Categories: Article

Soal Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Begini Target DJP

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menargetkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (coretax administration system) akan rampung pada tahun depan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (16/6/2022).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) sudah mencapai 47%. Menurutnya, pembaruan itu akan mewujudkan proses bisnis inti administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan terintegrasi. Simak ‘Mengenal PSIAP’.

“Ekspektasi kami atau target kami, di bulan Oktober tahun 2023, kami akan melakukan implementasi secara nasional,” katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR.

Baca Juga: Lewat Jatuh Tempo, Saldo Rekening Wajib Pajak Akhirnya Disita KPP

Suryo menambahkan proses persiapan implementasi pembaruan sistem pajak harus dilakukan sejak jauh hari. Dia menargetkan pembaruan tersebut dapat diimplementasikan sepenuhnya kepada publik mulai 1 Januari 2024.

Selain mengenai PSIAP, ada pula bahasan terkait dengan kenaikan penerimaan pajak karena tarif PPN 11%. Kemudian, masih ada pula bahasan terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Administrasi Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan sistem informasi DJP yang ada saat ini belum mencakup keseluruhan proses bisnis dan administrasi, seperti pemeriksaan dan penyidikan, pelaporan, penagihan, dan administrasi inti perpajakan lainnya, melalui sistem akuntansi yang terintegrasi.

Baca Juga: Pertama di Dunia, Negara Ini Bakal Pungut Pajak Atas Domba dan Sapi

“Banyak yang akan kami lakukan. Tak hanya bagaimana kami membangun, tapi juga soal penyiapan dan komunikasi kepada pihak di sekeliling kami,” ujarnya. Simak Fokus ‘Berharap Banyak dari Digitalisasi Administrasi Pajak’. (DDTCNews)

Uji Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya PSIAP di tengah era transparansi akan membuat DJP mendapatkan banyak data dan informasi terkait dengan wajib pajak. Wajib pajak perlu mengantisipasi kondisi tersebut, terutama dalam pengelolaan kepatuhan pajak.

Assistant Manager Tax Compliance & Litigation Services DDTC Erika mengatakan data yang diterima DJP akan digunakan untuk menguji kepatuhan. DJP berpotensi lebih banyak menerbitkan ‘surat cinta’ berupa surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK).

Baca Juga: T&C di e-Commerce Tak Perlu Dikenai Bea Meterai, Ini Kata Akademisi

Risiko terbitnya ‘surat cinta’ disebabkan kurang pedulinya wajib pajak dengan administrasi yang bersifat formal. Menurut Erika, wajib pajak perlu untuk membuat rekonsiliasi pajaknya secara konsisten. Selain itu, wajib pajak juga bisa melakukan tax diagnostic review untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan pajak. (DDTCNews)

Dampak Kenaikan Tarif PPN

Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% telah menambah penerimaan negara pada tahun ini. Suryo menjelaskan dampak dari kebijakan kenaikan tarif PPN mulai terlihat pada penerimaan pajak bulan lalu.

“Dalam tahun berjalan ini, dapat kami laporkan untuk bulan Mei, tambahan penerimaannya sekitar Rp4 triliun dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai,” katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: 2 Pekan Lagi PPS Rampung, Setoran PPh Final Tembus Rp19,5 Triliun

Keikutsertaan dalam PPS

Kementerian Keuangan memproyeksi partisipasi wajib pajak dalam Program Penungkapan Sukarela (PPS) akan mengalami kenaikan cukup tinggi pada bulan ini. Hal ini akan berdampak pada nilai penerimaan PPh.

“Sehari kemarin saja [penerimaan PPh-nya] Rp1 triliun, ini memang kita prediksi di hari-hari belakang. Orang pasti menunggu seminggu terakhir. Kita prediksi bisa lebih dari Rp25 [triliun],” ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal. (DDTCNews)

Piutang Pajak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai penatausahaan piutang pajak yang dimiliki DJP masih belum sepenuhnya memadai.Meskipun saldo piutang pajak telah diolah melalui Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System (TPA Modul RAS), BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam penatausahaan piutang pajak oleh DJP.

“Permasalahan tersebut disebabkan DJP … belum optimal dalam mengembangkan sistem dan mekanisme pengendalian pada TPA Modul RAS yang dapat memastikan penghitungan piutang pajak yang valid terhadap mutasi penambah dan pengurangnya,” tulis BPK dalam LHP LKPP 2021. (DDTCNews) (kaw)

sumber:https://news.ddtc.co.id/soal-pembaruan-sistem-inti-administrasi-perpajakan-begini-target-djp-39865


Bersama
PT. Jasa Konsultan Keuangan –
PT. Jasa Laporan Keuangan
PT. BlockMoney BlockChain Indonesia

“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solution — Cara Cerdas untuk Solusi Akuntansi

Bidang Usaha / Jasa — AKUNTANSI Melayani:

  • Jasa Accounting Service dan Penyusunan Laporan Keuangan
  • Peningkatan Profit Bisnis
  • Pemeriksaan Pengelolaan (Manajemen Keuangan dan Akuntansi, Uji Tuntas)
  • Konsultan Pajak
  • Studi Kelayakan
  • Proposal Proyek / Media Pembiayaan
  • Pembuatan Perusahaan Baru
  • Jasa Digital Pemasaran (DIMA)
  • Jasa Digital Ekosistem (DEKO)
  • Jasa Digital Ekonomi (DEMI)
  • 10 Peta Uang BLOCKCHAIN

Hubungi:
Widi Prihartanadi — WhatsApp 0877 0070 0705
Tuti Alawiyah (PIC Layanan) — WhatsApp 0811 808 5705
Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc: jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com

Alamat Kantor:
PT. Jasa Konsultan Keuangan — Gedung Patra Jasa Office Tower Lt. 17 Ruang 1704, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.
Kantor Jakarta Timur: Jl. Inspeksi Kalimalang No. 97, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

Google Maps:
https://g.page/jasa-konsultan-keuangan-jakarta?share
PT JASA KONSULTAN KEUANGAN INDONESIA — https://share.google/M8r6zSr1bYax6bUEj

Situs web:
https://jasakonsultankeuangan.co.id/
https://blockmoney.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.com/
https://sumberrayadatasolusi.co.id/
https://jejaringlayanankeuangan.co.id/
https://skkpindotama.co.id/
https://mmpn.co.id/
https://marineconstruction.co.id/

Media sosial:
YouTube: https://youtube.com/@jasakonsultankeuangan2387
Instagram: https://www.instagram.com/p/B5RzPj4pVSi/
X/Twitter: https://twitter.com/pt_jkk
Facebook: https://www.facebook.com/JasaKonsultanKeuanganIndonesia
LinkedIn: https://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b

Digital EKOSISTEM (DEKO) — Web KOMUNITAS (WebKom) PT JKK DIGITAL: Platform komunitas korporat BLOCKCHAIN industri keuangan.

#JasaKonsultanKeuangan #BlockMoney #JasaLaporanKeuangan #JasaKonsultanPajak #JasaMarketingDigital #JejaringLayananKeuanganIndonesia #JKKInspirasi #JKKMotivasi #JKKDigital #JKKGroup #SumberRayaDataSolusi #SatuanKomandoKesejahteraanPrajuritIndotama #BlockMoneyIndonesia #MarineConstruction #MitraMajuPerkasaNusantara #JasaKonsultanKeuanganDigital #SinergiSistemDanSolusi #AccountingService #ArusKas #ModalKerja #Tax #Pajak #PPN

Share This :
Widi Prihartanadi

Recent Posts

Untung Bulan Ini Berapa? Cara Mencatat Uang Usaha Kecil Tanpa Pusing

Catat uang masuk dan keluar satu baris sehari. JKK UMKM PRO V2: contoh terisi, tutorial…

18 hours ago

Pekerjaan Kantor Menumpuk? Coba Latihan 15 Menit Sehari Selama 28 Hari

♫ Putar musik Nama aplikasi: JKK Asisten Kerja 28 HariDari PT Jasa Konsultan Keuangan. Dipakai…

1 day ago

Surat Ketetapan Pajak 2026: Jenis, Sanksi, dan Langkah Menanggapinya By PT Jasa Konsultan Keuangan

Surat ketetapan pajak 2026: kenali jenis SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN, sanksi bunga setelah UU…

1 day ago

Jasa Laporan Keuangan untuk Pengajuan Kredit Bank 2026: Batas DER 4:1 agar Bunga Pinjaman Tetap Diakui Pajak By PT Jasa Konsultan Keuangan

Jasa laporan keuangan untuk pengajuan kredit bank membantu PT menjaga batas DER 4:1 agar bunga…

3 days ago

Persiapan Bisnis Menuju 2030: 5 Langkah Keuangan dan Tim untuk PT, CV, dan UMKM By PT Jasa Konsultan Keuangan

Persiapan bisnis menuju 2030: lima langkah keuangan, tim, dan jaringan untuk PT, CV, dan UMKM…

4 days ago

Laporan Keuangan Apa Saja yang Dilampirkan di SPT Tahunan Badan Coretax? By PT Jasa Konsultan Keuangan

SPT Tahunan Badan wajib dilampiri neraca dan laba rugi (UU KUP Pasal 4 ayat 4).…

5 days ago