69.431 Wajib Pajak Diperiksa DJP Tahun Lalu

Selain mengenai pemeriksaan pajak, ada pula bahasan terkait dengan proyeksi penerimaan pajak pada tahun ini. Kemudian, ada pula bahasan tentang digitalisasi Surat Tagihan Pajak (STP) yang dilakukan DJP.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Pemanfaatan Saluran Elektronik untuk Pemeriksaan Pajak

Dalam tata kenormalan baru, DJP melakukan penyesuaian prosedur dalam pelaksanaan pemeriksaan melalui optimalisasi pemanfaatan saluran elektronik. Setiap unit kantor diarahkan untuk tetap fokus menyelesaikan proses pemeriksaan yang sedang berjalan.

Dalam Laporan Tahunan 2020 DJP disebutkan penyelesaian pemeriksaan diprioritaskan terhadap wajib pajak yang tidak terdampak pandemi Covid-19 atau wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 namun kondisi riil kemampuan ekonominya masih baik. (DDTCNews)

6 Strategi Pemeriksaan Pajak

Ada 6 kebijakan atau strategi umum pemeriksaan yang dijalankan DJP pada 2020. Pertama, manajemen objek pemeriksaan. Kedua, perubahan cara kerja pemeriksaan. Ketiga, digitalisasi pelaksanaan pemeriksaan melalui implementasi aplikasi Desktop Pemeriksaan (Derik) untuk menciptakan ketertiban administrasi pemeriksaan.

Keempat, rekonsiliasi tunggakan pemeriksaan dan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan. Kelima, manajemen penyelesaian SPT Lebih Bayar Restitusi. Keenam, percepatan pelaksanaan post audit sebagai tindak lanjut penerapan PMK 39/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. (DDTCNews)

Penerimaan Pajak

Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2021 senilai Rp741,3 triliun. Angka ini tumbuh 9,5% dibandingkan kinerja pada periode yang sama tahun lalu. realisasi tersebut setara dengan 60,3% terhadap target Rp1.229,59 triliun.

“2021 sudah mulai catching up, kami harap penerimaan pajak bisa kembali ke level sebelum Covid-19 dalam waktu yang cukup segera,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji memprediksi penerimaan pajak pada tahun ini akan berada pada kisaran Rp1.139,6 triliun—Rp1.198,4 triliun. Dengan demikian, penerimaan pajak akan tumbuh di kisaran 6,5%—12% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

Digitalisasi Surat Tagihan Pajak

Digitalisasi STP menjadi salah satu pengembangan yang dilakukan DJP pada tahun lalu. Dalam Laporan Tahunan 2020 DJP disebutkan digitalisasi STP akan diimplementasikan dalam aplikasi Approweb untuk mempermudah penerbitan dan monitoring STP oleh account representative (AR).

Otoritas menyatakan ada beberapa fungsi dalam digitalisasi STP. Pertama, daftar nominatif STP yang harus diterbitkan. Kedua, STP dibuat secara digital (memiliki kode verifikasi dan tidak perlu tanda tangan basah).

Ketiga, pengiriman STP secara daring melalui surel resmi DJP. Keempat, penambahan informasi kode billing dalam lampiran STP. Kelima, pengawasan penerbitan STP secara berjenjang. (DDTCNews)

Pengenaan Pajak Karbon

Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Noor Syaifudin mengatakan pajak karbon akan dikenakan pada sektor yang memproduksi emisi tinggi. Menurutnya, pemerintah sejauh ini belum memiliki rencana mengenakan pajak karbon pada individu.

“Untuk penerapan pajak karbon pada individu, sepanjang pengetahuan kami, penerapan di internasional juga masih terbatas. Tentu kami perlu melihat dan melakukan asesmen lebih lanjut,” katanya. (DDTCNews)

Pemberian Insentif Sumbang Penurunan Penerimaan Pajak

Dalam Laporan Tahunan 2020 DJP, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemanfaatan insentif pajak berkontribusi terhadap penurunan penerimaan pajak. Tahun lalu, realisasi penerimaan pajak senilai Rp1.072,11 triliun atau sekitar 89,43% dari target Rp1.198,82 triliun.

“Pemanfaatan insentif pajak sendiri berkontribusi terhadap 22,1% penurunan penerimaan pajak. Namun, kami juga memiliki harapan besar bahwa insentif pajak mampu menjaga dan meningkatkan aktivitas ekonomi yang akan mendorong kelahiran basis pajak baru,” ujar Suryo. (DDTCNews) (kaw)

Sumber:https://news.ddtc.co.id/69431-wajib-pajak-diperiksa-djp-tahun-lalu-33818