JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menargetkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (coretax administration system) akan rampung pada tahun depan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (16/6/2022).
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) sudah mencapai 47%. Menurutnya, pembaruan itu akan mewujudkan proses bisnis inti administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan terintegrasi. Simak ‘Mengenal PSIAP’.
“Ekspektasi kami atau target kami, di bulan Oktober tahun 2023, kami akan melakukan implementasi secara nasional,” katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR.
Suryo menambahkan proses persiapan implementasi pembaruan sistem pajak harus dilakukan sejak jauh hari. Dia menargetkan pembaruan tersebut dapat diimplementasikan sepenuhnya kepada publik mulai 1 Januari 2024.
Selain mengenai PSIAP, ada pula bahasan terkait dengan kenaikan penerimaan pajak karena tarif PPN 11%. Kemudian, masih ada pula bahasan terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela.
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan sistem informasi DJP yang ada saat ini belum mencakup keseluruhan proses bisnis dan administrasi, seperti pemeriksaan dan penyidikan, pelaporan, penagihan, dan administrasi inti perpajakan lainnya, melalui sistem akuntansi yang terintegrasi.
“Banyak yang akan kami lakukan. Tak hanya bagaimana kami membangun, tapi juga soal penyiapan dan komunikasi kepada pihak di sekeliling kami,” ujarnya. Simak Fokus ‘Berharap Banyak dari Digitalisasi Administrasi Pajak’. (DDTCNews)
Adanya PSIAP di tengah era transparansi akan membuat DJP mendapatkan banyak data dan informasi terkait dengan wajib pajak. Wajib pajak perlu mengantisipasi kondisi tersebut, terutama dalam pengelolaan kepatuhan pajak.
Assistant Manager Tax Compliance & Litigation Services DDTC Erika mengatakan data yang diterima DJP akan digunakan untuk menguji kepatuhan. DJP berpotensi lebih banyak menerbitkan ‘surat cinta’ berupa surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK).
Risiko terbitnya ‘surat cinta’ disebabkan kurang pedulinya wajib pajak dengan administrasi yang bersifat formal. Menurut Erika, wajib pajak perlu untuk membuat rekonsiliasi pajaknya secara konsisten. Selain itu, wajib pajak juga bisa melakukan tax diagnostic review untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan pajak. (DDTCNews)
Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% telah menambah penerimaan negara pada tahun ini. Suryo menjelaskan dampak dari kebijakan kenaikan tarif PPN mulai terlihat pada penerimaan pajak bulan lalu.
“Dalam tahun berjalan ini, dapat kami laporkan untuk bulan Mei, tambahan penerimaannya sekitar Rp4 triliun dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai,” katanya. (DDTCNews)
Kementerian Keuangan memproyeksi partisipasi wajib pajak dalam Program Penungkapan Sukarela (PPS) akan mengalami kenaikan cukup tinggi pada bulan ini. Hal ini akan berdampak pada nilai penerimaan PPh.
“Sehari kemarin saja [penerimaan PPh-nya] Rp1 triliun, ini memang kita prediksi di hari-hari belakang. Orang pasti menunggu seminggu terakhir. Kita prediksi bisa lebih dari Rp25 [triliun],” ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal. (DDTCNews)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai penatausahaan piutang pajak yang dimiliki DJP masih belum sepenuhnya memadai.Meskipun saldo piutang pajak telah diolah melalui Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System (TPA Modul RAS), BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam penatausahaan piutang pajak oleh DJP.
“Permasalahan tersebut disebabkan DJP … belum optimal dalam mengembangkan sistem dan mekanisme pengendalian pada TPA Modul RAS yang dapat memastikan penghitungan piutang pajak yang valid terhadap mutasi penambah dan pengurangnya,” tulis BPK dalam LHP LKPP 2021. (DDTCNews) (kaw)
sumber:https://news.ddtc.co.id/soal-pembaruan-sistem-inti-administrasi-perpajakan-begini-target-djp-39865
Bersama
PT. Jasa Konsultan Keuangan –
PT. Jasa Laporan Keuangan
PT. BlockMoney BlockChain Indonesia
“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solution — Cara Cerdas untuk Solusi Akuntansi
Bidang Usaha / Jasa — AKUNTANSI Melayani:
Hubungi:
Widi Prihartanadi — WhatsApp 0877 0070 0705
Tuti Alawiyah (PIC Layanan) — WhatsApp 0811 808 5705
Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc: jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
Alamat Kantor:
PT. Jasa Konsultan Keuangan — Gedung Patra Jasa Office Tower Lt. 17 Ruang 1704, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.
Kantor Jakarta Timur: Jl. Inspeksi Kalimalang No. 97, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
Google Maps:
https://g.page/jasa-konsultan-keuangan-jakarta?share
PT JASA KONSULTAN KEUANGAN INDONESIA — https://share.google/M8r6zSr1bYax6bUEj
Situs web:
https://jasakonsultankeuangan.co.id/
https://blockmoney.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.com/
https://sumberrayadatasolusi.co.id/
https://jejaringlayanankeuangan.co.id/
https://skkpindotama.co.id/
https://mmpn.co.id/
https://marineconstruction.co.id/
Media sosial:
YouTube: https://youtube.com/@jasakonsultankeuangan2387
Instagram: https://www.instagram.com/p/B5RzPj4pVSi/
X/Twitter: https://twitter.com/pt_jkk
Facebook: https://www.facebook.com/JasaKonsultanKeuanganIndonesia
LinkedIn: https://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b
Digital EKOSISTEM (DEKO) — Web KOMUNITAS (WebKom) PT JKK DIGITAL: Platform komunitas korporat BLOCKCHAIN industri keuangan.
#JasaKonsultanKeuangan #BlockMoney #JasaLaporanKeuangan #JasaKonsultanPajak #JasaMarketingDigital #JejaringLayananKeuanganIndonesia #JKKInspirasi #JKKMotivasi #JKKDigital #JKKGroup #SumberRayaDataSolusi #SatuanKomandoKesejahteraanPrajuritIndotama #BlockMoneyIndonesia #MarineConstruction #MitraMajuPerkasaNusantara #JasaKonsultanKeuanganDigital #SinergiSistemDanSolusi #AccountingService #ArusKas #ModalKerja #Tax #Pajak #PPN
Catat uang masuk dan keluar satu baris sehari. JKK UMKM PRO V2: contoh terisi, tutorial…
♫ Putar musik Nama aplikasi: JKK Asisten Kerja 28 HariDari PT Jasa Konsultan Keuangan. Dipakai…
Surat ketetapan pajak 2026: kenali jenis SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN, sanksi bunga setelah UU…
Jasa laporan keuangan untuk pengajuan kredit bank membantu PT menjaga batas DER 4:1 agar bunga…
Persiapan bisnis menuju 2030: lima langkah keuangan, tim, dan jaringan untuk PT, CV, dan UMKM…
SPT Tahunan Badan wajib dilampiri neraca dan laba rugi (UU KUP Pasal 4 ayat 4).…