MENKEU AKUI CORETAX SALAH DESAIN: INI SAATNYA MERANCANG ULANG BEBAN PAJAK RAKYAT TANPA MELEMAHKAN NEGARA

OLEH: TIM ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL – PT JASA KONSULTAN KEUANGAN

[BAGIAN 1: EKSEKUTIF SUMMARY]

Podcast Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) bersama Ketua Umum Rinto Setiawan dan Spesialis Hukum Pajak Alessandro Rei mengonfirmasi kegagalan sistemik Coretax. Pengakuan Menteri Keuangan (Purbaya) bahwa sistem “salah desain” bukan sekadar berita, melainkan validasi ilmiah atas kritik IWPI sejak awal 2025. Akar masalah bukan pada bug teknis, tetapi pada kegagalan logika perencanaan (reverse planning), di mana teknologi dipaksakan berjalan sebelum proses bisnis dan regulasi dimatangkan. Hal ini mengakibatkan kekacauan hukum, beban pada Wajib Pajak (WP), dan indikasi maladministrasi dalam pengadaan proyek senilai Rp1,4 Triliun. Dokumen ini menyajikan analisis 4D dan merekomendasikan solusi berbasis Blockchain untuk auditabilitas dan AI untuk adaptabilitas sebagai jalan keluar dari krisis ini.

[BAGIAN 2: MULTI-SINKRONISASI DATA & ANALISIS 4 DIMENSI]

Berikut adalah sinkronisasi penuh data dari transkrip, ringkasan, dan infografis yang dikembangkan ke dalam analisis 4 Dimensi (4D).

DIMENSI 1: TEKNIS & SISTEM INFORMASI (Akar Masalah Teknologi)

Infografis 1: Diagram “Reverse Planning” vs “Standar Global”

Tahapan	Standar Global (ISO/IEC 12207)	Implementasi Coretax (Analisis IWPI)	Dampak Negatif
1. Proses Bisnis	Pondasi: Mendefinisikan kebutuhan, alur kerja, dan arsitektur informasi (Blueprint).	Diabaikan: Blueprint proses bisnis perpajakan Indonesia tidak final. DJP tidak memiliki peta jalan yang matang.	Sistem tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan. Kebingungan petugas dan WP.
2. Regulasi	Payung Hukum: Membuat regulasi yang mengakomodasi proses bisnis yang telah didefinisikan.	Prematur & Reaktif: Regulasi (Perpres 40/2018) dibuat sebelum proses bisnis matang. Aturan kemudian dipaksakan berubah (nguler-nguler) mengikuti kemampuan aplikasi.	Tumpang tindih aturan, inkonsistensi hukum, kepastian hukum hilang.
3. Teknologi	Enabler: Membangun atau mengadopsi teknologi yang melayani proses bisnis dan regulasi.	Pemaksaan (COTS): Teknologi (COTS dari Austria) dipilih dan dipaksakan menjadi “majikan”. Proses bisnis lokal dipaksa menyesuaikan dengan sistem yang kaku.	Sistem kaku, tidak adaptif dengan kompleksitas Indonesia, gagal sistemik.

Tabel 1: Analisis Komparatif Konteks Austria vs Indonesia

Parameter	Austria (Sumber COTS)	Indonesia (Pengguna)	Implikasi Kegagalan
Populasi WP	~9 Juta (Stabil, terstruktur)	>270 Juta (Dinamis, UMKM dominan)	Skalabilitas sistem tidak teruji untuk beban dan variasi data yang masif.
Kompleksitas Pajak	Relatif Sederhana & Stabil	Sangat Kompleks & Dinamis (Insentif, sektor usaha beragam, perubahan aturan cepat)	Sistem kaku tidak mampu mengakomodasi dinamika regulasi dan kasus-kasus unik di Indonesia.
Karakteristik	Homogen (Sosial-ekonomi relatif seragam)	Heterogen (Keanekaragaman budaya, geografis, dan tingkat literasi digital)	UI/UX sistem tidak ramah bagi WP dengan latar belakang dan akses teknologi berbeda.

DIMENSI 2: HUKUM & TATA KELOLA (Akurasi Hukum dan Akuntabilitas)

Analisis Hukum oleh Alessandro Rei:
Kegagalan Coretax menandakan ketidakpahaman terhadap Hukum Acara Perpajakan.

1. Cacat Prosedural: Sistem gagal mengintegrasikan dokumen-dokumen hukum yang berurutan. Contoh: Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) muncul tanpa terintegrasi dengan Surat Perintah Pemeriksaan. Ini berpotensi menciptakan cacat wewenang dalam proses pemeriksaan.
2. Konflik Regulasi: Adanya larangan pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) di level Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sebenarnya tidak dilarang oleh Undang-Undang (UU). Coretax yang dibangun di atas PMK yang keliru akan melanggengkan potensi pelanggaran hukum.
3. Ketidakjelasan Tax Model: Tidak adanya tax model (model bisnis perpajakan) yang jelas menyebabkan sistem IT yang dibangun tidak memiliki acuan. Seharusnya, sistem yang baik mampu secara otomatis mendeteksi cacat prosedur, substansi, dan wewenang.

Tabel 2: Potensi Pelanggaran Hukum & Tata Kelola

Aspek	Fakta di Lapangan	Potensi Pelanggaran / Indikasi
Perencanaan	Pengadaan aplikasi tanpa master plan (blueprint).	Maladministrasi: Tender perencanaan seharusnya mendahului tender konstruksi/implementasi. Jika diabaikan, ini indikasi pelanggaran prosedur pengadaan barang/jasa (Keppres 16/2018).
Implementasi	Teknologi dipaksakan, regulasi “ditekuk” mengikuti aplikasi.	Penyalahgunaan Wewenang: Membuat kebijakan (regulasi) yang bertentangan dengan hierarki hukum (UU) demi menyesuaikan dengan keterbatasan sistem.
Akuntabilitas	Proyek senilai Rp1,4 Triliun gagal memenuhi tujuan.	Kerugian Negara: Potensi kerugian keuangan negara akibat pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi dan gagal fungsi. IWPI telah melapor ke KPK (Jan 2025).
Dampak ke WP	WP menjadi “kelinci percobaan”, terkena sanksi akibat error sistem.	Pelanggaran Hak Wajib Pajak: Self-assessment berubah menjadi jebakan sanksi. Tidak ada kepastian dan keadilan dalam sistem.

DIMENSI 3: MANAJERIAL & PROYEK (Akar Kegagalan)

Infografis 2: Timeline Kegagalan Manajemen Proyek Coretax

[Gambar: Garis waktu vertikal]

• 2023 (Awal): Kesalahan Fondasi. Proses bisnis belum final. Teknologi (COTS Austria) dipilih sebelum kebutuhan jelas.
• 23 Jan 2025: Peringatan Dini. IWPI (Rinto & Rei) melapor ke KPK. Mengingatkan adanya reverse planning dan potensi malapraktik.
• Maret 2025: Krisis Terbuka. Menteri Keuangan (Purbaya) mengakui sistem “salah desain”.
  • Analisis IWPI: Ini bukan salah desain, tapi tidak ada desain. Jika ada desain, cukup tunjuk di mana salahnya. DJP tidak punya itu.
  • Motif: Pernyataan ini muncul karena sistem sudah “kepepet” (SPT berantakan). Ini upaya mengalihkan tanggung jawab ke era kepemimpinan sebelumnya.
• Pasca Maret 2025: Dampak Lanjutan. Internal DJP bingung, Konsultan kehilangan kompas, WP menanggung beban.

Kesimpulan Manajerial (Rinto Setiawan):
Ini adalah malpraktik manajemen proyek skala besar. Mirip dengan membangun gedung pencakar langit tanpa arsitek. Keberanian untuk memulai tanpa desain diduga karena proyek ini melibatkan “elit global” (konsultan Big Four) dan mantan pejabat DJP, sehingga aparat penegak hukum (APH) “tidak bertaring”.

DIMENSI 4: FUTURISTIK & SOLUSI TEKNOLOGI TINGGI (Blockchain & AI)

Sebagai rekomendasi untuk keluar dari kebuntuan sistemik ini, diperlukan pendekatan yang tidak hanya patching (tambal sulam) tetapi redesign fundamental dengan teknologi generasi terbaru.

Rekomendasi 1: Arsitektur Berbasis Blockchain untuk Auditabilitas & Kepastian Hukum

Masalah Saat Ini	Solusi Blockchain	Manfaat Implementasi
Data tidak terintegrasi & mudah dimanipulasi (SP2 tidak sinkron dengan Surat Perintah).	Semua dokumen hukum (SPT, SP2, SKP, Surat Perintah) dicatat sebagai transaksi dalam blockchain.	Immutability: Setiap dokumen memiliki hash unik dan jejak audit yang tidak dapat diubah. Integritas data terjamin.
Regulasi tumpang tindih (PMK vs UU).	Smart Contracts: Aturan perpajakan (UU) dikodekan dalam smart contract. Sistem tidak akan memproses tindakan yang melanggar kode tersebut.	Kepatuhan Otomatis: Menghilangkan potensi pelanggaran hukum karena sistem tidak akan mengizinkan proses yang cacat wewenang atau prosedur.
Sistem kaku & tidak adaptif (COTS Austria).	Blockchain Konsorsium: DJP, WP, Konsultan, dan Kementerian Keuangan menjadi validator node.	Transparansi & Kolaborasi: Setiap perubahan kebijakan atau transaksi diverifikasi bersama, menciptakan kepercayaan publik.

Rekomendasi 2: Artificial Intelligence (AI) untuk Adaptabilitas & Analisis Prediktif

Masalah Saat Ini	Solusi AI	Manfaat Implementasi
Proses bisnis tidak final & kompleksitas tinggi.	AI untuk Process Mining: Menganalisis data historis dan real-time untuk menemukan alur proses bisnis yang sebenarnya terjadi di lapangan.	Blueprint Otomatis: AI membantu membangun blueprint proses bisnis yang akurat berdasarkan data riil, bukan asumsi.
Aturan berubah-ubah & WP bingung.	AI-Powered Regulatory Assistant: Chatbot canggih yang memahami UU, PMK, dan praktik di lapangan.	Self-Service & Kepastian: WP dapat bertanya dalam bahasa alami dan mendapatkan jawaban yang akurat serta sumber hukum yang jelas.
WP menjadi “kelinci percobaan” dan terkena sanksi.	Predictive Analytics & Anomaly Detection: AI mendeteksi potensi error sistem sebelum terjadi dan mencegah sanksi yang tidak semestinya.	Pencegahan Kerugian: Sistem menjadi proaktif melindungi WP dari kerugian akibat bug atau kesalahan interpretasi aturan.

[BAGIAN 3: KESIMPULAN & REKOMENDASI STRATEGIS]

Tabel 3: Rencana Aksi Strategis “Coretax 2.0 – Arsitektur Baru”

Fase	Aktivitas Utama	Teknologi Pendukung	Indikator Keberhasilan
Fase 1: Stop The Bleeding (0-3 Bulan)	1. Moratorium sanksi bagi WP akibat error sistem. 2. Audit investigatif oleh APH (KPK, BPK, Kejaksaan) terhadap proses pengadaan.	Audit Forensik Digital.	Tidak ada WP yang dirugikan. Terungkapnya potensi maladministrasi.
Fase 2: Redesign Blueprint (3-9 Bulan)	1. Bentuk tim gabungan (DJP, Akademisi, Praktisi, IWPI) untuk mendefinisikan ulang Tax Model Indonesia. 2. Gunakan AI Process Mining untuk memetakan kebutuhan riil.	AI Process Mining, Big Data Analytics.	Blueprint proses bisnis yang final, komprehensif, dan disepakati bersama.
Fase 3: Harmonization & Codification (9-18 Bulan)	1. Harmonisasi seluruh regulasi perpajakan (UU, PP, PMK, Perdirjen). 2. Kodekan regulasi yang telah harmonis ke dalam Smart Contracts di blockchain.	Blockchain (Smart Contracts), Legal Coding.	Tidak ada lagi konflik regulasi. Sistem memiliki single source of truth (hukum).
Fase 4: Build & Deploy (18-36 Bulan)	1. Bangun sistem baru (Coretax 2.0) dengan arsitektur modular, berbasis cloud, dan mengintegrasikan AI & Blockchain. 2. Uji coba terbatas (pilot project) dengan metode agile dan sandbox.	Cloud Computing, Modular Architecture, AI, Blockchain.	Sistem yang adaptif, transparan, akuntabel, dan user-friendly bagi 270 juta WP.

Pernyataan Akhir:

Modernisasi perpajakan bukanlah sekadar digitalisasi dengan membeli aplikasi canggih. Modernisasi adalah transformasi menyeluruh yang dimulai dari proses bisnis yang matang, dilandasi regulasi yang kuat, dan diaktifkan oleh teknologi yang tepat. Pengakuan “salah desain” adalah harga mahal dari kegagalan menerapkan prinsip dasar ini. Kini, saatnya untuk membangun ulang dengan fondasi yang benar, memanfaatkan teknologi mutakhir seperti Blockchain dan AI untuk memastikan sistem yang tidak hanya canggih, tetapi juga adil, transparan, dan dapat diandalkan oleh seluruh bangsa.

Ringkasan Eksekutif

Pengakuan Menteri Keuangan bahwa sistem Coretax mengalami “salah desain” bukan sekadar kesalahan teknis. Ini adalah konfirmasi resmi atas kegagalan arsitektur kebijakan yang telah diperingatkan Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) sejak awal 2025. Kegagalan ini berakar pada perencanaan terbalik (reverse planning): teknologi dipilih sebelum proses bisnis dan regulasi dimatangkan. Dampaknya langsung dirasakan oleh 70 juta wajib pajak, dari UMKM hingga korporasi, yang menjadi “kelinci percobaan” dalam sistem yang kaku, tidak adaptif, dan berbiaya besar (Rp1,4 triliun).

Di tengah momentum evaluasi sistemik ini, muncul peluang emas untuk tidak sekadar memperbaiki Coretax, tetapi sekaligus merancang ulang beban pajak rakyat. Artikel ini menyajikan strategi pengurangan beban pajak hingga 50% secara bertahap, aman, dan terukur, tanpa mengurangi kekuatan fiskal negara, dengan memanfaatkan teknologi tinggi (blockchain, AI) serta pendekatan yang berpihak pada UMKM, kelas menengah, dan dunia usaha.

1. Memahami Beban yang Sesungguhnya: Analisis Multi-Dimensi

Berdasarkan temuan IWPI dan analisis lapangan, beban pajak dan pungutan yang paling dirasakan masyarakat dan dunia usaha terdiri atas tiga lapis:

Tabel 1.1: Tipologi Beban Perpajakan dan Pungutan

Jenis Beban	Contoh	Dampak Langsung	Kategori Analisis
Pajak Pusat	PPh (Orang Pribadi & Badan), PPN	Menekan daya beli, mengurangi likuiditas usaha, menambah biaya kepatuhan	Sangat dirasakan
Pungutan Daerah	Retribusi, pajak reklame, parkir, dll	Membebani UMKM dan sektor informal, birokrasi berlapis	Sangat dirasakan
Biaya Kepatuhan (Compliance Cost)	Waktu, konsultan, sanksi administratif akibat error sistem	Coretax memperparah: WP bingung, petugas tidak paham prosedur, sanksi muncul dari kesalahan sistem	Tersembunyi tapi besar
Pungutan Non-Pajak	Izin, jasa, denda lain di luar pajak	Menambah beban terutama di sektor riil dan investasi	Tersembunyi, sering tumpang tindih

2. Identifikasi: Mana yang Dipangkas, Disederhanakan, Ditunda, atau Diganti?

Berdasarkan prinsip redesign yang direkomendasikan IWPI (Proses Bisnis → Regulasi → Teknologi), kami memetakan strategi intervensi:

Tabel 2.1: Strategi Pemangkasan dan Penyederhanaan Beban

Strategi	Objek Intervensi	Cara Implementasi
Dipangkas Langsung	PPh Final UMKM (PP 23/2018)	Turunkan tarif efektif dari 0,5% menjadi 0,25% untuk 3 tahun pertama. Hapus sanksi administratif yang timbul akibat error Coretax.
Disederhanakan	Prosedur pelaporan SPT Tahunan OP	Hapus kewajiban pelaporan bagi penghasilan di bawah PTKP. Ganti dengan pre-filled data otomatis berbasis AI yang diverifikasi sekali klik.
Ditunda	Kenaikan tarif PPN menjadi 12%	Tunda implementasi hingga sistem Coretax benar-benar stabil dan blueprint proses bisnis pajak final.
Diganti Mekanisme	Pungutan daerah (retribusi)	Ganti dengan sharing revenue dari PPN dan PPh yang terdistribusi otomatis via blockchain ke daerah, tanpa biaya pungut tambahan.

3. Strategi Pengurangan Beban 50%: Bertahap, Aman, dan Terukur

Strategi ini dibagi dalam tiga fase, selaras dengan rekomendasi IWPI untuk melakukan redesign secara utuh.

Tabel 3.1: Roadmap Pengurangan Beban 50% dalam 3 Fase

Fase	Waktu	Target Pengurangan Beban	Aksi Strategis
Fase 1: Darurat	0–6 Bulan	15–20%	Moratorium sanksi error sistem; penurunan tarif PPh Final UMKM; penyederhanaan pelaporan SPT OP via pre-filled data; audit investigatif KPK/Kejaksaan atas pengadaan Coretax.
Fase 2: Redesign Blueprint	6–18 Bulan	20–35%	Redesign proses bisnis perpajakan (libatkan IWPI, akademisi, pelaku usaha); harmonisasi regulasi pajak pusat & daerah; pengembangan teknologi modular berbasis blockchain dan AI.
Fase 3: Transformasi	18–36 Bulan	35–50%	Implementasi sistem pajak baru yang adaptif; perluasan basis pajak melalui digitalisasi sektor informal; integrasi penuh pungutan pusat-daerah dalam satu platform transparan.

4. Menjaga Kekuatan Fiskal Negara: Mencari Sumber Penerimaan Pengganti

Pengurangan beban tidak boleh mengurangi kekuatan negara. Oleh karena itu, diperlukan sumber penerimaan baru yang lebih sehat:

Tabel 4.1: Sumber Penerimaan Pengganti

Sumber Baru	Mekanisme	Potensi Penerimaan
Perluasan Basis Ekonomi	Digitalisasi UMKM dan sektor informal → onboarding ke sistem pajak sederhana berbasis transaksi digital.	Jutaan subjek pajak baru, peningkatan basis PPN & PPh.
Efisiensi Belanja Negara	Penerapan zero-based budgeting dan pengurangan kebocoran anggaran (termasuk efisiensi proyek IT yang gagal).	Hemat belanja 5–10% APBN per tahun.
Peningkatan Kepatuhan	Sistem berbasis AI yang memberikan real-time guidance dan early warning, bukan sanksi. Blockchain untuk transparansi dan mengurangi celah penghindaran.	Meningkatkan rasio kepatuhan sukarela dari 65% menjadi >80%.
Pembesaran Volume Usaha	Daya beli meningkat karena beban pajak berkurang → konsumsi naik → PPN dan PPh Badan meningkat karena omzet tumbuh.	Multiplier effect ekonomi positif.

5. Model Pajak Baru: Ringan, Adil, dan Membangun Kepatuhan

Sistem pajak yang baru harus mengadopsi prinsip: sederhana, pasti, dan melayani. Berikut modelnya:

Tabel 5.1: Model Pajak Ringan dengan Kepatuhan Tinggi

Kelompok WP	Model Pajak	Mekanisme
UMKM	Tarif tunggal 0,25% dari omzet (3 tahun pertama), kemudian 0,5% seterusnya. Bebas laporan jika omzet di bawah Rp500 juta/tahun.	Otomatis dipotong oleh payment gateway digital yang terintegrasi.
Kelas Menengah	Flat tax 15% untuk penghasilan sampai Rp5 Miliar/tahun, tanpa lapisan progresif. Disederhanakan dengan pre-filled SPT.	Semua potongan, tunjangan, dan kredit pajak langsung muncul di dashboard digital.
Perusahaan	Tarif PPh Badan 17% dengan insentif untuk ekspansi dan riset.	Sistem AI memverifikasi otomatis; pengurangan sanksi jika kesalahan karena sistem.

6. Dampak terhadap Daya Beli, Investasi, Produksi, dan Lapangan Kerja

Tabel 6.1: Proyeksi Dampak Ekonomi

Indikator	Dampak Positif	Mekanisme
Daya Beli	Meningkat 5–8% dalam 2 tahun	Pajak yang lebih ringan → disposable income meningkat → konsumsi rumah tangga naik.
Investasi	PMA dan PMDN tumbuh 10–15%	Kepastian hukum pajak, sistem yang tidak membingungkan, tarif kompetitif.
Produksi	Kapasitas industri meningkat	Likuiditas usaha terjaga, insentif untuk reinvestasi.
Lapangan Kerja	Penyerapan tenaga kerja bertambah	UMKM tumbuh, korporasi ekspansif, sektor formal meluas.

7. Solusi Teknologi untuk Transformasi Pajak

Mengacu pada kegagalan Coretax yang mengadopsi sistem COTS (Austria) tanpa adaptasi, maka solusi teknologi baru harus dibangun dengan arsitektur yang benar:

Tabel 7.1: Penerapan Teknologi Tinggi dalam Sistem Pajak Baru

Teknologi	Fungsi	Manfaat
Blockchain (Konsorsium)	Mencatat setiap transaksi pajak, dokumen hukum (SPT, SKP, SP2) secara immutable, terintegrasi, dan transparan.	Menghilangkan celah manipulasi data, memastikan integritas proses pemeriksaan, dan memberikan kepastian hukum.
Kecerdasan Buatan (AI)	Process mining untuk memetakan kebutuhan bisnis; predictive analytics untuk mendeteksi error sebelum terjadi; chatbot berbasis regulasi untuk membantu WP.	Membangun blueprint yang final, mencegah sanksi akibat sistem, dan memudahkan kepatuhan.
API Terbuka & Modular	Memungkinkan integrasi dengan sistem perbankan, e-commerce, dan pemerintah daerah.	Pajak dipungut di sumber transaksi, tidak perlu laporan manual.

8. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

1. Akui kegagalan sistemik: Pernyataan Menkeu adalah pintu masuk untuk redesign total, bukan sekadar perbaikan teknis.
2. Lindungi wajib pajak: Hentikan sanksi akibat error sistem. Wajib pajak bukan “kelinci percobaan”.
3. Bangun dengan urutan yang benar: Proses Bisnis → Regulasi → Teknologi. Jangan ulangi reverse planning.
4. Gunakan teknologi tinggi dengan arsitektur tepat: Blockchain untuk auditabilitas, AI untuk adaptabilitas.
5. Kurangi beban pajak secara bertahap namun signifikan: Target 50% dalam 3 tahun, dengan sumber pengganti yang jelas agar kekuatan fiskal tetap terjaga.

FAQ

1. Apakah pengurangan beban pajak 50% realistis tanpa menambah utang negara?

Sangat realistis jika disertai perluasan basis pajak (digitalisasi sektor informal), efisiensi belanja negara, dan peningkatan kepatuhan melalui sistem yang sederhana dan transparan.

2. Bagaimana nasib proyek Coretax yang sudah menghabiskan Rp1,4 triliun?

Proyek tersebut harus diaudit secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum. Jika terbukti ada maladministrasi atau pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban. Sisa sistem yang masih bisa digunakan (modul-modul tertentu) dapat diintegrasikan dalam arsitektur baru, namun tidak lagi menjadi “majikan”.

3. Apa yang membedakan sistem pajak baru dengan Coretax?

Coretax memaksakan teknologi sebelum proses bisnis dan regulasi matang. Sistem baru dimulai dari mendefinisikan kebutuhan (proses bisnis), kemudian regulasi disesuaikan, baru teknologi dipilih untuk melayani keduanya. Teknologi baru menggunakan blockchain untuk transparansi dan AI untuk adaptabilitas.

4. Bagaimana dengan UMKM dan sektor informal?

Mereka akan mendapatkan tarif khusus yang sangat ringan, pelaporan otomatis dari transaksi digital, serta bebas dari sanksi administratif yang rumit. Ini mendorong formalisasi tanpa rasa takut.

5. Apakah aparat penegak hukum akan terlibat dalam pengawasan sistem baru?
   Ya. Dengan teknologi blockchain, setiap langkah dalam proses pajak tercatat dan tidak bisa diubah. KPK, Kejaksaan, dan BPK dapat memantau secara real-time, sehingga pencegahan korupsi bisa dilakukan sejak awal.

Daftar Referensi dan Sumber

1. IWPI (2025). Purbaya Akui Coretax Salah Desain – Konfirmasi Kegagalan Arsitektur Kebijakan. Podcast Pajak Smart. [Tautan Video: https://www.youtube.com/watch?v=0bQLIIWG2iU]
2. Transkrip lengkap podcast IWPI bersama Rinto Setiawan dan Alessandro Rei, 2025.
3. Laporan IWPI kepada KPK, 23 Januari 2025.
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Reformasi Perpajakan.
5. Analisis kebijakan fiskal PT Jasa Konsultan Keuangan, 2026.

Dipersembahkan oleh PT Jasa Konsultan Keuangan sebagai bagian dari kontribusi pemikiran untuk kebijakan publik yang berpihak pada rakyat dan berlandaskan tata kelola yang baik.

Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin.

Bersama

PT Jasa Laporan Keuangan
PT Jasa Konsultan Keuangan
PT BlockMoney BlockChain Indonesia

“Accounting Service”

“Selamat Datang di Masa Depan”
Smart Way to Accounting Solutions
Cara Cerdas untuk Akuntansi Solusi Bidang Usaha / jasa: –

AKUNTANSI Melayani
– Peningkatan Profit Bisnis (Layanan Peningkatan Profit Bisnis)
– Pemeriksaan Pengelolaan (Manajemen Keuangan Dan Akuntansi, Uji Tuntas)
– KONSULTAN pajak(PAJAKKonsultan)
– Studi Kelayakan (Studi Kelayakan)
– Proposal Proyek / Media Pembiayaan
– Pembuatan PERUSAHAAN Baru

– Jasa Digital PEMASARAN(DIMA)
– Jasa Digital EKOSISTEM(DEKO)
– Jasa Digital EKONOMI(DEMI)
– 10 Peta Uang BLOCKCHAIN

Hubungi: Widi Prihartanadi / Tuti Alawiyah : 0877 0070 0705 / 0811 808 5705 Email: headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
cc: jasakonsultankeuanganindonesia@gmail.com
jasakonsultankeuangan.co.id

Situs web :
https://blockmoney.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.co.id/
https://sumberrayadatasolusi.co.id/
https://jasakonsultankeuangan.com/
https://jejaringlayanankeuangan.co.id/
https://skkpindotama.co.id/
https://mmpn.co.id/
marineconstruction.co.id

PT JASA KONSULTAN KEUANGAN INDONESIA
https://share.google/M8r6zSr1bYax6bUEj
https://g.page/jasa-konsultan-keuangan-jakarta?share

Media sosial:
https://youtube.com/@jasakonsultankeuangan2387
https://www.instagram.com/p/B5RzPj4pVSi/?igshid=vsx6b77vc8wn/
https://twitter.com/pt_jkk/status/1211898507809808385?s=21
https://www.facebook.com/JasaKonsultanKeuanganIndonesia
https://linkedin.com/in/jasa-konsultan-keuangan-76b21310b

DigitalEKOSISTEM (DEKO) Web KOMUNITAS (WebKom) PT JKK DIGITAL: Platform komunitas korporat BLOCKCHAIN industri keuangan

#JasaKonsultanKeuangan #BlockMoney #jasalaporankeuangan #jasakonsultanpajak #jasamarketingdigital #JejaringLayananKeuanganIndonesia #jkkinspirasi #jkkmotivasi #jkkdigital #jkkgroup
#sumberrayadatasolusi #satuankomandokesejahteraanprajuritindotama
#blockmoneyindonesia #marinecontruction #mitramajuperkasanusantara #jualtanahdanbangunan #jasakonsultankeuangandigital #sinergisistemdansolusi #Accountingservice #Tax#Audit#pajak #PPN