Categories: Article

Soal Perpanjangan Insentif Pajak, Sri Mulyani Pertimbangkan Hal Ini

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keputusan untuk memperpanjang periode insentif pajak untuk penanganan pandemi Covid-19 akan tergantung pada pemulihan ekonomi nasional.

Menurut menkeu, pemerintah akan mengevaluasi pemberian insentif pajak selama pandemi Covid-19. Salah satunya, insentif pajak yang diberikan kepada dunia usaha berdasarkan PMK 3/2022.

“Kita nanti lihat terhadap keseluruhan pemulihan ekonomi nasional, satu paketnya,” katanya, dikutip pada Kamis (9/6/2022).

Baca Juga: Soal Ekstensifikasi Cukai, Sri Mulyani Masih Cari Waktu yang Tepat

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah terus melakukan kajian mengenai pemberian insentif pajak selama pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah akan memberikan berbagai insentif tersebut secara selektif.

Dia menjelaskan pemerintah akan mengkaji kinerja sektor-sektor usaha yang sempat terdampak oleh pandemi. Kinerja berbagai sektor usaha tersebut nantinya bakal bandingkan dengan tren pemulihan kegiatan ekonomi pada saat ini.

“Sektor mana yang pulih, berarti sudah bisa bekerja. Ini kita review. Pertumbuhan ekonomi kan makin bagus,” ujarnya.

Baca Juga: Wamenkeu Sebut Perpres Perubahan Postur APBN 2022 Mulai Disusun

Pemerintah pada tahun ini kembali memberikan berbagai insentif perpajakan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Meski demikian, insentif hanya diberikan kepada sektor usaha yang masih mengalami tekanan seperti sektor angkutan, akomodasi dan restoran, pendidikan, serta kesehatan.

Melalui PMK 3/2022 misalnya, pemerintah mengatur perpanjangan 3 jenis insentif hingga Juni 2022. Ketiga insentif tersebut yakni pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, pembebasan pajak penghasilan Pasal 22 impor, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Mengenai klasifikasi lapangan usaha (KLU) penerima insentif, pembebasan PPh Pasal 22 impor hanya diberikan kepada 72 KLU, lebih sedikit dari sebelumnya 132 KLU. Sementara pada insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, kini berlaku untuk 156 KLU dari sebelumnya 216 KLU. (sap)

sumber:https://news.ddtc.co.id/soal-perpanjangan-insentif-pajak-sri-mulyani-pertimbangkan-hal-ini-39702


Bersama
PT. Jasa Konsultan Keuangan –
PT. Jasa Laporan Keuangan
PT. BlockMoney BlockChain Indonesia

“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solution — Cara Cerdas untuk Solusi Akuntansi

Bidang Usaha / Jasa — AKUNTANSI Melayani:

  • Jasa Accounting Service dan Penyusunan Laporan Keuangan
  • Peningkatan Profit Bisnis
  • Pemeriksaan Pengelolaan (Manajemen Keuangan dan Akuntansi, Uji Tuntas)
  • Konsultan Pajak
  • Studi Kelayakan
  • Proposal Proyek / Media Pembiayaan
  • Pembuatan Perusahaan Baru
  • Jasa Digital Pemasaran (DIMA)
  • Jasa Digital Ekosistem (DEKO)
  • Jasa Digital Ekonomi (DEMI)
  • 10 Peta Uang BLOCKCHAIN

Hubungi:
Widi Prihartanadi — WhatsApp 0877 0070 0705
Tuti Alawiyah (PIC Layanan) — WhatsApp 0811 808 5705
Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc: jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com

Alamat Kantor:
PT. Jasa Konsultan Keuangan — Gedung Patra Jasa Office Tower Lt. 17 Ruang 1704, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.
Kantor Jakarta Timur: Jl. Inspeksi Kalimalang No. 97, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Google Maps:
https://g.page/jasa-konsultan-keuangan-jakarta?share
PT JASA KONSULTAN KEUANGAN INDONESIA — https://share.google/M8r6zSr1bYax6bUEj

Situs web:
https://jasakonsultankeuangan.co.id/
https://blockmoney.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.com/
https://sumberrayadatasolusi.co.id/
https://jejaringlayanankeuangan.co.id/
https://skkpindotama.co.id/
https://mmpn.co.id/
https://marineconstruction.co.id/

Media sosial:
YouTube: https://youtube.com/@jasakonsultankeuangan2387
Instagram: https://www.instagram.com/p/B5RzPj4pVSi/
X/Twitter: https://twitter.com/pt_jkk
Facebook: https://www.facebook.com/JasaKonsultanKeuanganIndonesia
LinkedIn: https://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b

Digital EKOSISTEM (DEKO) — Web KOMUNITAS (WebKom) PT JKK DIGITAL: Platform komunitas korporat BLOCKCHAIN industri keuangan.

#JasaKonsultanKeuangan #BlockMoney #JasaLaporanKeuangan #JasaKonsultanPajak #JasaMarketingDigital #JejaringLayananKeuanganIndonesia #JKKInspirasi #JKKMotivasi #JKKDigital #JKKGroup #SumberRayaDataSolusi #SatuanKomandoKesejahteraanPrajuritIndotama #BlockMoneyIndonesia #MarineConstruction #MitraMajuPerkasaNusantara #JasaKonsultanKeuanganDigital #SinergiSistemDanSolusi #AccountingService #ArusKas #ModalKerja #Tax #Pajak #PPN

Share This :
Widi Prihartanadi

Recent Posts

Untung Bulan Ini Berapa? Cara Mencatat Uang Usaha Kecil Tanpa Pusing

Catat uang masuk dan keluar satu baris sehari. JKK UMKM PRO V2: contoh terisi, tutorial…

19 hours ago

Pekerjaan Kantor Menumpuk? Coba Latihan 15 Menit Sehari Selama 28 Hari

♫ Putar musik Nama aplikasi: JKK Asisten Kerja 28 HariDari PT Jasa Konsultan Keuangan. Dipakai…

1 day ago

Surat Ketetapan Pajak 2026: Jenis, Sanksi, dan Langkah Menanggapinya By PT Jasa Konsultan Keuangan

Surat ketetapan pajak 2026: kenali jenis SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN, sanksi bunga setelah UU…

2 days ago

Jasa Laporan Keuangan untuk Pengajuan Kredit Bank 2026: Batas DER 4:1 agar Bunga Pinjaman Tetap Diakui Pajak By PT Jasa Konsultan Keuangan

Jasa laporan keuangan untuk pengajuan kredit bank membantu PT menjaga batas DER 4:1 agar bunga…

3 days ago

Persiapan Bisnis Menuju 2030: 5 Langkah Keuangan dan Tim untuk PT, CV, dan UMKM By PT Jasa Konsultan Keuangan

Persiapan bisnis menuju 2030: lima langkah keuangan, tim, dan jaringan untuk PT, CV, dan UMKM…

4 days ago

Laporan Keuangan Apa Saja yang Dilampirkan di SPT Tahunan Badan Coretax? By PT Jasa Konsultan Keuangan

SPT Tahunan Badan wajib dilampiri neraca dan laba rugi (UU KUP Pasal 4 ayat 4).…

5 days ago