JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan bahwa ketentuan baru terkait dengan lapisan penghasilan kena pajak pada tarif progresif untuk wajib pajak orang pribadi Pasal 17 UU PPh s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mulai berlaku untuk tahun pajak 2022. Artinya, atas penghasilan yang diterima pada tahun pajak 2021 masih menggunakan ketentuan yang lama.
Pernyataan DJP disampaikan melalui contact center @kring_pajak dengan merespons pertanyaan dari warganet. Pemilik akun Twitter @ryuuzaki47 bertanya terkait ketentuan baru pajak penghasilan yang diatur dalam UU HPP.
“Untuk perhitungan SPT Tahunan orang pribadi [Tahun Pajak] 2021 yang batas pelaporan Maret 2022. Tarif progresifnya apakah masih yang lama [sampai dengan Rp 50 juta] atau sudah pakai yang baru UU HPP [sampai dengan Rp60 juta] ya? Mengingat penghasilan di 2021 tapi pelaporan di 2022,” tanya pemilik akun dengan me-mention @kring_pajak, Kamis (10/3/2022).
Dengan ketentuan yang lama, tarif PPh 5% masih dikenakan atas penghasilan sampai dengan Rp50 juta per tahun.
“Sehingga untuk penghasilan yang diterima pada tahun pajak 2021 masih menggunakan ketentuan yang lama yakni untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta dikali 5%,” jawab DJP.
Perlu dipahami kembali, UU HPP mengubah lapisan penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi. Mulai tahun pajak 2022, tarif PPh orang pribadi sebesar 5% berlaku atas lapisan penghasilan kena pajak senilai Rp0 hingga Rp60 juta, bukan lagi hingga Rp50 juta.
UU HPP juga menetapkan lapisan penghasilan kena pajak baru dengan tarif pajak sebesar 35%. Tarif PPh orang pribadi sebesar 35% berlaku atas penghasilan di atas Rp5 miliar. (sap)
Sumber:https://news.ddtc.co.id/djp-ingatkan-penghasilan-tahun-pajak-2021-masih-pakai-bracket-lama-37529
Bersama PT. Jasa Konsultan Keuangan
“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solutions
Bidang Usaha / jasa:
– Accounting Service
– Peningkatan Profit Bisnis (Increased Profit Business Service)
– Pemeriksaan Pengelolaan (Management Keuangan Dan Akuntansi, Due Diligent)
– Konsultan Pajak (Tax Consultant)
– Studi Kelayakan (Feasibility Study)
– Projek Proposal / Media Pembiayaan
– Pembuatan Perusahaan Baru
– Jasa Digital Marketing (DIMA)
– Jasa Digital Ekosistem (DEKO)
– Jasa Digital Ekonomi (DEMI)
– 10 Peta Uang Blockchain
Hubungi: Widi Prihartanadi / Wendy Via Jonata :0877 0070 0705 / 0811 1085 705
Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc:
jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
WebSite :
http://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b
Digital Ekosistem (DEKO) Web Komunitas (WebKom) PT JKK Digital:
Platform komunitas corporate blockchain industri keuangan
http://blockmoney.id
#JasaKonsultanKeuangan
#JasaLaporanKeuanganIndonesia
#JejaringLayananKeuanganIndonesia
#JkkDigital #Blockmoney #Jkkinspirasi #Jkkmotivasi
Struktur Organisasi Digital JKK AGI Action Engine V1 PT Jasa Konsultan Keuangan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM JKK COMMAND CENTER 100 ASISTEN: ARSITEKTUR ORGANISASI…
Transformasi Finansial Berbasis Bukti Dari Arsip Digital Menjadi Mesin Keputusan By PT Jasa Konsultan Keuangan JKK SECURE AUTO-PILOT COMMAND -…
PT Jasa Konsultan Keuangan Secure Auto - Pilot Command Sistem Keuangan Tanpa Layar Yang Aman, Terukur, dan Berbasis Bukti Kendali…
Perintah Induk Final Terintegrasi PT Jasa Konsultan Keuangan SECURE AUTO-PILOT COMMAND JKK Command Center - JKK AGI Action Engine -…
JKK AGI Action Engine: Dari Arsip Pasif Menjadi Mesin Pertumbuhan Bisnis By PT Jasa Konsultan Keuangan Identitas dan Tujuan Naskah…
Modul Infografis Premium Komposisi Edukasi 2-3 Jam Per Hari By PT Jasa Konsultan Keuangan Bersama PT Jasa Laporan Keuangan PT…