Laporan Tahunan PT dan Ketertiban Laporan Keuangan AHU/SABH

Accounting Service | PT Jasa Laporan Keuangan | PT Jasa Konsultan Keuangan

Pembuka Bismillahirrahmanirrahim. Naskah ini disusun sebagai bahan publikasi resmi yang mudah dipahami oleh pengusaha dan manajemen PT. Fokusnya adalah menertibkan laporan tahunan PT, laporan keuangan, dokumen RUPS, koordinasi akta notaris, serta kesiapan pelaporan melalui AHU/SABH. Terima kasih Ya Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Ringkasan Utama

Pokok Bahasan	Penjelasan Ringkas
Inti kewajiban	Setiap PT perlu menyiapkan laporan tahunan yang disampaikan Direksi kepada RUPS setelah ditelaah Komisaris. Setelah disetujui RUPS, persetujuan dituangkan dalam akta notaris dan disampaikan melalui SABH. [R1][R5]
Batas waktu penting	Laporan tahunan disampaikan kepada RUPS paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Penyampaian melalui notaris dilakukan paling lambat 30 hari sejak akta ditandatangani. [R5][R6]
Audit atau tidak audit	Kriteria wajib audit mengacu pada ketentuan UU Perseroan Terbatas, antara lain menghimpun/mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang, PT Tbk, Persero, aset atau peredaran usaha di atas Rp50 miliar, atau diwajibkan aturan lain. [R2][R3]
Peran PT JKK	PT Jasa Konsultan Keuangan dapat membantu penyusunan laporan keuangan, klasifikasi wajib audit, daftar dokumen laporan tahunan, arsip digital, serta koordinasi data dengan notaris dan KAP bila diperlukan.
Nilai praktis	Accounting Service menjadi pintu masuk untuk membuat pembukuan rapi, laporan keuangan siap dipakai, dan dokumen perusahaan lebih siap menghadapi pemeriksaan, pembiayaan, audit, dan kebutuhan administrasi badan hukum.

Dasar Regulasi dan Makna Praktis

Kewajiban laporan tahunan bukan sekadar urusan formalitas. Laporan tahunan adalah alat pertanggungjawaban Direksi kepada pemegang saham, dasar pengawasan Komisaris, dan bukti bahwa pengelolaan perusahaan berjalan tertib. UU Perseroan Terbatas menempatkan laporan tahunan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan, sedangkan ketentuan terbaru menegaskan pelaporan elektronik melalui SABH.

Informasi dari Ditjen AHU yang diberitakan DDTC menyebut penyampaian laporan tahunan PT melalui SABH mulai berlaku 1 Juni 2026, sedangkan sanksi administratif mulai berlaku November 2026. Hal ini perlu dipahami sebagai momentum pembenahan, bukan sekadar beban administrasi.

Bagi perusahaan yang selama ini hanya membuat laporan keuangan untuk pajak, bank, atau kebutuhan internal, perubahan ini mendorong pembukuan yang lebih tertib. PT Jasa Konsultan Keuangan dapat memosisikan Accounting Service sebagai pekerjaan dasar untuk memastikan laporan keuangan, dokumen pendukung, dan arsip perusahaan siap dipertanggungjawabkan.

Infografis: Dasbor ringkas kesiapan pelaporan tahunan PT.

Peta Kewajiban: Semua PT Wajib Tertib, Audit Tergantung Kriteria

Kelompok PT	Kriteria Praktis	Tindak Lanjut
PT wajib audit	Memenuhi salah satu kriteria Pasal 68 UU PT, misalnya menghimpun/mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang, PT Tbk, Persero, aset atau omzet di atas Rp50 miliar, atau diwajibkan aturan lain.	Laporan keuangan diaudit Akuntan Publik; koordinasi dengan KAP; hasil audit menjadi bagian dokumen yang dilaporkan.
PT tidak wajib audit	Tidak memenuhi kriteria wajib audit.	Tetap perlu laporan tahunan dan laporan keuangan sesuai SAK yang relevan; dokumen disiapkan dalam PDF untuk kebutuhan pelaporan.
PT belum rapi pembukuan	Transaksi belum lengkap, rekonsiliasi bank tidak selesai, piutang/utang belum jelas, persediaan/aset belum tertata, atau laporan belum sesuai standar.	Diperlukan pembenahan awal melalui Accounting Service, rekonsiliasi, penyusunan laporan keuangan, dan daftar kontrol dokumen.
PT siap pelaporan	Laporan keuangan, laporan kegiatan, data Direksi/Komisaris, dokumen RUPS, akta, dan bukti elektronik lengkap.	Arsipkan seluruh file, bukti penerimaan, daftar kontrol, dan register dokumen untuk kebutuhan tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Alur Kerja yang Disarankan

Infografis: Alur kerja dari tutup buku sampai bukti penerimaan pelaporan.

Detail Tahapan Pelaksanaan

No.	Tahap	Output Praktis
1	Intake dokumen	Akta, SK, NIB, NPWP, laporan tahun lalu, rekening koran, invoice, bukti pajak, daftar aset, piutang, utang, persediaan, dan data Direksi/Komisaris.
2	Review pembukuan	Pemeriksaan saldo awal, COA, mutasi bank, transaksi penjualan, pembelian, biaya, hutang, piutang, persediaan, aset tetap, dan pajak.
3	Penyusunan laporan keuangan	Menyusun neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan sesuai standar yang relevan.
4	Klasifikasi audit	Menentukan wajib audit atau tidak wajib audit berdasarkan kriteria UU PT dan ketentuan khusus sektor usaha.
5	Bahan laporan tahunan	Menyiapkan ringkasan kegiatan usaha, tanggung jawab sosial dan lingkungan bila relevan, masalah penting, laporan Komisaris, dan daftar organ perseroan.
6	Koordinasi RUPS dan notaris	Notaris menyiapkan akta persetujuan laporan tahunan. PT JKK membantu data keuangan dan daftar dokumen pendukung.
7	Pelaporan elektronik	Dokumen disampaikan melalui sistem elektronik oleh notaris sesuai prosedur yang berlaku.
8	Arsip bukti	Semua dokumen PDF, bukti penerimaan, checklist, dan catatan perbaikan disimpan dalam folder klien.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

PT yang Wajib Audit

No.	Dokumen	Keterangan
1	Informasi Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik, izin, tanggal izin, dan informasi KAP bila relevan.
2	Laporan keuangan audited	Neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, catatan, dan opini/hasil audit sesuai dokumen KAP.
3	Laporan kegiatan perseroan	Ringkasan kegiatan usaha, capaian, kendala, dan arah tahun berikutnya.
4	Tanggung jawab sosial dan lingkungan	Wajib diperhatikan, terutama bila kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam.
5	Masalah penting	Rincian masalah selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha.
6	Laporan pengawasan Komisaris	Ringkasan tugas pengawasan Komisaris selama tahun buku berjalan.
7	Data Direksi dan Komisaris	Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
8	Remunerasi organ perseroan	Gaji, honorarium, dan tunjangan jika diputuskan untuk dicantumkan sesuai kebutuhan dan tata kelola.

PT yang Tidak Wajib Audit

No.	Dokumen	Keterangan
1	Laporan keuangan sesuai SAK	Disajikan dalam Rupiah dan disusun dengan standar yang sesuai: SAK Indonesia, SAK Entitas Privat, atau SAK EMKM bila memenuhi kriteria. [R10][R11][R12][R13]
2	Laporan kegiatan perseroan	Dapat dibuat ringkas agar pemegang saham memahami kegiatan dan kondisi perusahaan.
3	Tanggung jawab sosial dan lingkungan	Khusus penting bagi perusahaan di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam; untuk usaha lain dapat dibuat seperlunya.
4	Masalah penting	Berisi kendala utama yang mempengaruhi usaha, misalnya penurunan omzet, piutang macet, sengketa, gangguan operasional, atau perubahan model bisnis.
5	Laporan pengawasan Komisaris	Dibuat sesuai struktur organ perseroan dan kebutuhan RUPS.
6	Data Direksi dan Komisaris	Pastikan sama dengan data AHU terakhir.
7	Data remunerasi	Dicantumkan bila diperlukan dan disetujui pemegang saham.

Posisi Layanan PT Jasa Konsultan Keuangan

Infografis: Model layanan terpadu PT Jasa Konsultan Keuangan untuk laporan tahunan PT.

Batas Peran yang Aman

Pihak	Peran Utama	Batasan Praktis
Direksi PT	Bertanggung jawab atas laporan tahunan dan penyampaian kepada RUPS.	Menandatangani, memberi data, dan mengambil keputusan manajemen.
Dewan Komisaris	Menelaah laporan tahunan sebelum RUPS.	Memberi laporan pengawasan bila struktur perseroan memilikinya.
Notaris	Membuat akta persetujuan laporan tahunan dan menyampaikan melalui SABH sesuai kewenangan.	Menjadi pihak utama dalam proses akta dan pelaporan elektronik.
KAP/Akuntan Publik	Melakukan audit laporan keuangan bila PT memenuhi kriteria wajib audit.	Tidak diperlukan untuk PT yang tidak memenuhi kriteria wajib audit, kecuali diminta atau diwajibkan aturan khusus.
PT Jasa Konsultan Keuangan	Membantu pembukuan, penyusunan laporan keuangan, daftar dokumen, klasifikasi wajib audit, arsip, dan koordinasi data.	Tidak menggantikan kewenangan notaris atau KAP; membantu agar data keuangan dan dokumen pendukung siap.

Diagnosis Awal untuk Klien PT

Area	Data Diperiksa	Risiko Umum	Rekomendasi
Legalitas	Akta terakhir, SK, data AHU, NIB, NPWP, pemegang saham, Direksi, Komisaris.	Ada data berbeda antara dokumen internal dan AHU.	Verifikasi dokumen terakhir dengan notaris.
Pembukuan	Jurnal, buku besar, saldo bank, penjualan, pembelian, biaya, piutang, utang.	Saldo tidak seimbang, transaksi belum lengkap, kas tidak cocok.	Rekonsiliasi dan perapihan COA.
Laporan keuangan	Neraca, laba rugi, arus kas, ekuitas, catatan.	Hanya ada laporan pajak atau laporan kas sederhana.	Susun laporan keuangan sesuai SAK.
Audit	Aset, omzet, sektor usaha, status Tbk/Persero, surat utang, pengelolaan dana masyarakat.	Salah klasifikasi wajib audit atau tidak.	Terapkan checklist Pasal 68 UU PT.
RUPS	Agenda, risalah, persetujuan laporan tahunan, keputusan pemegang saham.	RUPS tahunan belum terdokumentasi.	Koordinasikan jadwal dan akta dengan notaris.
Arsip	PDF final, bukti unggah, bukti penerimaan, daftar kontrol.	File tersebar di WA/email tanpa folder resmi.	Buat folder klien dan daftar kontrol dokumen.

Matriks Kesenjangan dan Solusi

Kesenjangan	Gejala	Dampak	Solusi PT JKK
Laporan keuangan belum siap	Klien belum punya laporan lengkap atau laporan hanya berbasis kas.	SABH dan RUPS membutuhkan dokumen yang lebih formal.	Accounting Service bulanan, tutup buku, dan penyusunan laporan keuangan tahunan.
Standar akuntansi belum jelas	SAK yang dipakai belum dipilih sesuai jenis entitas.	Laporan sulit dipertanggungjawabkan.	Pemetaan SAK Indonesia, SAK Entitas Privat, atau SAK EMKM sesuai kondisi klien. [R10][R12][R13]
Dokumen audit terlambat	PT ternyata wajib audit tetapi belum menunjuk KAP.	RUPS dan pelaporan mundur.	Klasifikasi audit sejak awal tahun, lalu siapkan paket data untuk KAP.
Data AHU tidak sama dengan internal	Nama organ perseroan, alamat, atau pemegang saham tidak sesuai dokumen terakhir.	Akta dan pelaporan berisiko tertunda.	Validasi dengan notaris sebelum penyusunan dokumen final.
Arsip bukti lemah	Tidak ada checklist, bukti penerimaan, atau daftar file final.	Sulit membuktikan kepatuhan pada tahun berikutnya.	Arsip digital, daftar kontrol, penamaan file, dan register dokumen.
Terlalu bergantung pada satu orang	Semua dokumen hanya diketahui admin tertentu.	Kepatuhan terganggu saat orang tersebut tidak tersedia.	SOP sederhana, pembagian peran, dan penyimpanan terpusat.

Perbandingan dengan Praktik Internasional

Praktik global menunjukkan arah yang sama: laporan keuangan dan laporan tahunan makin bergerak menuju format digital, terstruktur, dapat dilacak, dan mudah diperiksa. Indonesia melalui AHU/SABH sedang memperkuat disiplin administrasi badan hukum. PT Jasa Konsultan Keuangan dapat mengambil pelajaran dari praktik internasional tanpa membuat istilah yang berlebihan.

Acuan	Praktik Utama	Pelajaran untuk PT di Indonesia
Indonesia – AHU/SABH	Pelaporan persetujuan laporan tahunan PT melalui sistem elektronik; dokumen akta dan laporan tahunan menjadi pusat kendali.	PT perlu pembukuan rapi, laporan keuangan sesuai SAK, dan koordinasi notaris. [R1][R5]
Amerika Serikat – SEC EDGAR/Inline XBRL	Inline XBRL membuat satu dokumen dapat dibaca manusia dan mesin untuk pelaporan keuangan perusahaan publik.	Arah digital: laporan sebaiknya konsisten, terstruktur, dan mudah dicocokkan. [R21]
Inggris – Companies House	Perusahaan wajib mengajukan annual accounts; persetujuan direksi menjadi bagian proses sebelum filing.	Pengarsipan tahunan menjadi rutinitas tata kelola, bukan kegiatan dadakan. [R22]
Singapura – ACRA/BizFile	Perusahaan perlu melakukan annual return; sebagian laporan keuangan diajukan dalam format XBRL sesuai aturan ACRA.	Klasifikasi jenis perusahaan dan format laporan sangat penting. [R24][R25]
IFRS Foundation	Standar dan taksonomi digital membantu pelaporan keuangan lebih transparan dan dapat dibandingkan.	Laporan PT perlu konsisten dari tahun ke tahun, meskipun skala usaha berbeda. [R16][R17][R18]
OECD/G20	Pengungkapan tahunan dan transparansi merupakan pilar tata kelola perusahaan yang baik.	Laporan tahunan PT sebaiknya dipakai sebagai alat akuntabilitas manajemen. [R26]

Rancangan Layanan yang Dapat Dijalankan

Nama Paket	Ruang Lingkup	Cocok untuk
Paket 1 – Pemeriksaan Awal	Review legalitas, checklist dokumen, klasifikasi wajib audit, dan peta kesiapan laporan.	PT yang belum tahu posisi kewajiban.
Paket 2 – Penyusunan Laporan Keuangan	Accounting Service, rekonsiliasi, laporan keuangan tahunan, catatan, dan file PDF.	PT tidak wajib audit atau PT yang perlu data awal untuk audit.
Paket 3 – Persiapan Laporan Tahunan	Ringkasan kegiatan, daftar organ perseroan, masalah penting, laporan komisaris, dan daftar dokumen RUPS.	PT yang akan RUPS dan koordinasi notaris.
Paket 4 – Pendampingan Audit	Data room untuk KAP, daftar permintaan dokumen, rekonsiliasi tambahan, dan tindak lanjut temuan data.	PT yang memenuhi kriteria wajib audit.
Paket 5 – Arsip dan Pengendalian Dokumen	Folder digital, daftar kontrol, bukti penerimaan, register dokumen, QR internal, dan catatan perbaikan.	PT yang ingin tertib untuk tahun berjalan dan berikutnya.

Kalimat Komunikasi Publik yang Aman

Naskah singkat untuk media resmi Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan tahunan PT melalui AHU/SABH, PT Jasa Konsultan Keuangan membantu perusahaan menyiapkan laporan keuangan, daftar dokumen pendukung laporan tahunan, klasifikasi wajib audit atau tidak wajib audit, serta koordinasi data dengan notaris agar administrasi badan hukum lebih tertib dan siap dilaporkan.

Naskah singkat untuk WhatsApp klien Bapak/Ibu, saat ini laporan tahunan PT perlu disiapkan lebih tertib untuk kebutuhan RUPS, akta notaris, dan pelaporan AHU/SABH. Kami dapat membantu memeriksa kesiapan laporan keuangan, dokumen pendukung, serta klasifikasi apakah PT Bapak/Ibu wajib audit atau tidak wajib audit.

Peta Topik dan Kata Kunci

Bagian	Isi
Kata kunci utama	Accounting Service; PT Jasa Laporan Keuangan; PT Jasa Konsultan Keuangan; laporan tahunan PT; laporan keuangan AHU; pelaporan SABH.
Kata kunci pendukung	RUPS tahunan, akta notaris, wajib audit, tidak wajib audit, SAK Entitas Privat, SAK EMKM, laporan kegiatan perseroan, arsip digital.
Topik turunan	Checklist dokumen laporan tahunan PT; cara membedakan wajib audit dan tidak wajib audit; dokumen untuk notaris; laporan keuangan untuk pelaporan AHU.
Tujuan pembaca	Pengusaha memahami kewajiban, Direksi tahu tahapan, notaris menerima data lebih rapi, dan klien mengetahui peran Accounting Service secara wajar.
Gaya bahasa	Resmi, jelas, tidak menakut-nakuti, tidak menjanjikan hasil hukum tertentu, dan tetap menegaskan perlunya koordinasi dengan notaris serta KAP bila relevan.

Rencana Kerja 30-60-90 Hari

Periode	Fokus Pekerjaan	Output
0-30 hari	Inventarisasi klien PT, klasifikasi wajib audit atau tidak, kumpulkan legalitas dan data keuangan, buat checklist per klien.	Daftar klien prioritas, status dokumen, dan kebutuhan laporan keuangan.
31-60 hari	Penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi, draft laporan kegiatan, identifikasi data yang harus dikonfirmasi manajemen.	Draft laporan keuangan dan bahan laporan tahunan.
61-90 hari	Koordinasi RUPS dan notaris, finalisasi PDF, arsip digital, dan tindak lanjut bukti pelaporan.	Paket dokumen final dan evidence pack per klien.

Tanya Jawab Praktis

Pertanyaan	Jawaban
Apakah semua PT harus membuat laporan tahunan?	Ya. Semua PT perlu menyiapkan laporan tahunan untuk RUPS. Perbedaannya adalah apakah laporan keuangan harus diaudit atau tidak, bergantung pada kriteria wajib audit.
Apakah PT kecil tetap perlu laporan keuangan?	Ya. PT kecil tetap perlu laporan keuangan. Standar yang digunakan dapat disesuaikan dengan jenis dan skala entitas, misalnya SAK Entitas Privat atau SAK EMKM bila memenuhi kriteria.
Siapa yang membuat akta RUPS?	Akta dibuat oleh notaris. PT Jasa Konsultan Keuangan membantu menyiapkan data keuangan dan daftar dokumen agar proses notaris lebih rapi.
Apakah PT JKK menggantikan KAP?	Tidak. Jika perusahaan wajib audit, pemeriksaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP. PT JKK membantu pembukuan, data room, rekonsiliasi, dan kesiapan dokumen.
Apa risiko jika tidak tertib?	Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis dan pemblokiran akses SABH sesuai ketentuan yang diberitakan dan diatur dalam Permenkum 49/2025. [R1][R5]
Apa manfaat Accounting Service?	Accounting Service membantu perusahaan memiliki data keuangan bulanan yang rapi sehingga laporan tahunan tidak dikerjakan tergesa-gesa di akhir periode.

Kesimpulan

No.	Kesimpulan
1	Kewajiban laporan tahunan PT melalui AHU/SABH menjadikan laporan keuangan semakin penting sebagai bagian dari ketertiban badan hukum.
2	Perusahaan harus membedakan dua hal: semua PT perlu laporan tahunan, tetapi kewajiban audit hanya berlaku bagi PT yang memenuhi kriteria tertentu.
3	PT Jasa Konsultan Keuangan dapat mengambil peran strategis melalui Accounting Service, PT Jasa Laporan Keuangan, klasifikasi wajib audit, daftar dokumen, dan arsip bukti.
4	Pendekatan terbaik adalah mulai dari data sederhana: bank, transaksi, pajak, aset, piutang, utang, dan laporan tahun sebelumnya; kemudian disusun menjadi laporan keuangan dan dokumen tahunan yang rapi.
5	Dengan ketertiban dokumen, perusahaan lebih siap menghadapi RUPS, notaris, KAP, bank, investor, pemeriksaan, dan kebutuhan manajemen internal.

Arah Tindak Lanjut

Langkah lembut untuk pembaca Perusahaan dapat memulai dengan pemeriksaan awal dokumen. Setelah status wajib audit atau tidak wajib audit jelas, tahap berikutnya adalah menyiapkan laporan keuangan, bahan laporan tahunan, koordinasi RUPS dengan notaris, dan arsip bukti pelaporan. PT Jasa Konsultan Keuangan dapat membantu proses keuangan dan pengendalian dokumen secara bertahap.

Daftar Rujukan

Daftar berikut dipakai sebagai rujukan regulasi, standar akuntansi, tata kelola, dan praktik pelaporan digital. Judul dapat dibuka melalui tautan yang tertanam.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 – DDTC Perpajakan

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas – JDIH BPK

UU 40/2007 Perseroan Terbatas – OJK PDF

Ditjen AHU Online – Kementerian Hukum RI

DDTC News – Akses SABH Perseroan Bisa Diblokir

KSP Law – Perubahan Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan dan RUPS

Legalitas.org – Penyusunan Laporan Tahunan PT Tertutup

MNL Law – Kewajiban Laporan Tahunan Perseroan Pasca Permenkum 49/2025

[R9] Hukumonline – Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan oleh RUPS

IAI – Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia

IAI – Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

IAI – SAK Entitas Privat Disahkan

IAI – SAK Indonesia untuk EMKM

IAI – Tentang SAK ETAP

IAI – PSAK Umum

IFRS Foundation – Who We Are

IFRS Accounting Taxonomy 2025

IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements

XBRL International – The Standard for Reporting

XBRL International – About XBRL

US SEC – Inline XBRL

GOV.UK – File Annual Accounts with Companies House

Companies House – Changes to Accounts

ACRA Singapore – Filing Annual Returns for Companies

ACRA Singapore – Filing Financial Statements in XBRL Format

OECD – G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023

COSO – Internal Control and Fraudulent Financial Reporting Context

ISO 37301:2021 – Compliance Management Systems

ISO 37001 – Anti-Bribery Management Systems

IFC/World Bank – Disclosure and Transparency Toolkit

Penutup

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga ikhtiar ketertiban laporan keuangan dan administrasi perusahaan menjadi jalan kemanfaatan, keberkahan, dan kebaikan bagi keluarga, masyarakat, dan negeri ini. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Bersama

PT Jasa Laporan Keuangan
PT Jasa Konsultan Keuangan
PT BlockMoney BlockChain Indonesia

“Accounting Service”

“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solutions
Cara Cerdas untuk Akuntansi Solusi Bidang Usaha / jasa: –

AKUNTANSI Melayani
– Peningkatan Profit Bisnis (Layanan Peningkatan Profit Bisnis)
– Pemeriksaan Pengelolaan (Manajemen Keuangan Dan Akuntansi, Uji Tuntas)
– KONSULTAN pajak(PAJAKKonsultan)
– Studi Kelayakan (Studi Kelayakan)
– Proposal Proyek / Media Pembiayaan
– Pembuatan PERUSAHAAN Baru

– Jasa Digital PEMASARAN(DIMA)
– Jasa Digital EKOSISTEM(DEKO)
– Jasa Digital EKONOMI(DEMI)
– 10 Peta Uang BLOCKCHAIN

Hubungi: Widi Prihartanadi / Tuti Alawiyah : 0877 0070 0705 / 0811 808 5705 Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc: jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
jasakonsultankeuangan.co.id

Situs web :
https://blockmoney.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.co.id/
https://sumberrayadatasolusi.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.com/
https://jejaringlayanankeuangan.co.id/
https://skkpindotama.co.id/
https://mmpn.co.id/
marineconstruction.co.id

PT JASA KONSULTAN KEUANGAN INDONESIA
https://share.google/M8r6zSr1bYax6bUEj
https://g.page/jasa-konsultan-keuangan-jakarta?share

Media sosial:
https://youtube.com/@jasakonsultankeuangan2387
https://www.instagram.com/p/B5RzPj4pVSi/?igshid=vsx6b77vc8wn/
https://twitter.com/pt_jkk/status/1211898507809808385?s=21
https://www.facebook.com/JasaKonsultanKeuanganIndonesia
https://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b

DigitalEKOSISTEM (DEKO) Web KOMUNITAS (WebKom) PT JKK DIGITAL: Platform komunitas korporat BLOCKCHAIN industri keuangan

#JasaKonsultanKeuangan #BlockMoney #jasalaporankeuangan #jasakonsultanpajak #jasamarketingdigital #JejaringLayananKeuanganIndonesia #jkkinspirasi #jkkmotivasi #jkkdigital #jkkgroup
#sumberrayadatasolusi #satuankomandokesejahteraanprajuritindotama
#blockmoneyindonesia #marinecontruction #mitramajuperkasanusantara #jualtanahdanbangunan #jasakonsultankeuangandigital #sinergisistemdansolusi #Accountingservice #Tax#Audit#pajak #PPN