Penulis: Tim Konsultan PT Jasa Konsultan Keuangan · Kategori: Article · 17 November 2026
Outsourcing akuntansi perusahaan membantu PT dan CV menyimpan bukti pendukung setiap tagihan jasa, sehingga dasar potong PPh Pasal 23 dihitung dengan tepat. Ketentuannya sudah lama ada dalam PMK 141/PMK.03/2015 dan kembali menjadi sorotan: gaji tenaga kerja, material, tagihan pihak ketiga, dan penggantian biaya boleh dikeluarkan dari dasar potong hanya bila buktinya lengkap. Tanpa bukti, seluruh pembayaran kepada penyedia jasa menjadi dasar potong.
PMK 141/PMK.03/2015 mengatur jenis jasa lain yang menjadi objek PPh Pasal 23, di samping jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Menurut JDIH Kementerian Keuangan, peraturan ini masih berlaku dan menggantikan PMK 244/PMK.03/2008. Atas imbalan jasa tersebut, pemotong menahan 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN.
Bagian yang sering terlewat ada pada Pasal 1 ayat (3) sampai ayat (5). Untuk jasa selain katering, jumlah bruto tidak memasukkan empat jenis pembayaran berikut, asalkan didukung bukti:
| No | Komponen yang tidak termasuk jumlah bruto | Bukti yang harus tersedia |
|---|---|---|
| 1 | Gaji, upah, honorarium, dan tunjangan yang dibayar penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerjanya, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa | Kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji/upah |
| 2 | Pembelian barang atau material oleh penyedia jasa yang terkait dengan jasa yang diberikan | Faktur pembelian barang atau material |
| 3 | Pembayaran kepada pihak ketiga melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan | Faktur tagihan pihak ketiga disertai perjanjian tertulis |
| 4 | Penggantian (reimbursement) biaya yang telah dibayar penyedia jasa kepada pihak ketiga | Faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran |
Untuk jasa katering, ketentuannya berbeda: jumlah bruto adalah seluruh penghasilan yang dibayarkan, sehingga pengecualian di atas tidak dipakai.
Ketentuan ini menyentuh dua sisi. Bagi perusahaan pengguna jasa, dasar potong yang keliru membuat PPh Pasal 23 yang disetor tidak sesuai dan bukti potong perlu dibetulkan. Bagi perusahaan penyedia jasa, potongan yang terlalu besar mengurangi kas yang diterima, walaupun nantinya dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan.
Contoh sederhana: tagihan jasa penyediaan tenaga kerja sebesar Rp100.000.000 di luar PPN terdiri atas gaji tenaga kerja Rp80.000.000 dan imbalan jasa Rp20.000.000.
| No | Kondisi dokumen | Dasar potong | PPh Pasal 23 (2%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kontrak kerja dan daftar gaji tersedia | Rp20.000.000 | Rp400.000 |
| 2 | Bukti gaji tidak tersedia | Rp100.000.000 | Rp2.000.000 |
Selisih Rp1.600.000 untuk satu tagihan mungkin terlihat kecil. Namun, bila terjadi setiap bulan pada beberapa vendor, angkanya cukup berarti bagi arus kas penyedia jasa. Di laporan keuangan, PPh Pasal 23 yang dipotong pihak lain dicatat sebagai pajak dibayar di muka, sedangkan bagi pemotong dicatat sebagai utang pajak sampai disetor. Keduanya harus cocok dengan bukti potong.
Banyak PT dan CV di Jabodetabek belum memiliki staf yang khusus memeriksa rincian tagihan vendor. Di sinilah tim pembukuan dari luar perusahaan membantu: setiap tagihan jasa diperiksa sebelum dibayar, komponennya dipisahkan, dokumen yang kurang dimintakan, lalu dasar potong dihitung dengan benar.
Melalui Jasa Accounting Service, PT Jasa Konsultan Keuangan bersama PT Jasa Laporan Keuangan menyusun arsip tagihan per vendor, membuat bukti potong di Coretax, dan mencocokkan saldo utang pajak dengan buku besar setiap bulan. Hasilnya, laporan keuangan dan SPT memakai angka yang sama. Rincian layanan bulanan dapat dilihat pada halaman jasa pembukuan bulanan Jakarta.
Berapa tarif PPh Pasal 23 atas jasa?
Tarifnya 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN, sesuai PMK 141/PMK.03/2015.
Apakah reimbursement selalu bebas dari potongan PPh Pasal 23?
Tidak otomatis. Penggantian biaya dapat dikeluarkan dari jumlah bruto bila didukung faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran kepada pihak ketiga. Tanpa bukti, nilainya ikut menjadi dasar potong.
Apakah ketentuan ini berlaku untuk jasa katering?
Tidak. Untuk jasa katering, jumlah bruto adalah seluruh penghasilan yang dibayarkan, sehingga pengecualian komponen tidak dipakai.
Kapan perusahaan sebaiknya memakai pendamping pembukuan?
Saat jumlah vendor jasa bertambah, tagihan sering datang tanpa rincian, atau bagian keuangan kesulitan menyiapkan bukti potong setiap bulan. Pendamping membantu menjaga dokumen tetap lengkap dan angka laporan tetap konsisten.
Ketentuan PPh Pasal 23 atas jasa sebenarnya jelas: komponen tertentu dapat dikeluarkan dari dasar potong, asalkan buktinya ada. Kunci penerapannya terletak pada kebiasaan administrasi, yaitu meminta rincian, memeriksa dokumen, dan mengarsipkan bukti sebelum pembayaran dilakukan.
Bagi pemilik PT, CV, dan UMKM di Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya, outsourcing akuntansi perusahaan menjadi cara praktis agar pembukuan, bukti potong, dan laporan keuangan tersusun rapi tanpa menambah staf tetap. PT Jasa Konsultan Keuangan siap mendampingi dari kantor Patra Jasa Office Tower, Jakarta Selatan, dan Kalimalang, Jakarta Timur.
Ingin memulai? Jadwalkan Konsultasi Awal melalui WhatsApp atau isi Form Calon Client.
Informasi umum, bukan saran investasi.
Rujukan: Tanpa Bukti Pendukung, Seluruh Tagihan Jasa Bisa Kena PPh Pasal 23 — DDTCNews; PMK 141/PMK.03/2015 (JDIH Kemenkeu).
Baca juga: Jasa Accounting Service Jakarta: Isi Layanan Bulanan, Alur Kerja, dan Laporan yang Diterima · SPT Tahunan Badan, PPN, dan Coretax 2026: Panduan Kepatuhan Perusahaan di Jakarta. Kunjungi juga beranda PT Jasa Konsultan Keuangan.
Bagaimana perusahaan Anda menyimpan bukti tagihan vendor jasa selama ini? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar.
Bersama
PT. Jasa Konsultan Keuangan –
PT. Jasa Laporan Keuangan
PT. BlockMoney BlockChain Indonesia
“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solution — Cara Cerdas untuk Solusi Akuntansi
Bidang Usaha / Jasa — AKUNTANSI Melayani:
Hubungi:
Widi Prihartanadi · Tuti Alawiyah — WhatsApp/Telepon Kantor: 0811 808 5705 · 0877 0070 0705
Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc: jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
Alamat Kantor:
PT. Jasa Konsultan Keuangan — Gedung Patra Jasa Office Tower Lt. 17 Ruang 1704, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.
Kantor Jakarta Timur: Jl. Inspeksi Kalimalang No. 97, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
Google Maps:
https://g.page/jasa-konsultan-keuangan-jakarta?share
PT JASA KONSULTAN KEUANGAN INDONESIA — https://share.google/M8r6zSr1bYax6bUEj
Situs web:
https://jasakonsultankeuangan.co.id/
https://blockmoney.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.com/
https://sumberrayadatasolusi.co.id/
https://jejaringlayanankeuangan.co.id/
https://skkpindotama.co.id/
https://mmpn.co.id/
https://marineconstruction.co.id/
Media sosial:
YouTube: https://youtube.com/@jasakonsultankeuangan2387
Instagram: https://www.instagram.com/p/B5RzPj4pVSi/
X/Twitter: https://twitter.com/pt_jkk
Facebook: https://www.facebook.com/JasaKonsultanKeuanganIndonesia
LinkedIn: https://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b
Digital EKOSISTEM (DEKO) — Web KOMUNITAS (WebKom) PT JKK DIGITAL: Platform komunitas korporat BLOCKCHAIN industri keuangan.
#JasaKonsultanKeuangan #BlockMoney #JasaLaporanKeuangan #JasaKonsultanPajak #JasaMarketingDigital #JejaringLayananKeuanganIndonesia #JKKInspirasi #JKKMotivasi #JKKDigital #JKKGroup #SumberRayaDataSolusi #SatuanKomandoKesejahteraanPrajuritIndotama #BlockMoneyIndonesia #MarineConstruction #MitraMajuPerkasaNusantara #JasaKonsultanKeuanganDigital #SinergiSistemDanSolusi #AccountingService #ArusKas #ModalKerja #Tax #Pajak #PPN
Panduan SPT Tahunan PPh Badan 2026, PPN bulanan, dan Coretax untuk perusahaan di Jakarta: kalender…
Akhir tahun adalah waktu pemilik usaha biasanya menengok angka: untung atau hanya ramai? Bila lima…
Syarat laporan keuangan untuk pinjaman bank 2026: dokumen yang umum diminta, dana cadangan, dan hitungan…
Cara mengatur arus kas usaha saat harga bahan naik: atur stok, kalender kas, termin pemasok,…
Tarif penyusutan fiskal 2026 sesuai Pasal 11 UU PPh dan PMK 72/2023: kelompok harta, bangunan,…
Jasa due diligence keuangan sebelum merger PT: cara memanfaatkan kredit pajak perusahaan yang bergabung sesuai…