Jasa Konsultan Keuangan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Tunggakan Pajak

DJP mengembangkan outbound call sebagai bagian dari transformasi layanan menjadi serba elektronik dan mengembangkan sistem administrasi perpajakan yang modern. Petunjuk pelaksanaan outbound call untuk kegiatan billing support juga telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak 18/2016.

Melalui outbound call, DJP berharap pencairan piutang pajak sebelum jatuh tempo dapat meningkat. Hal ini dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak dan beban pelaksanaan kegiatan penagihan aktif. Layanan outbound call tersebut berjalan bersamaan dengan inbound call yang digunakan wajib pajak untuk menghubungi DJP.

Outbound call hanya dilakukan melalui nomor 1500200 oleh Kring Pajak. Dengan demikian, wajib pajak diminta berhati-hati jika menerima telepon yang mengatasnamakan DJP. Wajib pajak bisa melakukan konfirmasi melalui Kring Pajak atau KPP Terdaftar. (DDTCNews)

Pemanfaatan Insentif

Realisasi pemanfaatan insentif usaha dalam program PEN hingga 15 Oktober 2021 mencapai Rp60,31 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 96% dari pagu yang disiapkan senilai Rp62,83 triliun. insentif diharapkan mampu memberikan ruang bagi dunia usaha agar pulih lebih cepat.

“Pemerintah memberikan relaksasi dari sisi perpajakan di dalam rangka untuk memberikan ruang bagi perusahaan menghadapi tantangan yang luar biasa ini,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (DDTCNews)

Cukai Rokok

Kepala Sub Bidang Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Sarno mengatakan pemerintah akan mengumumkan kenaikan tarif CHT atau cukai rokok 2022 pada bulan ini. Namun, dia belum bersedia menjabarkan kenaikan tarif yang sudah disepakati.

“Target penerimaan cukai rokok hampir Rp173 triliun tahun ini dan menjadi hampir Rp193 triliun tahun depan sehingga kenaikannya hampir Rp 20 triliun,” kata Sarno. (Kontan/Bisnis Indonesia)

PPN Final

Pemerintah akan menerapkan skema pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) final mulai 1 April 2022. Kebijakan tersebut sudah masuk dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR pada 7 Oktober 2021.

Pemungutan dan penyetoran PPN final dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan/atau melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) tertentu.

DJP Jalankan Sejumlah Pengawasan

DJP telah menetapkan program prioritas pengamanan penerimaan pajak 2021. Sesuai dengan APBN 2021, DJP mendapatkan tanggung jawab untuk mengumpulkan penerimaan pajak senilai Rp1.229,58 triliun. Target tersebut tercatat tumbuh 14,69% dari realisasi penerimaan pajak pada tahun lalu senilai Rp1.072,11 triliun.

Adapun program prioritas yang dimaksud antara lain pertama, pengawasan wajib pajak orang pribadi kategori high wealth individuals dan wajib pajak grup. Kedua, pengawasan berbasis sektoral. Ketiga, pengawasan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Keempat, pengawasan atas transaksi yang terindikasi transfer pricing. Kelima, sinergi pengawasan bersama dengan Ditjen Anggaran, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan pemerintah daerah. (DDTCNews)

Saluran Digital Kring Pajak

Hingga hari ini, Jumat (22/10/2021), Kring Pajak hanya melayani melalui saluran digital. DJP menyatakan ada pemeliharaan rutin yang dilakukan hingga hari ini. Layanan telepon tidak bisa digunakan.

Beberapa saluran digital yang bisa dimanfaatkan wajib pajak antara lain live chat pada laman http://pajak.go.id, email informasi@pajak.go.id dan pengaduan@pajak.go.id, atau Twitter @kring_pajak. (DDTCNews) (kaw)

Sumber:https://news.ddtc.co.id/djp-bisa-hubungi-wajib-pajak-dengan-kriteria-ini-lewat-telepon-33848