Cara Menghitung PPh 21 Karyawan 2026: Contoh Hitung, PPh 21 DTP, dan Persiapan 2027 By PT Jasa Konsultan Keuangan

Penulis: Tim Konsultan PT Jasa Konsultan Keuangan · Kategori: Article · 10 November 2026

Cara menghitung PPh 21 karyawan 2026 pada dasarnya terdiri atas dua tahap: Januari–November memakai tarif efektif rata-rata (TER) bulanan, lalu Desember dihitung ulang setahun dengan tarif Pasal 17 UU PPh. Bagi PT dan CV di sektor tertentu, sebagian karyawan juga menikmati PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) sepanjang 2026, dan pemerintah sudah menyampaikan rencana perluasannya untuk 2027. Tulisan ini merangkum apa yang berubah, dampaknya bagi pembukuan penggajian, dan langkah praktis menjelang tutup tahun.

Ringkasan Singkat

• Dua tahap hitung: TER bulanan untuk masa Januari–November, tarif Pasal 17 untuk masa Desember (masa pajak terakhir) sesuai PMK 168/2023.
• PPh 21 DTP 2026: berlaku untuk pegawai di lima sektor padat karya dengan penghasilan bruto tetap dan teratur paling banyak Rp10 juta per bulan (PMK 105/2025).
• Rencana 2027: pemerintah menyiapkan perluasan PPh 21 DTP ke seluruh sektor usaha, tetapi ketentuan teknisnya belum terbit. Data gaji yang rapi sejak sekarang membuat perusahaan siap kapan pun aturan keluar.

1. Apa yang Berubah bagi Pemberi Kerja

Pada 9 November 2026, Menko Perekonomian menyampaikan bahwa insentif PPh 21 DTP direncanakan menjangkau pekerja di seluruh sektor usaha pada 2027, dengan batas gaji yang sama seperti 2026. Sampai tulisan ini terbit, pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksanaannya. Artinya, untuk penggajian November dan Desember 2026, aturan yang berlaku tetap PMK 168/2023 untuk cara hitung dan PMK 105/2025 untuk insentif DTP.

No	Ketentuan	Isi Pokok	Dasar
1	Tarif masa Januari–November	TER bulanan kategori A, B, atau C sesuai status PTKP	PMK 168/2023
2	Tarif masa Desember	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan setahun	PMK 168/2023
3	PPh 21 DTP 2026	Lima sektor: alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, pariwisata	PMK 105/2025
4	Batas penghasilan DTP	Pegawai tetap: bruto tetap dan teratur ≤ Rp10 juta/bulan, ditentukan pada masa Januari 2026 atau bulan pertama bekerja	PMK 105/2025
5	Rencana 2027	Perluasan ke seluruh sektor usaha; menunggu ketentuan teknis	Pernyataan pemerintah, 9 Nov 2026

2. Cara Menghitung PPh 21 Karyawan 2026 Langkah demi Langkah

a. Tentukan status PTKP dan kategori TER

Status PTKP karyawan menentukan kategori TER. Pemetaannya sebagai berikut:

No	Kategori TER	Status PTKP	Nilai PTKP Setahun
1	A	TK/0 · TK/1 · K/0	Rp54.000.000 · Rp58.500.000 · Rp58.500.000
2	B	TK/2 · TK/3 · K/1 · K/2	Rp63.000.000 · Rp67.500.000 · Rp63.000.000 · Rp67.500.000
3	C	K/3	Rp72.000.000

b. Januari–November: bruto bulanan × tarif TER

Setiap bulan, jumlahkan penghasilan bruto karyawan (gaji, tunjangan, lembur, dan premi asuransi yang dibayar perusahaan), lalu kalikan dengan tarif TER sesuai kategori dan rentang bruto pada lampiran PMK 168/2023. Tidak ada pengurang pada tahap ini.

c. Desember: hitung ulang setahun

Pada masa pajak terakhir, hitung penghasilan neto setahun: bruto setahun dikurangi biaya jabatan 5% (paling banyak Rp6.000.000 setahun) serta iuran pensiun atau JHT yang dibayar karyawan. Kurangi PTKP, lalu terapkan tarif Pasal 17: 5% sampai Rp60 juta, 15% di atas Rp60 juta–Rp250 juta, 25% di atas Rp250 juta–Rp500 juta, 30% di atas Rp500 juta–Rp5 miliar, dan 35% di atas Rp5 miliar. PPh 21 Desember adalah PPh setahun dikurangi PPh yang sudah dipotong Januari–November.

No	Komponen (contoh tanpa iuran pensiun/JHT)	Karyawan A · TK/0 · Rp8 juta/bulan	Karyawan B · K/1 · Rp12 juta/bulan
1	Bruto setahun	Rp96.000.000	Rp144.000.000
2	Biaya jabatan 5% (maks. Rp6 juta)	Rp4.800.000	Rp6.000.000
3	Neto setahun	Rp91.200.000	Rp138.000.000
4	PTKP	Rp54.000.000	Rp63.000.000
5	Penghasilan kena pajak	Rp37.200.000	Rp75.000.000
6	PPh 21 setahun	5% × 37,2 juta = Rp1.860.000	5% × 60 juta + 15% × 15 juta = Rp5.250.000
7	PPh 21 Desember	PPh setahun dikurangi total PPh TER Januari–November

3. Dampak bagi Pembukuan Penggajian PT dan CV

• Kode DTP di bukti potong. Perusahaan di lima sektor penerima wajib memakai e-Bupot 21/26 dengan kode khusus DTP dan melaporkan realisasinya dalam SPT Masa PPh 21/26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
• Dana DTP dibayarkan tunai ke karyawan. PPh yang ditanggung pemerintah diserahkan kepada karyawan saat gaji dibayar, sehingga jurnal gaji perlu memisahkan beban gaji, utang PPh 21, dan bagian DTP.
• Data NIK/NPWP harus valid. Insentif hanya untuk karyawan yang NIK atau NPWP-nya sudah tervalidasi di sistem DJP, sehingga data induk karyawan menjadi titik awal.
• Rekonsiliasi akhir tahun. Selisih antara total TER dan PPh setahun muncul di Desember; buku besar gaji yang rapi mencegah selisih saat SPT Tahunan Badan.

4. Langkah Praktis yang Bisa Dimulai

1. Perbarui data induk karyawan: NIK, NPWP, status PTKP per 1 Januari, dan tanggal mulai bekerja.
2. Cocokkan rekap gaji Januari–Oktober 2026 dengan bukti potong yang sudah terbit di Coretax.
3. Siapkan kertas kerja Desember: bruto setahun, biaya jabatan, iuran pensiun/JHT, PTKP, dan PPh terpotong.
4. Bagi perusahaan di lima sektor penerima, cek kembali daftar karyawan yang memenuhi batas Rp10 juta pada masa Januari 2026 dan pastikan kode DTP sudah benar.
5. Tandai komponen gaji tetap dan tidak tetap secara terpisah agar mudah disesuaikan bila aturan PPh 21 DTP 2027 terbit.
6. Jadwalkan penutupan buku gaji paling lambat pertengahan Desember supaya bukti potong tahunan siap tepat waktu.

5. Kapan Perlu Pendamping

Pendamping diperlukan bila jumlah karyawan bertambah, ada karyawan keluar-masuk di tengah tahun, komponen gaji banyak (lembur, bonus, natura), atau perusahaan termasuk penerima PPh 21 DTP. Tim PT Jasa Konsultan Keuangan bersama PT Jasa Laporan Keuangan menyiapkan rekap gaji, perhitungan TER dan Desember, bukti potong, hingga laporan keuangan yang selaras dengan SPT. Layanan Jasa Accounting Service kami melayani PT dan CV di Jabodetabek dari kantor Patra Jasa Office Tower, Jakarta Selatan, dan Kalimalang, Jakarta Timur.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah PPh 21 Desember selalu lebih besar daripada bulan lain?
Tidak selalu. PPh Desember adalah selisih antara PPh setahun dan PPh yang sudah dipotong dengan TER, sehingga bisa lebih besar, lebih kecil, atau bahkan lebih bayar bila ada karyawan yang penghasilannya turun.

Apakah biaya jabatan dikurangkan setiap bulan?
Pada skema TER, biaya jabatan tidak dikurangkan setiap bulan. Pengurang 5% (paling banyak Rp6.000.000 setahun) diperhitungkan saat menghitung ulang PPh setahun di masa Desember.

Siapa yang mendapat PPh 21 DTP pada 2026?
Pegawai pada pemberi kerja di sektor alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata, dengan penghasilan bruto tetap dan teratur paling banyak Rp10 juta per bulan dan NIK/NPWP yang tervalidasi.

Apakah PPh 21 DTP berlaku untuk semua sektor pada 2027?
Pemerintah sudah menyampaikan rencananya, tetapi ketentuan teknis belum terbit. Sambil menunggu, perusahaan cukup merapikan data gaji agar siap menerapkannya.

Penutup

Menghitung PPh 21 karyawan menjadi jauh lebih ringan bila data induk karyawan, rekap gaji bulanan, dan bukti potong tersusun rapi sejak awal tahun. Dengan pembukuan penggajian yang tertib, perusahaan siap menghadapi perhitungan Desember sekaligus perubahan insentif pada 2027.

Butuh bantuan cara menghitung PPh 21 karyawan 2026 untuk PT atau CV Anda? Pelajari layanan jasa konsultan pajak Jakarta kami atau kunjungi beranda PT Jasa Konsultan Keuangan. Menjelang akhir tahun, unduh juga Panduan Tutup Buku 2026.

Jadwalkan Konsultasi Awal · Isi Form Calon Client

Informasi umum, bukan saran investasi.

Bagaimana perusahaan Anda menyiapkan perhitungan PPh 21 Desember tahun ini? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar.

Referensi

• Resmi! PPh 21 DTP 2026 melalui PMK 105/2025 – Direktorat Jenderal Pajak
• PMK Nomor 105 Tahun 2025 – JDIH BPK
• Perhitungan PPh 21 Lebih Mudah, Berikut Ketentuannya (PMK 168/2023) – Direktorat Jenderal Pajak
• UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan – JDIH BPK

Rujukan: Gaji 7,54 Juta Karyawan Bakal Bebas Pajak, Ini Kata Airlangga — DDTCNews; PMK 105/2025 (DJP).

Baca juga: Jasa Lapor SPT Tahunan Badan 2026: Cek Penyusutan Aset dan Persediaan Usang · Jasa Pembukuan untuk Coretax 2026

---