Categories: Article

Pajak Minus, Sri Mulyani: Banyak Korporasi yang Belum Sepenuhnya Sehat

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan hingga akhir Maret 2021 terkontraksi paling dalam dibandingkan dengan kinerja pos pajak yang lain. Kinerja fiskal pada kuartal I menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (23/4/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada kuartal I/2021, realisasi penerimaan pajak masih minus 5,6% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu. Adapun kinerja penerimaan PPh badan mengalami kontraksi sangat dalam, yakni minus 40,48%.

“Untuk PPh badan, kita akan lihat masih dalam kondisi yang sangat berat. Dibandingkan tahun lalu yang negative growth 13,5%, ini menunjukkan bahwa banyak korporasi di Indonesia yang belum sepenuhnya sehat sehingga pembayaran pajaknya mengalami penurunan,” jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan kontraksi penerimaan PPh badan tidak hanya disebabkan pelemahan ekonomi akibat pandemi, tetapi juga pemberian insentif pajak yang diperpanjang hingga Juni 2021. Insentif itu berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dan penurunan tarif PPh badan.

Selain mengenai kinerja fiskal, terutama penerimaan pajak, ada pula bahasan tentang respons Sri Mulyani terhadap seruan pajak minimum global yang disampaikan Amerika Serikat (AS). Ada pula bahasan terkait dengan pemanfaatan insentif pajak.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Terdampak Pandemi Covid-19

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, perpanjangan waktu pemberian insentif dilakukan untuk memberi ruang pelaku usaha agar tetap bisa berproduksi di tengah pandemi. Dia menilai dunia usaha mengalami kontraksi sangat berat karena pandemi. Kondisi ini langsung berdampak pada penerimaan PPh badan.

Sri Mulyani menambahkan kontraksi penerimaan PPh badan memang telah terjadi sejak awal tahun lalu, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Secara bulanan, penerimaan PPh badan pada Maret 2021 mengalami kontraksi 41,85%, lebih dalam dibandingkan posisi Februari yang minus 31,91%. Namun, realisasi itu masih lebih baik dibandingkan dengan performa pada Januari 2021 yang minus 54,44%. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Sektor Usaha Utama

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan pajak dari berbagai sektor usaha utama hingga Maret 2021 masih banyak yang minus akibat tekanan pandemi Covid-19. Hanya ada 2 sektor usaha utama yang mencatatkan pertumbuhan positif.

Pertama, sektor pertambangan dengan penerimaan pajak hingga akhir Maret 2021 tercatat tumbuh 9,29%. Kedua, sektor informasi dan komunikasi dengan pertumbuhan penerimaan pajak 8,68% hingga akhir Maret 2021.

“Ini menggambarkan pemulihan ekonomi masih sangat dini tapi degupnya mulai terlihat. Kami akan lihat nanti akselerasinya insyaallah pada April,” ujarnya. Simak ‘Hanya 2 Sektor Usaha Utama yang Catatkan Penerimaan Pajak Positif’. (DDTCNews)

  • PPh Orang Pribadi

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan PPh orang pribadi hingga akhir Februari 2021 mengalami kontraksi 12,51%. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan masih tumbuh hingga 19,76%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kontraksi turut dipengaruhi pandemi Covid-19. Dia memperkirakan penerimaan PPh orang pribadi masih akan terus bergerak hingga periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak orang pribadi berakhir pada 31 Maret 2021.

“Ini nanti akan kami lihat pada akhir Maret, di mana deadline untuk SPT orang pribadi akan dikumpulkan. Nanti kami akan melihat bagaimana Covid-19 mempengaruhi orang pribadi dari segi membayar pajaknya,” katanya. (DDTCNews/Kontan)

  • Pajak Minimum Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dukungannya terhadap seruan AS untuk menerapkan tarif pajak minimum global pada perusahaan multinasional. Menurutnya, kebanyakan negara di dunia menghadapi ancaman erosi basis pajak karena perusahaan multinasional memilih memindahkan kantor pusatnya ke yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah.

“Kalau tidak secara global, akan ada satu negara atau yurisdiksi yang bisa mengambil advantage dengan tidak mengikuti norma,” katanya. (DDTCNews/Kontan)

  • Pemanfaatan Insentif

Pemerintah mencatat realisasi pemanfaatan insentif pajak sepanjang kuartal I/2021 senilai Rp14,95 triliun atau 26% dari total pagu anggaran sejumlah Rp56,72 triliun. Realisasi itu tersebar pada berbagai jenis insentif pajak.

Otoritas menyebut sekitar 286.000 wajib pajak yang mendapatkan manfaat dari insentif pajak pada kuartal I/2021. Angka terbilang besar mengingat jumlah penerima manfaat sepanjang tahun lalu hanya 464.316 wajib pajak. (DDTCNews)

  • Modifikasi P3B Lewat MLI

Ditjen Pajak (DJP) menyatakan telah menerbitkan 21 surat edaran (SE) dirjen pajak mengenai modifikasi pasal-pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) seiring dengan disepakatinya multilateral instrument on tax treaty (MLI).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan perubahan pasal dalam P3B antara Indonesia dan negara mitra akibat MLI dapat dilihat pada naskah sintesis yang menjadi lampiran masing-masing SE.

“Modifikasi per pasal P3B oleh pasal-pasal MLI bisa lebih mudah dipahami dari naskah sintesis tersebut,” ujar Neilmaldrin. (DDTCNews)

Sumber:https://news.ddtc.co.id/pajak-minus-sri-mulyani-banyak-korporasi-yang-belum-sepenuhnya-sehat-29369


Bersama
PT. Jasa Konsultan Keuangan –
PT. Jasa Laporan Keuangan
PT. BlockMoney BlockChain Indonesia

“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solution — Cara Cerdas untuk Solusi Akuntansi

Bidang Usaha / Jasa — AKUNTANSI Melayani:

  • Jasa Accounting Service dan Penyusunan Laporan Keuangan
  • Peningkatan Profit Bisnis
  • Pemeriksaan Pengelolaan (Manajemen Keuangan dan Akuntansi, Uji Tuntas)
  • Konsultan Pajak
  • Studi Kelayakan
  • Proposal Proyek / Media Pembiayaan
  • Pembuatan Perusahaan Baru
  • Jasa Digital Pemasaran (DIMA)
  • Jasa Digital Ekosistem (DEKO)
  • Jasa Digital Ekonomi (DEMI)
  • 10 Peta Uang BLOCKCHAIN

Hubungi:
Widi Prihartanadi — WhatsApp 0877 0070 0705
Tuti Alawiyah (PIC Layanan) — WhatsApp 0811 808 5705
Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc: jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com

Alamat Kantor:
PT. Jasa Konsultan Keuangan — Gedung Patra Jasa Office Tower Lt. 17 Ruang 1704, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.
Kantor Jakarta Timur: Jl. Inspeksi Kalimalang No. 97, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Google Maps:
https://g.page/jasa-konsultan-keuangan-jakarta?share
PT JASA KONSULTAN KEUANGAN INDONESIA — https://share.google/M8r6zSr1bYax6bUEj

Situs web:
https://jasakonsultankeuangan.co.id/
https://blockmoney.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.com/
https://sumberrayadatasolusi.co.id/
https://jejaringlayanankeuangan.co.id/
https://skkpindotama.co.id/
https://mmpn.co.id/
https://marineconstruction.co.id/

Media sosial:
YouTube: https://youtube.com/@jasakonsultankeuangan2387
Instagram: https://www.instagram.com/p/B5RzPj4pVSi/
X/Twitter: https://twitter.com/pt_jkk
Facebook: https://www.facebook.com/JasaKonsultanKeuanganIndonesia
LinkedIn: https://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b

Digital EKOSISTEM (DEKO) — Web KOMUNITAS (WebKom) PT JKK DIGITAL: Platform komunitas korporat BLOCKCHAIN industri keuangan.

#JasaKonsultanKeuangan #BlockMoney #JasaLaporanKeuangan #JasaKonsultanPajak #JasaMarketingDigital #JejaringLayananKeuanganIndonesia #JKKInspirasi #JKKMotivasi #JKKDigital #JKKGroup #SumberRayaDataSolusi #SatuanKomandoKesejahteraanPrajuritIndotama #BlockMoneyIndonesia #MarineConstruction #MitraMajuPerkasaNusantara #JasaKonsultanKeuanganDigital #SinergiSistemDanSolusi #AccountingService #ArusKas #ModalKerja #Tax #Pajak #PPN

Share This :
Widi Prihartanadi

Recent Posts

Pekerjaan Kantor Menumpuk? Coba Latihan 15 Menit Sehari Selama 28 Hari

♫ Putar musik Nama aplikasi: JKK Asisten Kerja 28 HariDari PT Jasa Konsultan Keuangan. Dipakai…

12 hours ago

Surat Ketetapan Pajak 2026: Jenis, Sanksi, dan Langkah Menanggapinya By PT Jasa Konsultan Keuangan

Surat ketetapan pajak 2026: kenali jenis SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN, sanksi bunga setelah UU…

16 hours ago

Jasa Laporan Keuangan untuk Pengajuan Kredit Bank 2026: Batas DER 4:1 agar Bunga Pinjaman Tetap Diakui Pajak By PT Jasa Konsultan Keuangan

Jasa laporan keuangan untuk pengajuan kredit bank membantu PT menjaga batas DER 4:1 agar bunga…

2 days ago

Persiapan Bisnis Menuju 2030: 5 Langkah Keuangan dan Tim untuk PT, CV, dan UMKM By PT Jasa Konsultan Keuangan

Persiapan bisnis menuju 2030: lima langkah keuangan, tim, dan jaringan untuk PT, CV, dan UMKM…

3 days ago

Laporan Keuangan Apa Saja yang Dilampirkan di SPT Tahunan Badan Coretax? By PT Jasa Konsultan Keuangan

SPT Tahunan Badan wajib dilampiri neraca dan laba rugi (UU KUP Pasal 4 ayat 4).…

4 days ago

Outsourcing Akuntansi Perusahaan 2026: Bukti Pendukung Tagihan Jasa dan Dasar Potong PPh Pasal 23 By PT Jasa Konsultan Keuangan

Outsourcing akuntansi perusahaan membantu PT dan CV menyimpan bukti tagihan jasa agar dasar potong PPh…

5 days ago