JAKARTA, DDTCNews – Fraksi PKB Komisi XI DPR RI mengusulkan perubahan atas kewenangan pengenaan pajak pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot).
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB Ela Siti Nuryamah menilai pembagian kewenangan pengenaan pajak antara pemprov dan pemkab/pemkot perlu mempertimbangkan mobilitas dari objek pajak.
“Misalkan, kendaraan roda 2 memiliki mobilitas yang rendah yaitu di kabupaten/kota dan jarang penggunaan kendaraan roda 2 mobilisasinya antarprovinsi,” ujar Ela dalam rapat Komisi XI DPR RI bersama pemerintah, Senin (13/9/2021).
Berdasarkan pada argumen tersebut, Fraksi PKB pun mengusulkan agar pengenaan pajak atas kendaraan roda 2 seharusnya menjadi kewenangan pemkab/pemkot, bukan kewenangan pemprov.
Seperti diketahui, kendaraan bermotor beroda 2 adalah objek pajak kendaraan bermotor (PKB). Sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pengenaan pajak kendaraan roda 2 ditetapkan sebagai kewenangan pemprov, bukan pemkab/pemkot.
Pada RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pemerintah tidak memiliki rencana untuk menggeser kewenangan pengenaan PKB atas kendaraan bermotor beroda 2 dari pemprov ke pemkab/pemkot.
Meski demikian, pemkab/pemkot diusulkan memiliki kewenangan untuk mengenakan opsen atas PKB yang telah dikenakan oleh pemprov. Selain opsen PKB, pemerintah juga mengusulkan penerapan opsen atas bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Opsen PKB dan BBNKB rencananya akan menggantikan skema bagi hasil yang selama ini berjalan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru bagi kabupaten/kota. (sap)
Sumber:https://news.ddtc.co.id/pajak-sepeda-motor-diusulkan-jadi-kewenangan-kabupaten-kota-32833
” Selamat Datang di Masa Depan ”
PT. Jasa Konsultan keuangan
Bidang Usaha / Jasa :
– Accounting Service
-Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service)
– Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent)
– Konsultan Pajak (Tax Consultant)
– Studi Kelayakan (Feasibility Study)
– Projek Proposal / Media Pembiayaan
– Pembuatan Perusahaan Baru
– Jasa Digital Marketing (DIMA)
– Jasa Digital Ekosistem (DEKO)
– Jasa Digital Ekonomi (DEMI)
– 10 Peta Uang Blockchain
Hubungi widi prihartanadi / wendy via jonata : 0877 0070 0705 / 0811 1085 705
Email:
headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc:
jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
WebSite :
www.JasaLaporanKeuangan.co.id
http://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b
Digital Ekosistem (DEKO) Web Komunitas (WebKom) PT JKK Digital :
Platform komunitas corporate blockchain industri keuangan
http://BlockMoney.ID
Tata Kelola Perusahaan Syariah (Sharia Corporate Governance) merupakan salah satu pilar penting dalam dunia bisnis modern, khususnya dalam industri keuangan…
Pendidikan bukan hanya tentang menghafal rumus atau teori, tetapi juga tentang membentuk cara kita berpikir. Sekolah seharusnya menjadi tempat di…
Layanan AC profesional membantu memastikan suhu ruangan tetap ideal dan udara bersih. Membersihkan filter dan memeriksa sistem secara rutin adalah…
Manfaat susu kambing etawa diyakini lebih menyehatkan daripada susu sapi. Jika dibandingkan dengan susu sapi, susu kambing etawa memang mengandung…
Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan perayaan penting dalam sejarah umat Islam. Perayaan ini memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang…
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah laporan pajak tahunan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak,…