Jasa Konsultan Keuangan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Kalau Rugi, Tidak Wajib Bayar Pajak

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dalam rezim pajak normal, wajib pajak badan yang mengalami kerugian tidak ada kewajiban membayar pajak. Hal ini berbeda dengan penggunaan rezim pajak final, seperti yang tercantum dalam PP 23/2018, yang dihitung berdasarkan omzet.

“Jadi sebenarnya dalam situasi seperti krisis, kalau ada tekanan pada dunia usaha dan ada potensi rugi, sebenarnya rezim normal lebih menguntungkan bagi dunia usaha,” katanya. (DDTCNews)

Pembekalan untuk AR

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan berbagai pelatihan telah dilakukan agar AR memiliki kompetensi dalam melakukan pengawasan berbasis kewilayahan.

“Beberapa pelatihan yang diberikan antara lain pelatihan sistem informasi geografis, pelatihan penguasaan wilayah dengan optimalisasi media internet, dan pelatihan manajemen pengawasan kewilayahan,” ujarnya.

Penerimaan Pajak

Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2021 senilai Rp741,3 triliun atau mengalami pertumbuhan 9,5% dibandingkan kinerja pada periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut setara dengan 60,3% terhadap target Rp1.229,59 triliun. Menurutnya, angka penerimaan pajak menunjukkan perbaikan seiring level PPKM yang makin menurun.

Sinyal Pemulihan Ekonomi

Realisasi insentif pajak yang sudah mencapai 92,2% atau Rp57,92 triliun dari pagu senilai Rp62,83 triliun dinilai menjadi sinyal pemulihan secara pesat dari kegiatan ekonomi.

“Insentif itu diklaim ketika ada kegiatan ekonomi. Ada pajak yang harus dibayar maka diklaimlah supaya bisa mendapatkan insentif tersebut,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (DDTCNews)

Penggunaan SAL

Pemerintah secara bertahap mulai mengurangi pembiayaan APBN melalui utang setelah melebarnya defisit anggaran dan peningkatan utang pada tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pembiayaan utang hingga Agustus 2021 senilai Rp550,6 triliun, turun 21% dari performa pada periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut sekitar 47% dari target pembiayaan utang tahun ini sejumlah Rp1.177,4 triliun.

“Ini karena ada penyesuaian target penerbitan SBN neto. Kami memakai saldo anggaran lebih (SAL) tahun lalu. Kita menggunakan SAL, menyesuaikan investasi kita, dan juga ada SKB III dengan BI,” ujarnya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Cukai Hasil Tembakau

Kementerian Keuangan mencatat realisasi cukai hasil tembakau (CHT) per Agustus 2021 mampu tumbuh sebesar 17,8% atau mencapai Rp111,1 triliun. Pertumbuhan penerimaan CHT yang kuat tidak serta merta disokong oleh kenaikan tarif. Ada andil pengawasan dan penindakan yang dilakukan.

“Makin tinggi tarif cukai yang kita berlakukan, banyak sekali dampaknya dari sisi terjadinya peredaran rokok ilegal. Teman-teman DJBC telah bekerja luar biasa keras bagaimana tidak bocor menjadi rokok ilegal,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (DDTCNews)

Insentif PPnBM Mobil

Alokasi anggaran untuk insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil telah terserap Rp1,73 triliun hingga akhir Agustus 2021. insentif pajak tersebut diberikan atas pembelian mobil yang berasal 6 pabrikan kendaraan bermotor.

Menkeu berharap setoran pajak yang hilang mampu dikompensasi dengan dampak lanjutan insentif PPnBM ditanggung pemerintah, yaitu mampu memberikan dukungan pada proses pemulihan ekonomi nasional. (DDTCNews) (kaw)

Sumber:https://news.ddtc.co.id/wp-badan-pakai-pph-final-umkm-dirjen-pajak-sebut-ada-batas-waktunya-33096