Widi Prihartanadi

DJP Sebut Ada Penurunan Porsi Sengketa Pajak yang Naik Banding

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat jumlah sengketa pajak di pengadilan relatif kecil dibandingkan dengan jumlah produk hukum yang…

5 years ago

Tekan Sengketa Pajak, Kemenkeu Pakai 3 Strategi Ini

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menyebut ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka sengketa pajak. Staf Ahli Menkeu Bidang…

5 years ago

DJP Sebut Integrasi Data NIK Menjadi NPWP Dilakukan Bertahap

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan kebijakan pemberlakuan nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagaimana…

5 years ago

Amankan Setoran Pajak, Pemda Integrasi Data Pertanahan Dengan BPN

NGADA, DDTCNews - Pemkab Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjalin kerja sama integrasi data dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bupati…

5 years ago

Sektor Perdagangan Kembali Terima Insentif Pajak, DJP: Jaga Daya Beli

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menambah jumlah sektor usaha penerima insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal…

5 years ago

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menetapkan 3 kriteria dalam melakukan penagihan di tengah situasi pandemi Covid-19. Prioritas penagihan yang pertama ditinjau berdasarkan kinerja usaha wajib pajak. Pelaku usaha yang tidak terdampak negatif pandemi Covid-19 menjadi prioritas penagihan. Kelompok wajib pajak ini tetap mencatat kinerja positif sepanjang tahun lalu. “Prioritas tindakan penagihan di antaranya dilakukan terhadap wajib pajak dengan kriteria bergerak di sektor usaha yang masih berjalan dengan baik dan tidak terdampak pandemi Covid-19,” tulis laporan tahunan 2020 DJP dikutip pada Selasa (2/11/2021). Baca Juga: Kejar Pencairan Piutang Pajak, DJP Tempuh 7 Cara Ini Kedua, ditinjau berdasarkan jatuh tempo kedaluwarsa penagihan. Surat ketetapan pajak dengan kedaluwarsa penagihan kurang dari 6 bulan masuk kategori prioritas dilakukan penagihan pajak. Ketiga, tindakan penagihan dengan memperhitungkan kemampuan bayar wajib pajak. Dengan demikian, tindakan penagihan berujung pada pencairan piutang. “[Prioritas tindakan penagihan kepada wajib pajak] mempunyai kemampuan ekonomis untuk membayar utang pajak berdasarkan hasil penelitian KPP/Kanwil,” terang DJP. Seperti diketahui, pencairan piutang pajak melalui tindakan penagihan sepanjang tahun lalu mencapai Rp16,09 triliun. Sebagian besar pencairan piutang pajak berasal dari tindakan DJP berupa penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP). (sap)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menetapkan 3 kriteria dalam melakukan penagihan di tengah situasi pandemi Covid-19. Prioritas penagihan yang pertama ditinjau…

5 years ago

Terapkan Pajak Karbon, 4 Hal Ini Jadi Perhatian Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebutkan pemerintah setidaknya akan memperhatikan 4 hal dalam…

5 years ago

DJP Bakal Lakukan Penyesuaian e-Faktur, Ini Alasannya

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan penyesuaian terhadap aplikasi e-faktur sebelum tarif baru pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% berlaku…

5 years ago

Ala Ibu-Ibu PKK, Sosialisasi Pajak Dilakukan Door to Door

SRAGEN, DDTCNews - Kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menyiapkan kegiatan sosialisasi patuh pajak kendaraan bermotor (PKB)…

5 years ago

Genjot Investasi 2022, Insentif Pajak Tetap Disiapkan

JAKARTA, DDTCNews - Penyaluran insentif perpajakan pada 2022 mendatang akan difokuskan untuk memperderas realisasi investasi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas…

5 years ago
Show more Posts
Show previous Posts