prinsip self-assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP
Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Tenaga Ahli. Kemampuan tenaga ahli sangat dibutuhkan untuk memperlancar dan memajukan suatu bisnis atau kegiatan tertentu. Tenaga ahli yaitu seseorang yang menerima penghasilan karena keahlian yang dimilikinya. Penghasilan yang diperoleh tenaga ahli tentunya tak terlepaskan dari pajak. Posisi tenaga ahli berbeda dengan pegawai pada umumnya. Sehingga penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh
Tujuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau yang biasa disebut Tax Treaty merupakan perjanjian pajak antara dua negara yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh/diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua pihak negara dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pengenaan pajak berganda dan untuk menarik investasi modal
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya mengoptimalkan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai dengan tingkat risiko dan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengembangan sistem Compliance Risk Management (CRM). Kemudian, DJP melalui Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama/Madya juga menyusun Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Wajib Pajak. Lantas, apa itu DPP Wajib Pajak? Pajak.com akan mengulasnya berdasarkan
Selain pelayanan dan pengawasan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga berupaya menyempurnakan proses pemeriksaan pajak. Beberapa diantaranya DJP/Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan penyusunan peta kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3). Lantas, apa itu DSP3 pajak? Pajak.com akan mengulasnya berdasarkan regulasi yang berlaku. Apa itu DSP3? Berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2018
Tujuan Reformasi UU HPP PPN dan NPWP. Reformasi perpajakan merupakan suatu hal yang penting dalam membangun pondasi perpajakan nasional yang efektif, sehat, efisien, dan kokoh. Indonesia melakukan pertama kali reformasi perpajakan pada tahun 1983. Hasil reformasi perpajakan mengenai UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), UU PPh (Pajak Penghasilan), UU PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan UU
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempersilakan Wajib Pajak untuk dapat mengajukan perubahan data yang terekam dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apa saja data yang bisa diubah? Dan, bagaimana cara mengajukan perubahan data itu? Apakah bisa dilakukan secara on-line atau off-line? Pajak.com akan mengulasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apa saja data Wajib Pajak yang bisa diubah? Identitas Wajib Pajak
Akuntansi pajak tangguhan adalah pencatatan transaksi perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban pajaknya dapat ditunda sampai periode atau waktu yang diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena perbedaan temporer atau beda waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan temporer seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya ini akan menyebabkan terjadi pengakuan diakuntansi