Categories: Article

Sektor Pertanian Bakal Dapat Diskon Pajak Bumi dan Bangunan

BULELENG, DDTCNews – Pemkab Buleleng dan DPRD sepakat memberikan insentif pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) pada sektor pertanian.

Ketua Pansus I DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengatakan kesepakatan pemberian insentif PBB-P2 sektor pertanian setelah Pansus I DPRD melakukan pembicaraan dengan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). DPRD menyerahkan tata cara pemberian insentif kepada pemkab sebagai pelaksana.

“Saya rasa semua instansi yang terlibat disini punya datanya masing-masing. Tinggal nanti disinkronkan supaya datanya benar-benar valid apalagi ini menyangkut hak petani,” katanya, dikutip pada Selasa (4/5/2021).

Putu menjelaskan skema insentif pajak sektor pertanian berupa diskon PBB-P2 mulai dari 75%. Kebijakan tersebut dibuat agar pemilik lahan tidak mengalihfungsikan lahan.

Rencananya, kebijakan insentif pajak daerah sektor pertanian menjadi bagian dari Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dia meminta Pemkab Buleleng mengawal pemberian insentif agar tepat sasaran dengan menguntungkan petani.

Kepala BPKPD Gede Sugiartha mengatakan kesiapan pemerintah memberikan dukungan fiskal untuk mempertahankan lahan pertanian di Buleleng. Menurutnya, pemkab siap memberikan diskon pajak hingga 95% bagi petani yang termasuk dalam program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Menurutnya, kebijakan insentif PBB-P2 sektor pertanian tidak signifikan menggerus basis pajak daerah. Pasalnya, PBB-P2 sektor pertanian terdiri atas 247.000 wajib pajak dan potensi penerimaan senilai Rp29 miliar per tahun.

“Dari data objek-objek yang masuk dalam kawasan perlindungan LP2B yang diberikan Dinas Pertanian, jika itu keringanan pajaknya kita pasang [jadi] 0% [dibebaskan], potensi loss pajak kami adalah Rp8 miliar. Jadi, tidak terlalu pengaruh karena kami punya potensi di bidang pajak yang lain,” ujar Gede.

Kepala Dinas Pertanian Made Sumiarta mengungkapkan perlunya dukungan insentif pajak daerah dalam upaya menekan penyusutan lahan pertanian di Buleleng. Menurutnya, luas lahan pertanian di Kabupaten Buleleng pada 2019 sekitar 9.048 hektare.

“Penyusutan ini terjadi memang banyak faktor, seperti alam dan nonalam, termasuk PBB. Rencananya dari luas 9.048 hektare, kami akan jadikan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 6.948 hektare. Kita tunggu hasil koordinasi lebih lanjut dari kelian subak,” ujarnya, seperti dilansir beritabali.com. (kaw)

Sumber:https://news.ddtc.co.id/sektor-pertanian-bakal-dapat-diskon-pajak-bumi-dan-bangunan-29624


Bersama
PT. Jasa Konsultan Keuangan –
PT. Jasa Laporan Keuangan
PT. BlockMoney BlockChain Indonesia

“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solution — Cara Cerdas untuk Solusi Akuntansi

Bidang Usaha / Jasa — AKUNTANSI Melayani:

  • Jasa Accounting Service dan Penyusunan Laporan Keuangan
  • Peningkatan Profit Bisnis
  • Pemeriksaan Pengelolaan (Manajemen Keuangan dan Akuntansi, Uji Tuntas)
  • Konsultan Pajak
  • Studi Kelayakan
  • Proposal Proyek / Media Pembiayaan
  • Pembuatan Perusahaan Baru
  • Jasa Digital Pemasaran (DIMA)
  • Jasa Digital Ekosistem (DEKO)
  • Jasa Digital Ekonomi (DEMI)
  • 10 Peta Uang BLOCKCHAIN

Hubungi:
Widi Prihartanadi — WhatsApp 0877 0070 0705
Tuti Alawiyah (PIC Layanan) — WhatsApp 0811 808 5705
Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc: jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com

Alamat Kantor:
PT. Jasa Konsultan Keuangan — Gedung Patra Jasa Office Tower Lt. 17 Ruang 1704, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.
Kantor Jakarta Timur: Jl. Inspeksi Kalimalang No. 97, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Google Maps:
https://g.page/jasa-konsultan-keuangan-jakarta?share
PT JASA KONSULTAN KEUANGAN INDONESIA — https://share.google/M8r6zSr1bYax6bUEj

Situs web:
https://jasakonsultankeuangan.co.id/
https://blockmoney.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.com/
https://sumberrayadatasolusi.co.id/
https://jejaringlayanankeuangan.co.id/
https://skkpindotama.co.id/
https://mmpn.co.id/
https://marineconstruction.co.id/

Media sosial:
YouTube: https://youtube.com/@jasakonsultankeuangan2387
Instagram: https://www.instagram.com/p/B5RzPj4pVSi/
X/Twitter: https://twitter.com/pt_jkk
Facebook: https://www.facebook.com/JasaKonsultanKeuanganIndonesia
LinkedIn: https://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b

Digital EKOSISTEM (DEKO) — Web KOMUNITAS (WebKom) PT JKK DIGITAL: Platform komunitas korporat BLOCKCHAIN industri keuangan.

#JasaKonsultanKeuangan #BlockMoney #JasaLaporanKeuangan #JasaKonsultanPajak #JasaMarketingDigital #JejaringLayananKeuanganIndonesia #JKKInspirasi #JKKMotivasi #JKKDigital #JKKGroup #SumberRayaDataSolusi #SatuanKomandoKesejahteraanPrajuritIndotama #BlockMoneyIndonesia #MarineConstruction #MitraMajuPerkasaNusantara #JasaKonsultanKeuanganDigital #SinergiSistemDanSolusi #AccountingService #ArusKas #ModalKerja #Tax #Pajak #PPN

Share This :
Widi Prihartanadi

Recent Posts

Pekerjaan Kantor Menumpuk? Coba Latihan 15 Menit Sehari Selama 28 Hari

♫ Putar musik Nama aplikasi: JKK Asisten Kerja 28 HariDari PT Jasa Konsultan Keuangan. Dipakai…

12 hours ago

Surat Ketetapan Pajak 2026: Jenis, Sanksi, dan Langkah Menanggapinya By PT Jasa Konsultan Keuangan

Surat ketetapan pajak 2026: kenali jenis SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN, sanksi bunga setelah UU…

15 hours ago

Jasa Laporan Keuangan untuk Pengajuan Kredit Bank 2026: Batas DER 4:1 agar Bunga Pinjaman Tetap Diakui Pajak By PT Jasa Konsultan Keuangan

Jasa laporan keuangan untuk pengajuan kredit bank membantu PT menjaga batas DER 4:1 agar bunga…

2 days ago

Persiapan Bisnis Menuju 2030: 5 Langkah Keuangan dan Tim untuk PT, CV, dan UMKM By PT Jasa Konsultan Keuangan

Persiapan bisnis menuju 2030: lima langkah keuangan, tim, dan jaringan untuk PT, CV, dan UMKM…

3 days ago

Laporan Keuangan Apa Saja yang Dilampirkan di SPT Tahunan Badan Coretax? By PT Jasa Konsultan Keuangan

SPT Tahunan Badan wajib dilampiri neraca dan laba rugi (UU KUP Pasal 4 ayat 4).…

4 days ago

Outsourcing Akuntansi Perusahaan 2026: Bukti Pendukung Tagihan Jasa dan Dasar Potong PPh Pasal 23 By PT Jasa Konsultan Keuangan

Outsourcing akuntansi perusahaan membantu PT dan CV menyimpan bukti tagihan jasa agar dasar potong PPh…

5 days ago